Sektor pembangunan kerap menghadirkan tantangan, karena proyek yang pemerintah rancang seoptimal mungkin tetap menghasilkan capaian berbeda dari harapan.
Latar Belakang: Kontribusi dan Kerentanan
Indonesia menempati posisi ketiga penghasil emisi terbesar setelah China dan India. Sumber utama emisi berasal dari deforestasi, alih fungsi lahan gambut, kebakaran, serta penggunaan listrik berbahan bakar batu bara. Konsumsi energi fosil di sektor energi dan transportasi turut memperburuk kondisi. Tingginya subsidi bahan bakar dan pesatnya urbanisasi semakin memperparah faktor ini. Dengan lebih dari 13.000 pulau, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim global. Ancaman meliputi badai tropis, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut. Kerentanan meningkat karena mayoritas penduduk tinggal di wilayah dataran rendah.
Sebagai pengakuan, Indonesia menjadi tuan rumah COP ke-13 UNFCCC di Bali pada Desember 2007. Pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Perubahan Iklim. Pada akhir 2009, presiden berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada 2020. Untuk mencapai target, pemerintah menyetujui langkah pengurangan emisi secara signifikan. Pemerintah melaksanakan reformasi kebijakan penting dalam penetapan harga energi dengan mengurangi subsidi listrik. Pemerintah juga memperbaiki tata kelola hutan sebagai bagian dari strategi pengurangan emisi.
Pinjaman Kebijakan Pembangunan (DPL) Perubahan Iklim
Bank Dunia menyetujui pendanaan tahap kedua program DPL perubahan iklim bersama JICA dan AFD senilai $200 juta. Pemerintah menjadikan pinjaman ini sebagai bagian pertama dari empat pinjaman programatik dalam Program DPL Perubahan Iklim. Program tersebut mendukung pemerintah membangun jalur pertumbuhan rendah karbon dan tangguh terhadap iklim. Pemerintah mengakui langkah sebelumnya dalam tiga bidang kebijakan utama: mitigasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan bencana. Pemerintah menetapkan isu lintas sektoral dan kelembagaan dengan 11 subbidang sebagai dasar persetujuan pinjaman pertama. Untuk pinjaman kedua, pemerintah dan mitra menyepakati empat pemicu serta tindakan kebijakan indikatif. Pemerintah merencanakan pinjaman ketiga dan keempat dengan tindakan indikatif sementara pada 2011, 2012, dan 2013.
Pendanaan berhenti setelah pemerintah mencairkan pinjaman awal (CC DPL-I) pada September 2010 dan menutupnya tiga bulan kemudian. Presiden memutuskan untuk tidak mengambil pinjaman terkait perubahan iklim sehingga program tidak berlanjut. Hilangnya tokoh penting program di pemerintahan turut memengaruhi keberlanjutan. Pemerintah memperoleh dukungan anggaran dari sumber lain dan menerima tawaran hibah hingga $1 miliar dari Norwegia untuk REDD. Pemerintah juga gagal memenuhi dua dari empat pemicu yang disyaratkan bagi pinjaman kedua.
Penilaian Kinerja
Meskipun terdapat capaian positif pada sejumlah sektor kebijakan, seperti energi terbarukan, pengelolaan air dan penanganan risiko bencana, hal serupa tidak terlihat di bidang lain. Tantangan utama muncul pada aspek konservasi lahan gambut, implementasi REDD+ (yang mencakup konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, peningkatan cadangan karbon hutan serta pengurangan deforestasi dan degradasi hutan) serta tata kelola hutan. Upaya untuk membangun mekanisme transfer fiskal antar pemerintah yang dapat memberi insentif bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan aksi prioritas perubahan iklim, termasuk penguatan pengelolaan hutan, juga tidak berhasil. Akibatnya, meskipun tujuan CC DPL dinilai relevan dan rancangan programnya sesuai, efektivitasnya dalam mendukung target rendah karbon dan ketahanan iklim hanya berada pada tingkat sedang, sehingga hasil keseluruhan dikategorikan Kurang Memuaskan.
Pelajaran
Sesudah menelaah hasil yang diperoleh, IEG merumuskan lima poin pembelajaran penting yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan pinjaman kebijakan di masa depan:
- Agar kebijakan DPL dapat dijalankan secara efektif, diperlukan dukungan yang kuat serta komitmen kelembagaan yang luas. Karena itu, pemahaman menyeluruh mengenai insentif yang memengaruhi berbagai instansi pemerintah yang terlibat menjadi sangat penting. Selain itu, perlu pula memahami dinamika ekonomi politik dan hambatan kelembagaan yang berpotensi menghalangi atau menunda pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap analisis risiko awal maupun proses penilaian DPL secara keseluruhan.
- Hal ini menjadi krusial khususnya pada DPL yang berorientasi pada isu lingkungan, termasuk perubahan iklim, karena sifatnya yang lintas sektor atau multi-sektor. Dengan karakter tersebut, implementasinya lebih banyak bergantung pada keterlibatan berbagai lembaga di tingkat nasional maupun daerah, dibandingkan dengan DPL yang hanya berfokus pada satu sektor atau pada aspek makroekonomi/fiskal
- Programmatic DPL berpotensi menghadapi berbagai hambatan dalam efektivitas pembangunan, serupa dengan yang terjadi pada pinjaman investasi. Kendala tersebut mencakup tingkat komitmen pemerintah maupun lembaga pelaksana yang tidak konsisten serta kemungkinan terjadinya penundaan dalam proses implementasi
- DPL yang ditujukan untuk isu perubahan iklim maupun tantangan pembangunan kompleks lainnya akan lebih optimal bila menjadi bagian dari strategi bantuan bank yang komprehensif dan terfokus. Strategi tersebut sebaiknya memanfaatkan beragam instrumen, seperti pinjaman investasi dan dukungan teknis, guna memperkuat kepentingan serta rasa kepemilikan dari pihak peminjam, sekaligus membangun hubungan jangka panjang dan memperdalam dialog kebijakan
- Meskipun DPL tidak selalu mampu mewujudkan hasil yang diharapkan, instrumen ini tetap dapat berfungsi secara positif dan strategis sebagai bagian dari kemitraan jangka panjang antara bank dan peminjam. Melalui hubungan yang terus berkembang, DPL dapat mendukung upaya menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks, termasuk isu perubahan iklim.
