Presiden Joko Widodo memerintahkan penambang emas skala kecil menghentikan penggunaan merkuri karena dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Dalam rapat tertutup hari Kamis, presiden menyampaikan kekhawatiran tentang penggunaan merkuri di berbagai industri. Ia menyebutkan pertambangan emas tradisional dan skala kecil sebagai contoh utama. Penggunaan merkuri berpotensi merusak lingkungan. Selain itu, dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Jokowi mengatakan ia menerima laporan bahwa penggunaan merkuri di 850 lokasi tambang rakyat telah mencemari secara berbahaya, memengaruhi kesehatan sekitar 250.000 penambang, keluarganya—terutama anak-anak—serta masyarakat di sekitar tambang. Sebagai penandatangan Konvensi Minamata di Jepang pada 10 Oktober 2013, Indonesia tidak boleh membiarkan praktik tersebut terus berlangsung. Presiden mengeluarkan tujuh instruksi kepada pembantunya; yang pertama memperbaiki pengelolaan pertambangan skala kecil di dalam dan luar kawasan hutan.
Saat kunjungannya ke Maluku tiga minggu lalu, ia meminta Kapolda menghentikan tambang emas bermerkuri di Gunung Botak, dan Kapolda melaksanakannya. Pemerintah akan memperketat pemantauan serta menerapkan larangan penggunaan merkuri pada pertambangan skala menengah dan besar. Jokowi meminta pihak berwenang mengawasi tidak hanya pertambangan tradisional, tetapi juga pertambangan skala menengah dan besar. Pengawasan pasokan merkuri akan pemerintah perketat menyusul laporan bahwa merkuri untuk pertambangan tradisional penambang impor secara ilegal.
Presiden memerintahkan evaluasi pasokan dan distribusi merkuri, termasuk impor, setelah menerima informasi impor ilegal untuk pertambangan tradisional. Ia mengingatkan masyarakat untuk mengambil pelajaran dari tragedi Teluk Minamata di Jepang pada 1950-an. Jokowi menambahkan bahwa masyarakat harus diedukasi bahwa paparan merkuri membahayakan bukan hanya penambang dan keluarganya, tetapi juga masa depan anak-anak yang berisiko mengalami gangguan perkembangan fisik dan mental. Pemerintah akan menyediakan mata pencaharian alternatif bagi penambang ilegal yang tambangnya ditutup. Jokowi meminta Kementerian Kesehatan menyalurkan bantuan medis kepada mereka yang terpapar zat berbahaya tersebut.
