Setahun setelah beroperasi, Badan Pengelola Investasi Danantara menyatakan telah menyalurkan dana Rp225 triliun ke 26 proyek hilirisasi. Namun, kinerja lembaga ini masih menuai pertanyaan karena belum menerbitkan laporan keuangan tahunan. Akun media sosial bumn.id mengumumkan investasi pada 26 proyek tersebut pada Senin, 13 Juli 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat kredibilitas Danantara sebagai pengelola investasi dan superholding BUMN yang Prabowo Subianto bentuk. Masalah muncul karena Danantara belum menerbitkan laporan keuangan tahunan setelah 18 bulan beroperasi. CEO Rosan P. Roeslani mengatakan bahwa penyusunan laporan memakan waktu lama karena mereka harus mengonsolidasikan lebih dari seribu perusahaan. Ia menyebut bahwa pada 15 Juni Danantara menyerahkan sebagian data keuangannya kepada BPK untuk diaudit. Rosan menambahkan bahwa Danantara tetap memaparkan data keuangan kepada investor asing meskipun BPK belum mengaudit laporan tersebut.
Meski begitu, Toto Pranoto dari Kelompok Riset BUMN FEB UI menilai transparansi sangat penting. Danang Widoyoko, Sekjen Transparency International Indonesia, juga menegaskan pentingnya keterbukaan. Tanpa laporan keuangan tahunan yang terpublikasikan, publik sulit menilai tata kelola dan kinerja Danantara. Laporan itu juga menjadi dasar penting bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana mereka dapat mempercayai lembaga baru ini. Toto bertanya bagaimana investor global bisa menaruh kepercayaan jika Danantara tidak memublikasikan laporan keuangan, dan ia menambahkan bahwa transparansi mencerminkan kualitas tata kelola sebagai dana kekayaan negara. Danang menilai keterlambatan publikasi laporan tahunan menunjukkan tata kelola yang buruk. Pihak terkait harus menangani masalah ini dengan cepat untuk mengembalikan kepercayaan investor dan masyarakat. Pernyataan di media sosial yang hanya berisi klaim tidak cukup untuk membangun kepercayaan. Publik membutuhkan transparansi mengenai pengelola setiap proyek, nilai proyek, sumber pendanaan, dan rincian lainnya.
Kehilangan Arah
Menurut penilaian Danang, Danantara kehilangan arah karena tidak memiliki tujuan jelas. Danang menyebut Danantara mirip rumah sakit bagi BUMN bermasalah dan berfungsi sebagai bank pembangunan selain sebagai SWF. Ia mengatakan Danantara menangani proyek strategis yang tidak menguntungkan. Ia menambahkan bahwa otonomi Danantara dalam mengelola investasi menjadi pertanyaan. Kepentingan politik bisa mempengaruhi pengangkatan komisaris dan direktur, bukan keputusan internal Danantara. Jika Danantara tak berwenang memberhentikan direksi BUMN berkinerja buruk, investasinya rentan intervensi politik. Banyak direktur BUMN adalah pensiunan militer tanpa pengalaman manajerial, katanya. Kondisi itu, menurut Danang, membuat Danantara rentan terhadap manipulasi seperti kasus 1MDB Malaysia. Tata kelola Danantara bermasalah; ketiadaan laporan keuangan tahunan menjadi bukti. Toto menilai, karena konsolidasi laporan keuangan negara selesai 2024, Danantara layak menerbitkan laporan serupa sekarang.
Toto menegaskan Danantara harus berperan sebagai katalisator pembangunan nasional, bukan sekadar SWF. Danantara perlu menentukan prioritas program yang mendukung pembangunan dan menjamin keberlanjutan jangka panjang. Danantara juga harus menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Saat berdiri, Danantara menerima modal sekitar Rp306 triliun. Pada peresmian BPI Danantara 24 Februari 2025, Presiden Prabowo menyatakan bahwa lebih dari Rp300 triliun telah dia alokasikan. Prabowo menyebut dana itu hampir US$20 miliar dan berasal dari penghematan akibat inefisiensi, korupsi, serta pengeluaran tidak tepat sasaran. Pemerintah menyerahkan dana tersebut kepada Danantara untuk mereka kelola dan investasikan ke proyek nasional. Danantara mengarahkan investasi itu ke minimal 20 proyek nasional sebagai bagian dari upaya industrialisasi dan hilirisasi.
Fokus Proyek
Danantara akan meluncurkan proyek-proyek yang dia biayai pada Februari dan April 2026. Pada 6 Februari 2026, Danantara meletakkan batu pertama untuk enam proyek di 13 lokasi senilai Rp109 triliun. Pada 29 April 2026, Danantara memulai fase kedua untuk 10 proyek di 13 lokasi tambahan dengan investasi Rp116 triliun. Fase pertama memfokuskan pada sumber daya alam, energi, dan pangan. Proyek sumber daya alam mencakup fasilitas pengolahan bauksit, alumina, dan aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat, serta Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) 2 di lokasi yang sama. PT Indonesia Asaham Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang (Antam) mengelola SGAR dengan kapasitas produksi satu juta ton per tahun.
