Survei terbaru mencatat bahwa dukungan publik terhadap pemerintah telah menurun tajam sejak tahun pertama masa jabatan. Penurunan ini terjadi saat masyarakat semakin pesimistis terhadap ekonomi, politik dan penegakan hukum. Survei terbaru SMRC menemukan bahwa 51,1% responden masih menyetujui kinerja presiden. Angka ini memperpanjang tren penurunan kepuasan publik sejak November tahun lalu. Tingkat persetujuan mencapai 81,2% pada November, lalu turun menjadi 66,4% pada Maret. Jumlah responden yang tidak puas terhadap kinerjanya juga bertambah, mencapai 46,9%. Sebelumnya, angka tersebut tercatat 31,7% pada Maret tahun ini dan 16% pada November 2025. Temuan itu menunjukkan perubahan tajam daripada tahun pertama pemerintahan Prabowo.
Berbagai survei pada masa itu menempatkan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo di atas capaian pendahulunya. Hasil itu melampaui capaian Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahap yang sama. Banyak responden mengatakan tingginya dukungan tersebut berkaitan dengan kepemimpinan Prabowo yang mereka anggap tegas. Survei SMRC yang berlangsung 5–19 Juli melibatkan hampir 750 pemilih yang memenuhi syarat di berbagai wilayah Indonesia. Peneliti mengontak sekitar 80% responden melalui telepon; mereka mewawancarai sisanya secara tatap muka. Survei ini menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan margin kesalahan 3,7%. Deni Irvani, Direktur Eksekutif SMRC, mengatakan pada Minggu bahwa memburuknya penilaian publik terhadap ekonomi, politik, dan penegakan hukum menurunkan kepuasan terhadap presiden.
Semakin Buruk
Publik menilai kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum saat ini semakin buruk. Di antara tiga bidang survei, kondisi ekonomi memperoleh penilaian paling negatif. Sebanyak 49,4% responden menilai ekonomi dalam kondisi buruk atau sangat buruk. Responden yang menganggap ekonomi saat ini baik atau sangat baik hanya mencapai 15,7%. Nilai tersebut mengalami penurunan besar dari 40% pada November. Responden dengan pandangan netral masih mencakup sekitar 30% dari total responden. Menurut Deni, jumlah responden yang menilai perekonomian negatif jauh lebih besar. Jumlah responden yang menilai negatif lebih dari tiga kali lipat jumlah yang menilai positif. Deni menambahkan bahwa hal ini sejalan dengan pendapat banyak ekonom.
Mereka mengatakan pertumbuhan ekonomi utama tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi warga di lapangan. Hasil survei ini muncul di tengah meningkatnya tantangan ekonomi bagi pemerintahan Prabowo. Pengamat menyoroti melemahnya rupiah, menurunnya daya beli, dan kekhawatiran yang berlanjut terhadap arah kebijakan. Pemerintah tetap bersikukuh menjalankan program prioritas mahal, termasuk program makan bergizi gratis. Menurut jajak pendapat tersebut, persepsi masyarakat terhadap situasi politik Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo turut mengalami penurunan. Sebanyak 42,8% responden memberi penilaian negatif, sementara hanya 13,5% yang menilai positif. Sebanyak kurang lebih 33% responden menyatakan posisi netral, sementara sisanya tidak memberikan tanggapan.
Perubahan Tajam
Temuan tersebut memperlihatkan perubahan tajam dari November, saat pandangan positif terhadap kondisi politik mencapai 35,8%, sedangkan penilaian negatif hanya 23%. Persentase responden yang bersikap netral atau enggan menjawab tidak banyak berubah. Survei tersebut juga memperlihatkan penurunan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Hanya 26,4% responden menilainya positif, sementara 37,6% menganggap kondisinya buruk. Deni mengatakan melemahnya kepercayaan publik terkait sejumlah insiden belakangan yang menimbulkan kekhawatiran berkurangnya ruang sipil selama pemerintahan Prabowo. Ia mencontohkan serangan air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus oleh oknum tentara pada Mei setelah kritiknya terhadap militer. Ia menambahkan bahwa dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis kemungkinan ikut memengaruhi hasil survei.
Kasus ini melibatkan mantan kepala dan dua wakil kepala Badan Gizi Nasional. Deni mengatakan temuan ini menegaskan masyarakat merasakan indikasi korupsi dalam pelaksanaan beberapa program pemerintah. Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai contoh. Saidiman Ahmad, peneliti SMRC, menegaskan sikap pemerintah yang semakin negatif terhadap akademisi dan pengkritik meningkatkan kekhawatiran publik. Ia mengatakan tindakan itu mendorong ketidakpastian dan ketakutan di kalangan masyarakat sipil. Dalam beberapa bulan terakhir publik mengkritik tanggapan Prabowo terhadap perbedaan pendapat. Pada Maret ia menyatakan ingin menertibkan pengamat yang tidak patriotik. Pernyataannya itu memicu kontroversi. Pekan lalu ia menyebut seorang wartawan “londo ireng”, memicu kecaman berbagai organisasi pers.
