Setelah lama tidak terlibat dalam dunia politik, gerakan buruh kini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan menuju aktivisme politik yang baru. Pada Pemilu 2014, tokoh serikat buruh berhasil menduduki kursi parlemen kabupaten, pencapaian setelah hampir lima dekade tanpa representasi. Diskusi memperluas perjuangan buruh dari isu tempat kerja ke ranah politik lebih luas terus berlangsung selama sepuluh tahun terakhir. Kini, pertanyaan yang mengemuka adalah: apakah gerakan buruh mampu mereformasi politik kelas?
Sejak runtuhnya rezim otoriter pada 1998, liberalisasi ekonomi dan demokratisasi menghadirkan tantangan baru dan mengubah pola konflik industrial. Peran dominan negara dalam mengatur hubungan industrial kini digantikan oleh kekuatan pasar. Modal yang bergerak cepat dan berdaya saing tinggi di pasar global menjadi ancaman baru bagi serikat pekerja. Fondasi serikat pekerja yang mulai terbentuk kembali setelah era negara korporatis Soeharto justru melemah karena fleksibilitas pasar tenaga kerja berlebihan.
Situasi saat ini mendorong serikat pekerja untuk memusatkan perhatian pada penolakan terhadap fleksibilitas pasar tenaga kerja. Isu-isu klasik seperti peningkatan upah, kebebasan berserikat, dan penolakan pemutusan hubungan kerja tetap integral dalam pendekatan baru. Serikat pekerja mengkritik negara atas kebijakan liberalisasi ketenagakerjaan dan mengecam perusahaan yang memberlakukan kondisi kerja tidak aman. Sebagai respons, mereka menggalang dukungan untuk sistem jaminan sosial lebih efektif mengatasi ketidakpastian kerja dan kerentanan pekerja. Dalam konteks ini, gerakan serikat pekerja menjadi motor utama reformasi kesejahteraan sosial dan memperluas basis dukungan publik.
Legitimasi Sosial Politik
Upaya memperluas basis dukungan gerakan buruh menghadirkan tantangan karena serikat perlu legitimasi sosial dan politik yang lebih kuat. Kekuatan pasar yang semakin agresif menambah tekanan terhadap gerakan buruh. Sebagian besar serikat masih mempertahankan pendekatan konservatif, namun beberapa serikat lokal berubah. Serikat lokal afiliasi organisasi nasional progresif mengadopsi dua pendekatan strategis. Pertama, mereka memimpin komunitas pekerja dan menjalin aliansi dengan petani serta pedagang kaki lima. Kedua, mereka terlibat dalam politik elektoral untuk membangun representasi parlemen lokal sebagai langkah awal. Tujuannya agar gerakan buruh dapat memengaruhi proses legislasi di tingkat nasional. Keterlibatan dalam politik elektoral juga dipandang sebagai cara untuk memperluas dukungan publik terhadap serikat pekerja.
Dinamika konflik industrial dan perubahan struktur serikat pasca-Soeharto mendorong tumbuhnya gerakan kelas pekerja lebih terorganisir. Namun hasil proses itu tetap tidak pasti. Contohnya, dua tokoh serikat progresif di kawasan industri Bekasi mencalonkan dan memenangkan kursi lokal 2014. Keberhasilan itu dianggap eksperimen politik sukses berkat dukungan militan terorganisir dari anggota serikat. Namun setelah kemenangan, beberapa pemimpin serikat nasional mengambil langkah kontroversial pada Pilpres 2014. Mereka mengarahkan dukungan kepada kandidat yang pernah bagian rezim otoriter Soeharto dan didukung partai Islam. Partai-partai itu tidak memiliki keterkaitan politik dengan kelas pekerja. Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen pemimpin nasional serikat terhadap perjuangan politik kelas.
Di sisi lain, sebagian besar upaya serikat pekerja untuk terlibat dalam politik elektoral tidak membuahkan hasil yang signifikan, bahkan gagal memperoleh dukungan yang kuat dari komunitas pekerja ini sendiri. Banyak kandidat yang berhasil memenangkan kursi legislatif tidak memanfaatkan serikat pekerja sebagai landasan politiknya, melainkan bergantung pada dukungan dari mesin politik partai lain. Alih-alih memperkuat politik berbasis kelas pekerja, para politisi tersebut justru terjebak dalam praktik pragmatisme politik uang dan harus bersaing dengan pengaruh ideologi keagamaan yang dominan.
Gerakan Komunitas
Kondisi serupa juga terlihat dalam upaya memperluas basis dukungan buruh melalui gerakan komunitas. Walaupun beberapa serikat pekerja berhasil membentuk jaringan luas dan menukar dukungan sosial dengan dukungan politik, kini menghadapi tantangan dalam merumuskan kepentingan strategis yang bersifat kolektif. Setiap kelompok dalam jaringan tersebut cenderung beroperasi dalam batas perspektifnya masing-masing, sehingga pertukaran dukungan hanya terjadi di antara kelompok-kelompok tertentu, tanpa membentuk solidaritas kelas yang menyeluruh—bahkan di kalangan pekerja sendiri. Keberhasilan dalam mendorong sistem jaminan sosial nasional yang menghubungkan kelas pekerja dengan kelompok sosial lainnya pun tidak dipandang sebagai pencapaian politik kelas pekerja, melainkan sebagai hasil dari koalisi lintas kelas warga negara, yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan kelas buruh itu sendiri.
Walaupun terdapat beberapa kemajuan, perkembangan gerakan buruh saat ini masih terhambat oleh lemahnya fondasi sosialnya. Generasi muda—yang kini mendominasi angkatan kerja dan menjadi motor utama gerakan buruh—tidak memiliki pengalaman hidup di bawah rezim otoriter. Sebaliknya, mereka tumbuh dalam konteks sejarah panjang yang ditandai oleh proses depolitisasi. Konflik industrial, keterlibatan dalam gerakan sosial dan pembentukan kesadaran kolektif melalui pengalaman tersebut belum cukup untuk melahirkan gerakan politik berbasis kelas yang solid. Selain itu, munculnya kepentingan lintas kelas dan identitas lain, seperti identitas keagamaan, menjadi tantangan serius yang menggeser loyalitas kaum buruh dari agenda politik kelas.
