Sebuah bayang-bayang masih menghantui Indonesia: komunisme. Ketakutan itu terus menyebar, meski PKI telah terlarang hampir setengah abad. Kalimat pembuka Manifesto Komunis karya Marx dan Engels relevan dengan situasi sosial-politik Indonesia saat ini. Banyak pihak kembali memandang komunisme sebagai ancaman laten yang konon berusaha menyusup ke pusat kekuasaan. Peningkatan fobia terhadap komunisme belakangan ini bermula sejak Pilpres 2014. Saat itu tabloid fitnah Obor Rakyat menuduh Jokowi sebagai anggota PKI. Sejak peristiwa itu, label antek PKI terhadap seseorang menjadi semakin lazim. Contohnya tuduhan Kivlan Zen terhadap Budiman Sudjatmiko dan Benedict Anderson.
Kegelisahan baru ini mendorong berbagai lembaga melakukan pencarian terhadap simbol-simbol yang menandakan kebangkitan komunisme. TNI menindak orang-orang yang menjual atau memakai kaos berlogo palu dan sabit. Bank Indonesia menjelaskan logo rectoverso pada uang kertasnya setelah sebagian pihak menyamakannya dengan lambang komunis. Entah bercanda atau serius, seorang ulama Islam menulis cuitan tentang Hotel Alexis, menyatakan bahwa tampilan fasadnya bisa bermaksud sebagai simbol PKI. Militer bahkan terus mengangkat narasi bahwa PKI masih ada dan menjadi ancaman tersembunyi bagi negara, narasi untuk membenarkan program bela negara yang kontroversial serta agenda perang proksi komandan TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyebaran fobia komunis ini adalah peran pasar gagasan yang mempercepatnya; sifat egaliter internet memberi ruang bagi siapa saja dari berbagai lapisan masyarakat untuk ikut membahas dan menyebarkan informasi. Hal tersebut membuka ruang bagi pertukaran gagasan secara bebas, memberi kedua pihak peluang yang setara untuk menyampaikan pendapat.
Pasar Gagasan
Para pengamat berharap paparan setara terhadap perdebatan tentang komunisme, PKI, dan peran mereka dalam sejarah sosial-politik Indonesia akan memperluas pemahaman publik. Namun Cass Sunstein dalam On Rumors (2014) berargumen bahwa pasar gagasan sering gagal karena manusia cenderung bias dan berpikir berkelompok, yang kemudian media sosial perkuat. Orang yang sudah memegang keyakinan tertentu (misalnya bahwa komunisme itu buruk) cenderung berkumpul dengan sesama sepemikiran dan menutup diri terhadap pandangan berlawanan — Sunstein menyebutnya polarisasi. Ia juga menunjukkan bahwa kaskade informasi di media sosial mendorong orang menerima apa yang banyak orang percayai. Dengan mengulang kebohongan terus-menerus, orang akan mulai mempercayainya, bahkan Anda sendiri akhirnya ikut mempercayainya.
Salah satu kelemahan pasar gagasan adalah suara yang paling keras sering kali mendapat perhatian lebih ketimbang suara yang paling berpengetahuan. Fobia terhadap komunisme figur-figur berpengaruh sebarkan yang menjadi rujukan bagi pengikutnya. Para pengikut kemudian turut menyebarkan narasi ini dengan membagikan konten dari tokoh tersebut. Sayangnya, narasi tandingan yang mampu menjangkau audiens serupa masih sedikit. Situasi ini makin parah oleh terbentuknya ruang gema akibat fitur blokir atau bisu. Setelah keyakinan ini mengakar, butuh upaya besar untuk mengubahnya, dan upaya tersebut sering kali justru memperkuat kepercayaan yang ada. Salah satu langkah nyata adalah menangkis narasi ini melalui mekanisme pasar gagasan: bila ada suara keras yang menyebarkan fobia komunis, harus ada suara sama keras yang membantahnya.
Menyeimbangkan Wacana
Meski efeknya mungkin tak langsung, upaya berkelanjutan dapat berkembang menjadi kekuatan yang menyeimbangkan wacana publik. Ini merupakan pertarungan kata-kata yang tak pernah usai. Di Amerika Serikat, akun-akun alternatif di Twitter muncul untuk menentang penolakan Presiden Donald Trump terhadap sains. Di tingkat sistemik, pendekatan ini berisiko terlihat sebagai pengulangan solusi lama: pendidikan. Namun pendidikan tetap menjadi cara paling efektif dalam jangka panjang jika kita membekali warga dengan keterampilan membedakan fakta dari fiksi. Hal ini sangat penting di era pasca-kebenaran, ketika fakta alternatif beredar dan bias semakin sering mempengaruhi diskusi. Kita sangat membutuhkan pendekatan kritis terhadap sejarah.
Buku pelajaran perlu direvisi agar tidak lagi memuat bias lama dan narasi Orde Baru. Saat tumbuh di Indonesia, kita dibiasakan percaya bahwa PKI itu jahat dan kejam; baru setelah terpapar pembacaan sejarah yang lebih kritis kita mulai mempertanyakan versi resmi yang diajarkan waktu kecil. Komunisme menjadi semacam monster di lemari yang ditakuti sejak kecil karena kita tidak pernah benar‑benar memahami hakikatnya. Tidak ada jalan pintas yang efektif untuk mengatasi fobia komunis; diperlukan upaya terpadu dan terkoordinasi dari seluruh penjuru negeri. Alih‑alih terobsesi pada ancaman komunisme yang konon tersembunyi, kita seharusnya lebih waspada terhadap partai atau kelompok yang menciptakan sosok menakutkan untuk mengalihkan perhatian dari tujuan sebenarnya.
