Pada 1 Agustus, dalam forum bisnis, Prabowo mengatakan Iran sudah memiliki senjata nuklir. Ia menambahkan reaksi berantai mungkin terjadi di kawasan, menyebut Arab Saudi, UEA, Qatar, dan Mesir. Ia tidak menyebut sumber atau bukti, dan menyampaikannya seolah pengetahuan umum di depan eksekutif dan kamera. Prabowo keliru menyatakan soal Iran dan menyampaikan seluruh argumen itu secara spontan tanpa verifikasi. Seorang kepala negara berspekulasi soal penyebaran senjata paling berbahaya tanpa memeriksa premis awalnya. Faktanya tetap: Iran terikat perjanjian yang melarang pembuatan senjata nuklir. Perjanjian mengizinkan negara itu menggunakan nuklir hanya untuk tujuan damai seperti pembangkit listrik dan penelitian medis. Saat perang 12 hari antara Iran, AS, dan Israel awal tahun ini, Kepala IAEA menyatakan tidak ada tanda pembuatan senjata. Puluhan tahun lalu, pemimpin agama pendiri Iran melarang senjata pemusnah massal menurut hukum Islam, dan larangan itu tetap berlaku. Siapa pun yang membaca laporan inspektur tidak membantah klaim tersebut.
Siapa pun yang membaca laporan asli para inspektur tidak membantah hal tersebut. Pernyataan ini tak berdasar karena sumbernya. Bukan berasal dari intelijen Indonesia atau analisis independen. Melainkan pengulangan klaim lama dari AS dan Israel. Klaim itu bertujuan mengisolasi Iran secara diplomatik. Klaim tersebut tetap beredar meski kesepakatan nuklir 2018 runtuh. Ketegangan meningkat pasca-perang, namun narasi itu masih berlanjut. Prabowo tidak menyebut sumbernya atau menandai klaim ini sebagai sesuatu yang masih menjadi perdebatan. Ia menyampaikannya seolah-olah sudah pasti lalu beralih ke topik lain, tetapi dampak negatifnya tidak akan berhenti hanya pada hari itu. Menyebut Arab Saudi, UEA dan Qatar secara spesifik bukan perkara sepele—ketiganya adalah mitra utama Indonesia di Teluk dan telah menghabiskan dua tahun terakhir untuk diam-diam memulihkan hubungan dengan Iran. Arab Saudi dan Iran memulihkan hubungan diplomatik pada 2023, dan pemerintah-pemerintah Teluk umumnya menghindari asumsi bahwa Iran akan segera membuat bom, meski tetap waspada.
Tidak Menguasai
Seorang presiden asing yang santai menyatakan ketiga negara ini sedang berlomba membuat senjata nuklir—padahal pemerintah-pemerintah tersebut tengah berusaha menjauh dari narasi ini—terlihat tidak menguasai isu yang menjadi tanggung jawabnya dan meninggalkan kesan buruk di mata negara-negara yang kelak mungkin dia butuhkan untuk urusan perdagangan atau diplomasi. Indonesia telah lama membangun reputasi sebagai negara yang bersimpati pada isu-isu Timur Tengah—vokal tentang Gaza, mengkritik tindakan Israel, dan berusaha menjadi jembatan antara negara mayoritas muslim dan forum internasional. Reputasi ini bergantung pada anggapan bahwa Indonesia memahami kawasan secara mendalam dan akurat, sementara Iran tetap menjadi salah satu pendukung paling konsisten bagi perjuangan Palestina yang juga Indonesia dukung. Pernyataan sembrono tentang program nuklir Iran merusak reputasi itu, membuat negara-negara kawasan menilai pemahaman Prabowo soal politik regional tidak setara dengan retorikanya tentang Palestina, dan mendorong Iran meragukan keseriusan dukungan tersebut.
Cukup dengan membaca laporan publik badan pengawas selama 10 menit, masalah ini sebenarnya bisa dihindari sejak awal. Kelalaian melakukan pengecekan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Prabowo, dan hal ini tak mudah dilupakan—setiap pernyataannya kelak tentang Iran, Arab Saudi atau kawasan Timur Tengah akan dinilai dengan membandingkannya pada pernyataan ini. Membangun kredibilitas dalam kebijakan luar negeri butuh waktu lama namun bisa hilang seketika. Sehari setelah pidatonya, Kedutaan Besar Iran di Indonesia menegaskan bahwa Iran tidak pernah dan tidak akan berupaya memiliki senjata nuklir; Duta Besar Mohammad Boroujerdi menambahkan bahwa ketahanan Iran selama konflik tahun ini sudah menjawab isu ini tanpa perlu senjata nuklir. Singkatnya, Prabowo dikoreksi secara terbuka oleh kedutaan yang merasa terganggu oleh pernyataannya.
