Kawasan Asia-Pasifik, dengan negara-negara ASEAN sebagai contoh utama, menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Indonesia. Hubungan dengan Timur Tengah menempati peran yang lebih rendah dalam prioritas tersebut. Namun Indonesia berupaya menjalin kerja sama bilateral produktif dengan negara-negara Arab selama bertahun-tahun. Kerja sama itu meliputi bidang ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Hubungan modern berakar pada interaksi keagamaan, konseptual, dan intelektual yang berlangsung berabad-abad. Aliran ilmu dan gagasan Islam dari Timur Tengah sangat memengaruhi bentuk Islam di Indonesia. Proses ini memperkenalkan berbagai aliran pemikiran Islam kepada umat Muslim Indonesia. Interaksi itu mempererat keterikatan emosional dengan Timur Tengah sebagai pusat peradaban Islam. Hal ini juga memupuk semangat persaudaraan Islam internasional atau pan-Islamisme. Sejak awal abad ke-20, banyak orang Indonesia terpengaruh oleh dinamika politik dunia Arab.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014), Indonesia menunjukkan dorongan kuat untuk terlibat di Timur Tengah. Keterlibatan itu mencakup peran mediator dan partisipasi dalam inisiatif perdamaian internasional. Pemerintah SBY menyatakan kesiapan membantu penyelesaian konflik Israel–Palestina. Gelombang Arab Spring pada 2010–2011 memperkuat minat Indonesia mendukung transisi demokrasi di kawasan. Berbagai faktor menjelaskan ambisi Indonesia terlibat dalam urusan Timur Tengah. Alasan utama meliputi kedekatan sejarah, ikatan agama, dan peluang ekonomi yang potensial. Hubungan ekonomi dan keagamaan antara Hadhramaut dan kepulauan Indonesia telah berlangsung berabad-abad. Pada masa kolonial, komunitas Hadhrami mengagumi kesalehan Islam masyarakat Indonesia.
Proses Demokratisasi
Pendapat lain menyebut dorongan mendukung penyelesaian konflik dan perubahan demokrasi di kawasan sebagai konsekuensi alami demokratisasi Indonesia. Pemerintah harus memahami ambisi Indonesia untuk lebih aktif di Timur Tengah pada masa SBY dalam kerangka kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Oleh karena itu, kita dapat menganggap peningkatan keterlibatan internasional, termasuk di Timur Tengah, sebagai respons yang wajar dan perlu. Faktor politik domestik Indonesia juga berperan dalam menentukan arah keterlibatan luar negeri. Penyebaran ekstremisme agama dari Timur Tengah dan pengaruhnya terhadap kelompok militan lokal menjadi kekhawatiran aparat. Sebab, stabilitas dan kesejahteraan Indonesia sangat bergantung pada terjaganya kerukunan serta toleransi beragama di tengah masyarakat yang sangat beragam.
Dorongan Indonesia terlibat di Timur Tengah juga berasal dari misi reformis yang meyakini Islam dan demokrasi bisa selaras. Pengalaman politik Indonesia menjadi bukti bahwa kedua nilai itu dapat hidup berdampingan. Sejak transisi demokrasi pada 1998, Indonesia mengembangkan banyak ciri demokrasi yang lebih mapan. Pada era SBY, kebijakan luar negeri dipakai untuk mendorong reformasi demokrasi di Asia dan negara Muslim. Sebagai bagian dari upaya itu, Indonesia dan Australia mendirikan Bali Democracy Forum pada 2008. Indonesia sudah mengundang mitra Arab ke forum tersebut sebelum Arab Spring meletus.
Untuk mendukung klaim sebagai pembawa damai dan mediator di Timur Tengah, Indonesia mengajukan beberapa argumen. Indonesia menekankan statusnya sebagai negara keempat terpadat dan demokrasi ketiga terbesar di dunia. Negara ini juga memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Sebagai contoh keberhasilan mengharmoniskan Islam dan demokrasi, Indonesia dianggap mampu menjembatani dunia Muslim dan Barat. Pengalaman menyelesaikan konflik besar secara damai menjadi bukti kapabilitas diplomatiknya. Contohnya adalah penyelesaian konflik panjang antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka.
Aktor Kecil
Meskipun memiliki kredibilitas, aspirasi dan upaya, pemerintahan SBY gagal meraih terobosan signifikan dalam menyelesaikan konflik di kawasan ini dan tetap berperan sebagai aktor kecil dalam politik Timur Tengah. Namun demikian, pemerintahan ini tetap memberikan kontribusi penting bagi perdamaian dan stabilitas regional: pada 2006 Indonesia mengirim pasukan ke United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon selatan untuk membantu menjaga status quo di perbatasan Israel–Lebanon; Indonesia juga ikut serta dalam Konferensi Annapolis 2007 yang berupaya menghidupkan kembali perundingan damai Israel–Palestina, sebuah tanda meningkatnya peran internasionalnya; serta segera setelah Arab Spring, Indonesia membuka dialog dengan Mesir dan Tunisia tentang transisi demokrasi melalui Indonesia Institute for Peace and Democracy (IPD), di mana delegasi Mesir sebagian besar terdiri dari aktor non-pemerintah sementara perwakilan pemerintah Tunisia turut hadir.
