Laporan terbaru Bank Dunia, Kisah Perkotaan Indonesia, menyimpulkan adanya pergeseran struktural cepat. Perubahan terjadi dari ekonomi pedesaan yang berbasis pertanian menuju ekonomi perkotaan. Sektor jasa dan aktivitas perkotaan lainnya mendominasi ekonomi baru ini.
Laporan itu menyebut laju pertumbuhan kota mencapai 4,1% per tahun. Para ahli memperkirakan bahwa pada 2025 sekitar 68% penduduk akan tinggal di kawasan perkotaan.
Perubahan menuju kota berlangsung sangat pesat di negara ini. Antara 2000 dan 2010, luas wilayah perkotaan bertambah sekitar 1.100 km², menjadikannya tercepat kedua setelah China.
Banyak ekonom berpendapat urbanisasi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan. Studi Bank Dunia menyatakan kota-kota menciptakan lebih banyak pekerjaan formal dan meningkatkan produktivitas. Manfaat tersebut dapat memperkuat kemampuan menghasilkan dan mendistribusikan kemakmuran.
Perpindahan besar-besaran penduduk ke kota menawarkan manfaat, namun juga menimbulkan masalah serius. Masalah itu termasuk meningkatnya kemacetan lalu lintas dan menurunnya kualitas lingkungan akibat polusi.
Defisit Infrastruktur
Laporan tersebut mencatat bahwa kekurangan fasilitas infrastruktur menjadi penghalang bagi pertumbuhan kota. Kualitas infrastruktur perkotaan buruk. Akibatnya, akses ke layanan penting seperti air, sanitasi, listrik, dan transportasi masih terbatas serta tidak merata.
Penelitian menunjukkan akses air bersih di kawasan perkotaan kini mencapai 48% rumah tangga. Angka itu sedikit menurun dari sekitar 50% lebih pada sepuluh tahun lalu. Cakupan sanitasi terbatas pada 11 dari 98 kota, sementara hanya 2% warga kota yang terlayani oleh jaringan sanitasi terpusat.
Paul Rowland, analis politik independen, mengatakan bahwa Indonesia menghadapi masalah infrastruktur yang serius dan kota-kota tidak mampu menangani beban tersebut.
Ia mengatakan harga rumah kini sangat tinggi karena nilai tanah melonjak dalam sepuluh tahun terakhir. Pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan perumahan di kawasan perkotaan yang termasuk paling padat di dunia.
Ia menegaskan perluasan wilayah kota dan pembangunan tak terkontrol di pinggiran Jakarta dan Bandung memperparah longsor. Akibatnya, banjir di hilir menjadi lebih sering terjadi.
Kurangnya Investasi
Menurut para ahli, kurangnya investasi selama beberapa dekade menyebabkan lemahnya infrastruktur perkotaan. Mereka menekankan investasi yang kurang memadai membuat banyak komunitas rentan jatuh ke dalam kemiskinan.
Pada periode pertengahan hingga akhir 2000-an ekonomi berkembang rata‑rata 5,8%, namun stok infrastruktur hanya naik 3%; sebagai perbandingan, China menghabiskan kira‑kira 10% dari produksinya untuk infrastruktur dalam 10 tahun terakhir.
Sumedh Deorukhkar, ekonom Asia di BBVA Research, menyatakan bahwa kekurangan modal infrastruktur menjadi hambatan utama, terutama di kota-kota metropolitan besar yang mengalami stagnasi, sementara kota-kota kecil kekurangan layanan dasar.
Karena menyadari perlunya memperbaiki defisit infrastruktur, pemerintah telah memperbesar anggaran belanja dalam beberapa bulan terakhir.
Deorukhkar menyatakan bahwa pemerintah dalam 12 bulan terakhir telah memperkenalkan sejumlah tindakan untuk menaikkan daya beli konsumen sekaligus mendorong investasi dan meningkatkan daya saing industri.
Mengelola Proses
Rajiv Biswas, Kepala Ekonom Asia-Pasifik di IHS Global Insight, mengatakan bahwa percepatan pengeluaran belum cukup; pemerintah perlu menyusun dan menjalankan pembangunan infrastruktur perkotaan jangka menengah yang besar guna mengatasi pertumbuhan pesat populasi perkotaan.
Menurutnya, diperlukan proyek infrastruktur menengah yang berkelanjutan untuk memastikan pasokan air dan sanitasi di kota, menyediakan perumahan yang terjangkau, membangun pembangkit listrik, pelabuhan, bandara dan memperkuat transportasi umum. Pembangunan infrastruktur kota pintar dan kawasan perkotaan yang lebih maju akan mendorong percepatan industrialisasi dan masuknya investasi asing oleh perusahaan multinasional.
Upaya tersebut sangat diperlukan untuk mengatasi kendala dalam proses industrialisasi dan memastikan tersedianya lapangan kerja yang cukup di daerah perkotaan bagi jumlah pekerja yang terus bertambah.
Jika pemerintah berhasil mengindustrialisasi ekonomi dan meningkatkan output industri untuk pasar domestik yang tumbuh pesat maupun untuk ekspor, hal ini akan mendorong arus besar migrasi tenaga kerja dari desa ke kota, kata Biswas. Industrialisasi dan urbanisasi diperkirakan akan berlangsung bersamaan.
Para ahli mengingatkan bahwa tanpa perencanaan dan pengelolaan urbanisasi yang tepat, negara akan menghadapi masalah ekonomi dan sosial yang parah, seperti bertambahnya kawasan kumuh perkotaan, pengangguran tinggi, kemiskinan dan peningkatan tindak kejahatan.
Dampak Politik
Menurut analis Deorukhkar, selain infrastruktur yang buruk, kendala seperti sulitnya memperoleh lahan, terbatasnya akses ke fasilitas kredit resmi dan regulasi ketenagakerjaan yang ketat menahan efek positif urbanisasi.
Rowland berpendapat bahwa urbanisasi yang kian meningkat berdampak pada politik daerah perkotaan; beberapa tahun terakhir pemilih menunjuk reformis sebagai pemimpin di tiga kota terbesar, dan mereka telah meningkatkan pelayanan serta mulai menanggulangi kemacetan lalu lintas, banjir dan polusi.
Dengan bertambahnya urbanisasi, politik identitas dan jaringan kroni yang dulu dominan diperkirakan akan semakin terpinggirkan.
