Pemerintah mengembangkan ibu kota baru futuristik di pedalaman hutan Kalimantan dengan dukungan energi terbarukan dan teknologi mutakhir.
Jakarta sebagai pusat pemerintahan saat ini mengalami persoalan lingkungan dan tata ruang, termasuk polusi, kepadatan serta penurunan muka tanah. Berdasarkan pertimbangan itu, pemerintah pada 2019 menyampaikan rencana membangun ibu kota baru, Nusantara, dari nol.
Lokasi ini berjarak sekitar dua jam perjalanan dari Balikpapan, kota terdekat. Pemerintah mulai membangun Nusantara pada 2022 dan hampir menyelesaikan kawasan inti pemerintahannya. Hamparan taman hijau luas mengitari gedung-gedung perkantoran putih dengan tanaman yang menjuntai di balkon. Ada pula sebuah bank berwujud futuristik menyerupai pesawat ruang angkasa, serta pusat kota berupa struktur logam setinggi 75 meter berbentuk garuda—burung mitologis mirip elang yang menjadi lambang nasional. Rentang sayapnya sepanjang 150 meter menjulang di atas istana presiden.
Proyek raksasa senilai lebih dari Rp450 triliun ini menimbulkan kekhawatiran karena para pengamat menilai progresnya melambat. Urusan logistik, keterbatasan pembiayaan dan agenda pemilihan presiden membuat jadwalnya bergeser. Di sisi lain, para pengkritik menyoroti risiko dampak lingkungan dan gangguan terhadap penduduk asli yang tinggal di kawasan sekitar.
Sekitar 150.000 orang kini menghuni kawasan metropolitan yang lebih luas, termasuk pekerja konstruksi dan warga desa yang telah lama menetap. Namun, pusat inti kota baru tersebut baru menampung sekitar 10.000 penduduk, termasuk kurang lebih 1.000 aparatur sipil negara (ASN).
Nusantara merupakan proyek andalan mantan Presiden Joko Widodo. Namun sejak Presiden Prabowo Subianto mulai menjabat pada Oktober 2024, sebagian pengkritik mempertanyakan apakah ia memiliki antusiasme yang setara terhadap proyek ini. Pemerintah memangkas alokasi pendanaan negara untuk 2026 menjadi setengah dari tahun sebelumnya. Prabowo baru mengunjungi lokasi itu pada Januari lalu, lebih dari setahun setelah pelantikan.
Ketidakpastian ini turut mendorong munculnya kekhawatiran, terutama pada pemberitaan media internasional, bahwa Nusantara berisiko mengalami fenomena kota hantu.
Keberlanjutan Program
Akan tetapi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, memastikan kekhawatiran tersebut tidak beralasan, seraya mengatakan, “Jangan khawatir. Pemerintah berkomitmen melanjutkan program ini.”
Tahun lalu, Prabowo menandatangani peraturan presiden yang menetapkan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028, berbeda dari pernyataan sebelumnya yang menyebutnya sebagai ibu kota nasional. Perubahan istilah tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan legislator dan pakar kebijakan, sekaligus memunculkan kekhawatiran berkurangnya fokus pada proyek.
Bagi Basuki, peraturan ini menjadi penanda dukungan presiden terhadap Nusantara. Ia menyebut, setelah gedung lembaga legislatif dan yudisial rampung tahun depan, presiden berencana mulai berkantor dan akhirnya pindah ke Nusantara pada 2028. Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan pemindahan tambahan sekitar 4.100 aparatur sipil negara ke kota tersebut pada tahun ini.
Namun, target tersebut masih jauh dari rencana memindahkan sekitar 1,2 juta penduduk ke kawasan ini pada 2029. Sejumlah infrastruktur penting—seperti sekolah, hunian bagi ASN yang sudah berkeluarga, pusat perbelanjaan dan berbagai fasilitas hiburan—juga masih belum tersedia.
Meski begitu, sebagian pihak merasa tidak puas dengan arah perkembangan ini.
Menurut Walhi dan kelompok lingkungan lainnya, pembangunan tersebut menyebabkan berkurangnya hutan mangrove di sekitar Teluk Balikpapan.
