Indonesia bersiap memangkas program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto, kata dua sumber terkait. Pejabat mempertimbangkan pengurangan anggaran lebih dari Rp40 triliun, termasuk jumlah dapur umum dan penerima manfaat. Rencana itu menjadi sinyal terkuat meningkatnya tekanan fiskal dan pengawasan tata kelola atas janji kampanye Prabowo. Program tersebut juga memicu kekhawatiran terhadap disiplin fiskal negara. Dua sumber menyebut BGN ingin memangkas sekitar 15% dari anggaran 2026 sebesar Rp268 triliun. Nilainya sekitar Rp40 triliun, setelah lembaga itu menemukan sejumlah inefisiensi. Salah satu sumber mengatakan pemotongan dapat mencapai Rp50 triliun. Namun, kedua sumber menilai keputusan akhir mengenai pengurangan itu belum pasti. Sumber ketiga mengatakan audit internal dapat menurunkan penerima dari 62,5 juta menjadi sekitar 49 juta. Evaluasi masih berlangsung, sehingga angka tersebut masih bisa berubah. Sumber mengatakan mereka meminta identitasnya dirahasiakan karena persoalan tersebut masih bersifat pribadi.
Juru bicara mengatakan Kementerian Keuangan masih menunggu rencana penyesuaian anggaran dari BGN pada 25 Juni. Kementerian juga akan berkoordinasi dalam setiap tahap peluncuran program. Belum ada pihak yang melaporkan rincian pengurangan itu sebelumnya, termasuk jumlah penerima manfaat dan pembahasan internal. Bahan presentasi ke parlemen menyebut lembaga akan mengurangi penerima melalui pengetatan kriteria sosial dan ekonomi. Lembaga itu juga menunda rencana menambah lebih dari 13.000 dapur baru. Pemerintah memulai program itu pada Januari 2025, lalu mengembangkannya pesat hingga menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Satu sumber mengatakan komisi parlemen sudah membahas pencabutan kebijakan tersebut. Sumber memperkirakan keputusan akhir akan keluar dalam beberapa minggu. “Program ini perlu pemerintah rancang ulang total dengan sistem lebih terdesentralisasi,” ujar salah satu sumber. Ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan dapur berbasis sekolah seperti di Jepang atau China. Menurutnya, opsi itu dapat memangkas biaya daripada membangun fasilitas baru.
Sentimen Program
Sentimen terhadap program ini tertekan akibat kekhawatiran investor dan lembaga pemeringkat internasional mengenai tata kelola, salah urus keuangan dan beban anggaran. Prabowo dan para menterinya sebelumnya membantah kekhawatiran ini. Mereka juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan inisiatif yang berjalan pada 2025. Publik menyambut program itu dengan antusias, sementara pemerintah mengembangkannya secara pesat. Pada 2026, pemerintah semula mengalokasikan anggaran Rp335 triliun untuk program ini. Pemerintah menargetkan 83 juta penerima, angka yang berulang kali Prabowo sampaikan dalam berbagai pidatonya. Pada Mei, pemerintah memangkas alokasi anggaran menjadi Rp268 triliun. Pemerintah mengambil langkah itu untuk memperluas ruang fiskal setelah konflik dengan Iran. Rencana pemangkasan berikutnya akan kembali mengurangi alokasi tersebut. Presentasi ini menunjukkan pemerintah kemungkinan tidak akan menerapkan target 83 juta penerima pada 2026. Prabowo memberhentikan mantan Kepala Badan Gizi Nasional beberapa hari sebelum pembatalan kebijakan itu. Aparat kemudian menangkapnya atas dugaan salah kelola dan korupsi.
“Bukan semata-mata karena keterbatasan anggaran fiskal, melainkan juga karena kasus penangkapan tersebut, lembaga ini menemukan banyak pos pengeluaran yang dianggap tidak perlu,” ujar sumber kedua. Sumber kedua menambahkan bahwa pemangkasan anggaran diperlukan agar pemerintah dapat menilai secara lebih objektif pos pengeluaran mana yang benar-benar esensial. Sumber ketiga menyebut bahwa perubahan tersebut sebaiknya dipandang sebagai langkah penghematan dan peningkatan efisiensi, bukan sebagai pemangkasan anggaran secara langsung. Menurut sumber ini, dari lebih dari 27.000 dapur yang saat ini beroperasi berdasarkan kontrak pemerintah, hanya sekitar 21.000 dapur yang sebenarnya diperlukan. Sebelumnya, lembaga tersebut telah mengumumkan sejumlah langkah efisiensi, termasuk moratorium pembangunan dapur baru, penajaman sasaran penerima program makan bergizi gratis serta penghentian distribusi selama masa libur sekolah. Namun, para analis menilai pemerintah berupaya meredam persepsi publik dan dampak politik terhadap Prabowo dengan menghindari penggunaan istilah yang menunjukkan adanya pengurangan belanja.
Persepsi Publik
Yanuar Nugroho, peneliti senior tamu di Yusof Ishak Institute, lembaga think-tank yang berbasis di Singapura, mengatakan bahwa untuk mengelola persepsi publik, pemerintah menghindari istilah bernada negatif seperti pemotongan anggaran dan menggantinya dengan istilah seperti efisiensi anggaran, pemfokusan ulang atau penyesuaian anggaran.
“Dari sudut pandang fiskal, pengurangan tersebut memang langkah yang masuk akal. Namun secara politik, konsekuensinya bagi Prabowo bisa cukup kompleks,” kata Yanuar, seraya menambahkan bahwa kebijakan ini berpotensi memengaruhi dukungan pemilih akar rumput. Arya Fernandes, analis politik dari Center for Strategic and International Studies, sependapat dan menyebut bahwa penggunaan istilah pemotongan dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai tekanan fiskal serta keberlanjutan program tersebut.
