Pihak berwenang masih berupaya membebaskan 10 pelaut yang kelompok Abu Sayyaf berbasis Filipina sandera. Negara kini menghadapi krisis sandera baru setelah empat warga mengalami pemculikan di perairan perbatasan Malaysia–Filipina.
Perompak menangkap empat kru pada 15 April pukul 18.31. Perompak melancarkan upaya pembajakan terhadap TB Henry dan tongkang Christi.
Kementerian Luar Negeri menyatakan pada 16 April bahwa pembajakan terjadi saat kedua kapal melintasi rute Cebu, Filipina, menuju Tarakan. Peristiwa itu berlangsung di perairan antara Cebu dan Tarakan.
Perompak menembak satu dari 10 awak kapal; lima berhasil melarikan diri, dan perompak menangkap empat lainnya.
Kepolisian Maritim Malaysia menyelamatkan awak yang terluka dan merujuknya ke Malaysia untuk perawatan; kementerian melaporkan kondisinya stabil.
Polisi Malaysia mengevakuasi kelima awak kapal yang lolos bersama kedua perahu ke pelabuhan Lahat Datu.
Kementerian kini berkoordinasi dengan manajemen perusahaan pemilik kapal serta otoritas Malaysia dan Filipina. Mereka mengumpulkan rincian pembajakan dan menyusun langkah untuk memastikan pembebasan sandera.
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang melakukan analisis terhadap krisis sandera yang baru terjadi.
Pihak berwenang belum dapat memastikan apakah pelaku penculikan berasal dari kelompok Abu Sayyaf yang telah menyandera 10 pelaut sejak 26 Maret 2016.
“Kami masih menganalisis; belum pasti siapa pelakunya. Kami menelaah motif, apakah politis atau demi uang seperti di Somalia,” ujar Luhut saat menghadiri peringatan ulang tahun ke-64 Kopassus.
Luhut mengatakan kementeriannya membentuk pusat krisis untuk menangani kasus ini.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa kelompok Abu Sayyaf di Filipina kemungkinan besar menyandera keempat awak kapal.
Jenderal Gatot sebelumnya menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah Filipina dapat berunding dengan kelompok Abu Sayyaf guna mengamankan pembebasan 10 pelaut yang perompak sandera bulan lalu.
TNI siap memberikan bantuan kepada pemerintah Filipina bila kebutuhan ini muncul.
Izin Tindakan
Komandan militer menegaskan para sandera ditahan di wilayah teritorial Filipina, sehingga diperlukan izin untuk tindakan lebih lanjut; pihaknya sudah menyiapkan segala sesuatunya dan siap menanggapi permintaan apa pun, namun saat ini pemerintah Filipina masih mampu menangani situasi tersebut sendiri.
Perundingan antara kelompok Abu Sayyaf dan perusahaan-perusahaan pemilik kapal guna mengamankan pembebasan 10 sandera masih berjalan.
Permintaan tebusan dari Abu Sayyaf mencapai 50 juta peso, setara kurang lebih Rp14,2 miliar.
Pemerintah menempuh pendekatan non-kekerasan untuk membebaskan 10 pelaut ini.
Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa yang paling diutamakan oleh pemerintah adalah keselamatan sandera.
Retno Marsudi menyatakan semua langkah untuk mengamankan pembebasan sandera diawasi dengan cermat, dan pihaknya telah memperkuat koordinasi dengan pihak berwenang Filipina.
Sementara itu, TNI mengerahkan dua kapal perang, KRI Badau dan KRI Slamet Riyadi, ke perairan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina.
Pemerintah akan melakukan pendekatan kerja sama dengan Malaysia dan Filipina untuk meningkatkan keamanan perairan tersebut.
Pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan tertentu untuk mengatasi kasus pembajakan yang sering muncul di perairan.
Indonesia mendesak negara-negara sekitar untuk memperbaiki keamanan di perairannya.
Pada 1 April 2016, kelompok Abu Sayyaf menyandera kapal tunda MV Massive 6 beserta sembilan awaknya saat kapal ini berlayar dari Tawau, Sabah, Malaysia, menuju Samarinda, Kalimantan Timur.
Kapal MV Massive 6 serta lima awaknya—terdiri dari tiga warga Indonesia dan dua warga Myanmar—telah dilepaskan; namun kelompok Abu Sayyaf masih menahan empat awak lainnya dari Malaysia.
Sejak bulan September, kelompok militan tersebut menahan sebagai sandera dua orang Kanada, satu orang Norwegia, dan satu orang Filipina.
Dalam video berdurasi dua menit, para sandera tampak meminta pemerintah mereka membayar tebusan 900 juta peso paling lambat pukul 15.00 pada 25 April.