“Dampak paling besar sebenarnya menimpa apa yang kami sebut korban senyap: ekosistem mangrove, lalu bekantan dan owa Kalimantan,” ujar Fathur Roziqin Fen, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur. Owa Kalimantan sendiri merupakan primata langka yang hidup di kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur.
“Tidak mudah mempercayai bahwa visi ini akan menjelma sebagai kota pintar, kota hutan dan kota hijau,” ujar Fathur. “Saya juga mempertanyakan apakah Nusantara ke depan akan inklusif.”
Di luar kota, bendungan dan instalasi pengolahan air yang baru dibangun kini menyuplai air minum yang telah disaring bagi mayoritas wilayah kota—sebuah kemudahan yang tidak banyak dinikmati daerah lain.
Kendati begitu, pembangunan fasilitas ini dilakukan di area periferal Desa Sepaku Lama, yang selama beberapa generasi dihuni masyarakat adat suku Balik.
Akses Warga
Sebagai bagian dari pembangunan bendungan dan upaya mitigasi banjir, tembok beton yang dibangun di sepanjang Sungai Sepaku telah memutus akses warga desa untuk menggunakan air sungai ini untuk mandi dan mencuci pakaian seperti kebiasaannya selama ini. Alfian Brahmana Putra, operator pompa di instalasi pengolahan air, menjelaskan bahwa kota menyediakan pasokan air gratis bagi desa, tetapi warga harus memasang sendiri jaringan pipa ke rumah masing-masing. Karena itu, banyak keluarga memilih mengandalkan air hujan atau membeli air dalam tangki yang diantar ke rumah.
Syamsiah (51) dan suaminya, Pandi—keduanya berasal dari suku Balik—tinggal di sebuah rumah blok beton di lahan pertaniannya di Desa Sepaku Lama. Di sana mereka menanam singkong, pisang, kacang hijau, berbagai pohon buah serta aneka tanaman lainnya. Bagi Syamsiah, lahan ini bukan sekadar sumber penghidupan, melainkan juga bagian dari sejarah keluarganya.
Pemakaman desa tersebut menjadi tempat peristirahatan terakhir orang tua dan kakek-nenek Syamsiah.
Di dekat kawasan tersebut, Batu Badok—batu sungai menyerupai badak yang merupakan situs suci bagi komunitas Balik—kini berada dalam kompleks pengolahan air, sehingga akses komunitas menjadi terbatas.
Nusantara dirancang mencakup hampir 330.000 hektare, sekitar tiga kali luas Kota New York. Seiring proyek berkembang, desa-desa di sekitarnya—termasuk tempat tinggal Syamsiah dan Pandi—pada akhirnya akan terintegrasi ke dalam kawasan. Pejabat setempat telah menyampaikan kepadanya bahwa pada waktunya mereka perlu menjual tanah untuk kebutuhan proyek.
Namun, Pandi (53), suami Syamsiah, menegaskan bahwa ia tidak berminat menjual tanahnya. “Mungkin pemerintah bisa mengganti tanaman, bahkan rumah saya. Tetapi kenangan dan sejarah hidup saya—bisakah itu digantikan?” ujarnya. Ia dan istrinya juga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki tempat lain untuk dituju jika harus direlokasi.
“Mereka sudah memiliki ibu kota. Untuk apa membangun yang baru? Kenapa tidak membiarkan kami tetap hidup tenang di sini?” ujar Pandi menambahkan.
Meredakan Persoalan
Para pejabat berharap pemindahan ibu kota dapat meredakan sebagian persoalan akibat pertumbuhan Jakarta, yang kini menampung lebih dari 40 juta penduduk dan termasuk kota terpadat di dunia. Namun, meskipun dirancang sebagai penyeimbang beban Jakarta, Nusantara diperkirakan hanya akan dihuni sekitar dua juta orang pada 2045.
Untuk sekarang, Nusantara hadir sebagai harapan yang amat besar, namun juga menyisakan banyak tanda tanya.