Proyek energi mencakup pabrik bioetanol di Glenmore, Banyuwangi dan fasilitas biorefinery untuk memproduksi bioavtur di Cilacap. PT Pertamina menyiapkan pabrik bioetanol fase 1 di Glenmore, Banyuwangi, dengan kapasitas 100 KLPD. Pertamina juga mengelola pabrik biorefinery di Cilacap dan menargetkan produksi 27 kL SAF per hari dari 6.000 barel minyak goreng bekas. Perusahaan memperkirakan kapasitas pabrik itu mencapai 887 kL SAF per hari pada 2029. Pada fase awal, program pangan mencakup pembangunan peternakan unggas terpadu dan pabrik garam. Mereka membangun enam peternakan unggas terpadu di Malang, Gorontalo Utara, Lampung Selatan, Bone, Paser, dan Sumbawa. Dalam laporan 6 Februari 2026, Ghimoyo, Direktur Utama ID Food, menyatakan Malang akan memproduksi GPS untuk ayam broiler dan petelur serta mendirikan pabrik vaksin.
Pabrik Garam
PT Garam membangun pabrik garam di tiga lokasi: satu di Kabupaten Sampang dan dua di Kabupaten Gresik. Di Panarengan, Sampang, PT Garam menginvestasikan sekitar Rp2 triliun untuk pabrik berkapasitas 200.000 ton per tahun menggunakan teknologi rekompresi uap mekanis (MVR). PT Putra Arga Binangun dan China Chemical Engineering Indonesia menjalankan fasilitas tersebut melalui kerja sama. PT Garam membangun pabrik di Manyar, Gresik, dengan investasi sekitar Rp1 triliun untuk memproduksi garam industri 100.000 ton per tahun, bekerja sama secara strategis dengan Unilever. Mereka juga mendirikan pabrik di Segoromadu, Kebomas, Gresik, dengan investasi Rp112 miliar dan kapasitas diperkirakan 80.000 ton per tahun. Pada upacara peletakan batu pertama fase kedua, ada lima proyek di bidang energi, lima proyek di bidang mineral dan tiga proyek di bidang pertanian.
PT Pertamina menangani dua proyek awal, yakni pembangunan kilang bensin di Dumai (Riau) dan Cilacap (Jawa Tengah). Kedua kilang ini diperkirakan menambah kapasitas sebesar 62.000 barel per hari, atau sekitar 2 juta kiloliter per tahun, dan akan memproduksi Pertamax serta produk samping seperti propilena dan LPG. Pengoperasian kilang-kilang baru ini direncanakan dimulai pada kuartal IV 2030. Tiga proyek energi lainnya mencakup pembangunan tangki operasional bahan bakar di Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua) dan Maumere (NTT). Tangki di Palaran dirancang berkapasitas 37.000 kL, di Biak 46.000 kL dan di Maumere 70.000 kL. Semua fasilitas akan dioperasikan oleh PT Pertamina Patra Niaga dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027–2028.
Sektor Mineral
Lima proyek sektor mineral pada fase kedua meliputi pembangunan fasilitas pengembangan dimetil eter (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan; pabrik stainless steel berbasis nikel di Kawasan Industri Indonesia Morowali, Sulawesi Tengah; fasilitas produksi slab baja karbon dari bijih besi lokal di Cilegon; ekosistem dan fasilitas produksi aspal di Buton dan Karawang, Jawa Barat; serta fasilitas pengolahan hilir tembaga dan emas di Gresik, Jawa Timur. Fasilitas produksi DME di Tanjung Enim dijalankan oleh holding pertambangan negara MIND ID bekerja sama dengan PT Bukit Asam Tbk dan PT Pertamina (Persero). Pabrik ini direncanakan mengolah tujuh ton batubara untuk menghasilkan 1,4 juta ton DME per tahun, setara dengan sekitar satu juta ton LPG setiap tahun. Di Kawasan Industri Morowali disiapkan pabrik stainless steel yang menggunakan nikel sebagai bahan baku, dengan target produksi 1,2 juta ton slab baja setiap tahun.
Proyek-proyek sisa di sektor pangan terdiri dari pabrik yang mengubah minyak sawit menjadi oleofood dan biodiesel di Sei Mangkei (Sumatera Utara), unit pengolahan pala menjadi oleoresin di Maluku Tengah dan pengembangan fasilitas pengolahan kelapa terpadu di Maluku Tengah. PTPN IV mengelola pabrik yang mengolah minyak sawit menjadi oleofood dan biodiesel; fasilitas ini akan memproduksi margarin dan shortening sebesar 35.000 ton per tahun serta mengembangkan biodiesel dengan kapasitas 450.000 ton per tahun. Fasilitas pengolahan kelapa terpadu di Maluku Tengah akan memproduksi trigliserida rantai menengah (MCT), tepung kelapa dan arang aktif. Dengan investasi Rp500 miliar, pabrik ini dirancang mampu mengolah 300.000 buah kelapa per hari. Perlu ditegaskan bahwa selain investasi ini serta pemakaian modal awal BPI Danantara, seluruhnya harus tercatat dalam laporan tahunan BPI Danantara.