Meski demikian, jelas terdapat kesenjangan antara visi harapan, dan ambisi Indonesia di kawasan Arab Timur Tengah dengan realitas yang dicapai. Banyak faktor menjelaskan hal ini. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara aspirasi untuk berperan signifikan dengan kapabilitas yang dimiliki: secara geopolitik Indonesia relatif jauh dan kurang berpengalaman secara praktis dalam dinamika politik Timur Tengah yang kompleks. Kompleksitas bertambah karena tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, yang membatasi peran dalam upaya penyelesaian konflik Arab–Israel. Keterbatasan-keterbatasan inilah yang kemungkinan menjelaskan mengapa belum ada perwira Indonesia yang pernah memimpin UNIFIL, meskipun negara ini mengirimkan kontingen penjaga perdamaian yang cukup besar.
Meskipun catatan keterlibatan pemerintahan SBY di Timur Tengah beragam, kecil kemungkinan pemerintahan Joko Widodo akan melepaskan ambisi agar Indonesia mengambil peran lebih besar di kawasan ini. Justru, dinamika politik yang muncul pasca-Arab Spring menghadirkan tantangan baru sekaligus kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan eksistensi dan kontribusinya. Walau gelombang ekstremisme, kekerasan dan represi politik memang menyempitkan ruang bagi upaya perdamaian dan reformasi demokrasi, kondisi tersebut tetap sejalan dengan visi Indonesia untuk memperdalam keterlibatan di wilayah tersebut.
Kekuatan Regional
Kekurangan pengalaman Jokowi dalam urusan luar negeri sempat menjadi sorotan baik saat pencalonan maupun setelah kemenangannya, sehingga muncul keraguan tentang kemampuannya memimpin sebagai kekuatan regional. Namun kebijakan luar negeri Jokowi yang aktif dan tegas ternyata mengejutkan banyak pengamat di dalam dan luar negeri; sejumlah pihak melihat kemiripan dengan pendekatan nasionalis dan berani ala Soekarno. Gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia—yang dijadikan tema utama pemerintahan Jokowi—meminjam inspirasi dari visi Soekarno dan dirancang untuk memperkuat kedaulatan maritim, pembangunan ekonomi serta keamanan. Pemerintah tampak memanfaatkan doktrin ini sebagai landasan untuk mewujudkan ambisi strategisnya di tingkat regional dan global. Fokus pada keamanan, kesejahteraan dan kerja sama regional dalam kerangka hukum internasional dipandang mampu membantu Indonesia menghadapi tantangan kawasan, termasuk masalah Laut China Selatan.
Menurut Jokowi, prinsip dan tujuan strategis yang diterapkan di Asia Tenggara berpotensi juga relevan untuk diterapkan di Timur Tengah. Seperti pemerintahan sebelumnya, pemerintahan sekarang juga mengambil langkah untuk menempatkan Indonesia sebagai aktor global. Peran sentralnya dalam penyelenggaraan KTT Asia-Afrika ke-3 pada April lalu—peringatan 60 tahun Konferensi Bandung yang menjadi cikal bakal Gerakan Non-Blok—menunjukkan ambisi tersebut. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dan anggota OKI, Indonesia mendapat dorongan untuk memediasi penyelesaian konflik di Yaman. Keterlibatannya dalam berbagai forum internasional, baik sebagai anggota maupun pendiri, sejalan dengan narasi kebijakan luar negeri bebas dan aktif serta upaya menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Meskipun masih terlalu dini untuk menilai keberhasilan upaya pemerintahan Jokowi di Timur Tengah, jelas bahwa Indonesia akan terus menempatkan kawasan ini sebagai prioritas dalam visinya menjadi aktor global.
Penyelesaian Konflik
Meski konflik berskala besar di wilayah tersebut telah mengurangi peluang bagi kemajuan reformasi demokrasi, Indonesia tetap mampu memanfaatkan pengaruhnya dalam berbagai organisasi internasional untuk mendukung penyelesaian konflik. Hubungan historis antara Indonesia dan Timur Tengah menunjukkan kepada para pembuat kebijakan bahwa keterkaitan itu bersifat timbal balik. Meningkatnya konflik Sunni–Syiah dan tindakan penindasan terhadap kelompok minoritas agama menimbulkan kekhawatiran serius karena berpotensi mengganggu kerukunan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kesadaran ini sudah cukup untuk menempatkan keterlibatan dengan kawasan sebagai prioritas kebijakan luar negeri. Selain itu, meluasnya pengaruh Islamic State (IS) di luar Irak dan Suriah menimbulkan kecemasan tentang kemampuan Indonesia memproyeksikan pengaruh dan mengendalikan peristiwa di luar wilayahnya; peristiwa di Kuwait, Tunisia dan Prancis mempertegas hal tersebut.
Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia berkepentingan kuat menahan penyebaran ideologi ekstrem IS dan mencegah radikalisasi generasi mudanya. Perkembangan tersebut mendorong Indonesia untuk menegaskan peran sentralnya di dunia muslim sejalan dengan ambisi geopolitiknya. Sebagai negara yang dianggap berhasil mengharmoniskan Islam, demokrasi dan modernitas, Indonesia terdorong mempererat kerja sama dengan pemerintahan moderat di Timur Tengah untuk menghadirkan narasi alternatif terhadap aksi ekstrem yang mengatasnamakan Islam, seperti yang dilakukan Islamic State. Model demokrasi Indonesia tetap relevan bagi kawasan karena keberhasilannya bergantung pada penerapan Islam moderat demi menjaga efektivitas tata pemerintahan serta memelihara masyarakat yang plural dan beragam.
