Pada Selasa (22 November), Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintahannya berkomitmen mencegah meluasnya radikalisme di negara berpenduduk Muslim terbesar. Pernyataan itu muncul setelah kabar bahwa kelompok Islamis garis keras merencanakan protes beberapa minggu mendatang untuk menggulingkan pemerintahan. Media melaporkan bahwa dalam beberapa hari terakhir Jokowi menggelar pertemuan dengan mitra koalisi, tokoh politik, dan tokoh agama terkemuka. Ia juga bertemu pejabat militer untuk menegaskan kesatuan pemerintahan dan meredakan ketegangan di negara ini.
Presiden menegaskan komitmen pemerintah mempertahankan semangat pluralisme di negara ini. Ia mengatakan pemerintah bertekad mencegah meluasnya radikalisme, kata pernyataan usai pertemuan Selasa lalu. Media melaporkan Jokowi bertemu pimpinan militer dan aparat keamanan, dan ia mendesak mereka meningkatkan kewaspadaan. Pertemuan itu berlangsung setelah lebih dari 100.000 umat Muslim turun ke jalan pada 4 November. Massa menuntut pengunduran diri Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Sejumlah pihak menuduh Ahok menistakan Al-Quran. Sejumlah kelompok ekstremis merencanakan menyerbu gedung parlemen saat demonstrasi pada 25 November dan 2 Desember. Kapolri Tito Karnavian memperingatkan pada Senin (21 November) bahwa sejumlah kelompok menggunakan taktik sembunyi-sembunyi untuk menyusup dan menduduki parlemen, dan jika tindakan ini bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.
Jokowi merupakan presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari keluarga politik atau latar militer, dan para pengamat menilai lawan‑lawan politiknya memanfaatkan gejolak Islam terkait kasus Ahok untuk melemahkan posisinya. Pejabat Indonesia dilaporkan menyelidiki kampanye media sosial yang mengajak penarikan dana besar-besaran dari bank pada 25 November sebagai protes atas cara pemerintahan Jokowi menangani pengaduan terhadap Gubernur Jakarta. Polisi memulai penyelidikan atas tuduhan terhadap Ahok pada Selasa, 22 November.
