Dalam lawatan ke Malaysia, Presiden Joko Widodo merasa malu saat menyinggung perempuan yang bekerja sebagai PRT di luar negeri.
Presiden menyampaikan rencana menghentikan pengiriman tenaga kerja perempuan ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga. Pengamat menilai kebijakan itu belum mempertimbangkan dampak luas, terutama hilangnya akses perempuan terhadap peluang kerja legal.
Proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan kesetaraan gender yang meningkat. Perempuan juga menghadapi hambatan budaya yang menghalangi upaya mereka mencapai stabilitas ekonomi.
Pemerintah perlu memperluas akses perempuan terhadap peluang ekonomi untuk mendukung kehidupan berkelanjutan, aman, dan bermartabat.
Pemerintah seharusnya memfokuskan kebijakan pada penguatan regulasi dan perlindungan komprehensif bagi pekerja rumah tangga, bukan langkah sementara. Upaya pemberdayaan perempuan akan mewujudkan nilai dan martabat yang lebih tinggi.
Berbagai studi kasus di Asia dan wilayah lain menunjukkan bahwa perempuan biasanya mengalokasikan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan dan kemajuan keluarga.
Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga serta bertambahnya alokasi dana untuk pendidikan dan layanan kesehatan merupakan bagian dari dampaknya. Kemandirian finansial memberi perempuan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, menyekolahkan anak, serta menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
Peningkatan pendapatan perempuan mengurangi ketimpangan distribusi sumber daya antara laki-laki dan perempuan. Perubahan ini akhirnya memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial secara keseluruhan.
Meskipun ketidaksetaraan gender masih sangat meluas, perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tetap signifikan. Kondisi ini mendorong terbentuknya pola ketergantungan perempuan secara ekonomi.
Perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan kerap mengalami berbagai hambatan. Banyak perempuan terpaksa bertahan dalam kekerasan fisik maupun mental selama bertahun-tahun karena keterbatasan finansial. Keterbatasan itu menghalangi mereka hidup mandiri.
Pemerintah seharusnya memprioritaskan upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi perempuan, mengingat dampak negatif yang muncul akibat ketergantungannya secara finansial.
Keterlibatan dalam pekerjaan yang menghasilkan pendapatan memberi perempuan miskin kesempatan memperjuangkan kehidupan lebih baik. Pekerjaan itu membuka ruang sah bagi mereka untuk keluar rumah dan kembali tanpa melepaskan peran keluarga.
Pekerjaan Pantas
Banyak keluarga konservatif menganggap merawat anak, mengelola rumah, atau merawat orangtua sebagai pekerjaan pantas dan jalan bagi perempuan terlibat kerja.
Sebagian besar perempuan dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang terbatas merasa bahwa pekerjaan rumah tangga adalah bidang yang sesuai dengan kemampuannya.
Pemerintah berupaya menghindari cap sebagai negara yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Namun, para pemimpin perlu mulai mengakui bahwa pekerja rumah tangga memberikan kontribusi penting dan bernilai di negara tempatnya bekerja.
Dari sudut pandang politik, kebijakan untuk membatasi pekerja rumah tangga mungkin memberikan rasa nyaman bagi kalangan menengah dan atas yang khawatir citra negaranya menurun. Namun, kebijakan semacam ini kurang memberikan solusi nyata bagi perempuan yang memandang profesi PRT sebagai jalan keluar dari kemiskinan yang membelenggu.
Indonesia termasuk dalam tiga negara dengan populasi pekerja rumah tangga terbanyak di tingkat global. Bagi perempuan yang hidup dalam kemiskinan dan berada di posisi sosial yang terpinggirkan, profesi ini menjadi sarana untuk memperoleh kemandirian ekonomi.
Walau harus menghadapi berbagai ketidakpastian di negara tujuan, terpisah dari lingkungan yang akrab, dan berisiko mengalami perlakuan tidak menyenangkan, banyak perempuan tetap memilih untuk bekerja di luar negeri.
Pelaku industri memperkirakan sektor ini akan terus berkembang selama perempuan belum memiliki alternatif pekerjaan.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pekerja rumah tangga migran yang signifikan di wilayah ASEAN dan sekitarnya.
Perempuan-perempuan ini berperan besar dalam mendukung perekonomian nasional melalui remitansi, dengan sebagian besar pendapatannya dikirimkan kembali kepada keluarga di tanah air.
Menghentikan praktik ini justru berisiko mendorong perempuan mencari penghasilan melalui jalur yang lebih sulit dan tidak aman. Kondisi tersebut juga meningkatkan kerentanannya terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia.
Jumlah pekerja migran di negara-negara ASEAN terus meningkat. Oleh karena itu, regulasi dan pemantauan yang lebih ketat tampaknya menjadi prioritas.
Pemahaman Hak
Pekerja rumah tangga migran perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-haknya. Selain itu, penting untuk membentuk pusat-pusat layanan dan institusi pendukung yang dapat menjamin akses bantuan secara mudah saat dibutuhkan, termasuk fasilitas komunikasi yang lancar dengan keluarga di kampung halaman.
Layanan bantuan seperti ini sebaiknya didistribusikan secara merata dan dihadirkan langsung di tingkat desa serta kota-kota kecil di berbagai wilayah negara.
Perluasan wilayah tujuan kerja bagi perempuan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan baginya. Negara-negara yang memiliki sistem hukum ketenagakerjaan yang kokoh, menjamin hak-hak pekerja serta menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan pemerintah layak dipertimbangkan sebagai alternatif tujuan penempatan tenaga kerja.
Membuka lebih banyak peluang kerja di dalam negeri bagi perempuan yang tidak memiliki keterampilan khusus mungkin terlihat sebagai solusi yang baik. Namun, jika tidak lagi diperbolehkan bekerja di luar negeri, jumlah kelompok ini justru akan terus bertambah.
Selain itu, pernyataan Menteri Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa hanya tenaga kerja dengan perlengkapan dan keterampilan memadai yang akan dikirim ke luar negeri berpotensi mengecualikan banyak perempuan dari kesempatan tersebut.
Dalam rangka mewujudkan visi masyarakat ASEAN yang berorientasi pada kepentingan rakyat, langkah yang lebih bijak bagi pemerintah adalah memperkuat peranannya dalam mendukung pemberdayaan perempuan, antara lain dengan memperluas akses terhadap pendidikan serta menjamin perlindungan atas hak dan kepentingannya.
Penyediaan pelatihan keterampilan, peningkatan kemampuan literasi, keterlibatan dalam proses politik serta akses yang setara harus dijamin bagi perempuan. Upaya ini perlu menjadi bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan dan penguatan peran perempuan sebagai aktor penting di tingkat regional.
