Menurut para pejabat, pemerintah telah mengurangi dana program makan bergizi gratis lebih dari Rp30 triliun. Pemangkasan ini akan membatasi jangkauan program. Dalam konferensi pers Selasa, Sekretaris Badan Gizi Nasional Lili Khamiliyah mengatakan pemerintah memangkas anggaran program tahun ini dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semula menyiapkan Rp335 triliun untuk program ini tahun ini, tetapi anggarannya kemudian dipangkas setelah sejumlah kebijakan penghematan. Dalam konferensi pers, Lili menyampaikan bahwa Prabowo memberi waktu satu bulan bagi lembaga ini untuk merampungkan angka anggaran final.
Ia menegaskan, Rp229 triliun masih merupakan angka sementara dan dapat berubah jika ada efisiensi tambahan. Ia mengatakan, Presiden memberikan waktu satu bulan kepada pihaknya untuk membenahi manajemen program ini. “Yang pasti, jumlah penerima manfaat akan berkurang. Presiden tidak lagi mengejar target angka tertentu, tetapi ingin memperbaiki kualitas, memastikan program tepat sasaran, dan mencegah kasus keracunan kembali terjadi.” Menurutnya, program ini kini menjangkau sekitar 62,7 juta penerima manfaat. Namun, ia tidak menjelaskan berapa banyak orang yang akan terdampak pemangkasan terbaru.
Pemangkasan Terbaru
Badan itu mengumumkan pengurangan terbaru dalam pelaksanaan program pada Selasa. Bulan lalu, badan ini mengatakan program makan bergizi gratis berhenti selama masa liburan sekolah. Badan itu memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghemat anggaran lebih dari Rp3 triliun. Pada Maret, lembaga ini mengurangi penyaluran makanan dari enam hari menjadi lima hari sepekan. Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut menghemat hingga Rp40 triliun untuk menekan dampak ekonomi konflik Timur Tengah. Melalui unggahan di Facebook pada Rabu, Nanik Sudaryati Deyang mengumumkan bahwa ia mundur sebagai kepala badan tersebut karena alasan kesehatan.
Prabowo sebelumnya mencopot Dadan Hindayana, yang menjabat sebelum Nanik, serta dua wakilnya. Ketiganya kemudian dituduh terlibat dalam kejahatan terkait pengelolaan lembaga ini. Awalnya, program pemberian makan bergizi gratis dirancang untuk melayani minimal 82,9 juta anak-anak serta perempuan hamil dan menyusui, hampir sepertiga penduduk negara ini. Program ini berjalan sejak Januari 2025, tetapi pelaksanaannya terganggu oleh masalah logistik, kekhawatiran soal kandungan gizi serta sejumlah insiden keracunan massal. Kontroversi semakin meningkat setelah penyidik korupsi bulan lalu menangkap mantan Kepala Badan Gizi Nasional dan dua pejabat lain atas dugaan korupsi.
