Pada 7 Desember 2015, Presiden Prabowo Subianto kembali mendatangi lokasi bencana dan mengadakan pertemuan dengan sejumlah menteri utama.
BNPB melaporkan pada 8 Desember bahwa total pengungsi sudah mencapai 1.054.912 orang.
Sebanyak 961 orang meninggal di 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sedangkan 293 orang masih hilang.
Kerusakan rumah di tiga provinsi mencapai 157.900 unit. Sekitar 1.200 fasilitas umum terdampak, termasuk 497 jembatan dan 32 bendungan. Terdapat 4.359 area irigasi serta 218.223 ternak yang terdampak. Selain itu, 425 tempat ibadah dan 234 gedung/kantor ikut mengalami kerusakan. Sebanyak 207.498 hektare sawah, perkebunan, dan kolam juga terdampak bencana.
Sektor kesehatan terdampak pada 192 fasilitas, termasuk 65 rumah sakit dan 309 puskesmas. Dari jumlah tersebut, 251 puskesmas sudah beroperasi kembali, sementara 58 masih belum berfungsi.
Sektor pendidikan terdampak signifikan dengan 1.060 unit di Aceh, 1.155 di Sumatra Utara, dan 583 di Sumatra Barat. Selain itu, sebanyak 22.419 tenaga pendidik serta 238.305 siswa turut terkena dampaknya.
Pada 7 Desember, Presiden Prabowo Subianto meninjau respons darurat bencana di Aceh. Ia memimpin rapat terbatas bersama Gubernur Aceh, jajaran menteri, Kapolri, Panglima TNI, serta perwakilan PLN. Pemerintah tetap mengandalkan sumber daya nasional dalam penanganan darurat dan belum mengajukan permintaan bantuan internasional.
Dalam laporan tertanggal 8 Desember, BNPB mencatat jumlah pengungsi mencapai 1.054.912 orang dengan 293 orang hilang. Di Aceh, terdapat 994.771 pengungsi atau 260.620 keluarga yang tersebar di 1.976 titik. Sementara itu, di Sumatra Utara tercatat 42.207 pengungsi atau 10.339 keluarga, dan di Sumatra Barat sebanyak 17.934 pengungsi berada di 114 titik. Jumlah warga terdampak di Aceh mencapai 1.940.250 orang atau 478.900 keluarga, sedangkan di Sumatra Utara sebanyak 1.578.015 orang atau 420.649 keluarga.
Bidang Kesehatan
Di bidang kesehatan, terdapat 192 fasilitas yang terdampak, meliputi 65 rumah sakit serta 309 puskesmas, dengan rincian 251 sudah kembali beroperasi dan 58 masih belum berfungsi. Dalam pertemuan tersebut, BNPB menyampaikan kebutuhan sekitar 300 dokter dan menekankan kewaspadaan terhadap penyakit pascabencana, seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut, dan penyakit kulit. Mereka juga memprioritaskan bantuan bagi ibu hamil serta pasien yang menjalani dialisis.
Dalam bidang pendidikan, tercatat sebanyak 1.060 unit sekolah terdampak di Aceh, 1.155 di Sumatra Utara serta 583 di Sumatra Barat. Selain itu, sebanyak 22.419 tenaga pendidik dan 238.305 peserta didik turut mengalami dampak dari bencana tersebut.
Dalam pertemuan bersama presiden, BNPB menyampaikan estimasi dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah memperkirakan anggaran mencapai Rp25,41 triliun untuk Aceh, Rp12,88 triliun untuk Sumatra Utara, dan Rp13,52 triliun untuk Sumatra Barat.
Pemulihan jaringan listrik di Aceh ditargetkan rampung sepenuhnya pada 8 Desember. Di Sumatra Utara, progres perbaikan telah mencapai 99,9%, dengan pengecualian di dua desa, yakni Desa Tukka dan Desa Sorkang. Sementara itu, di Sumatra Barat, jaringan listrik sudah berhasil dipulihkan secara total.
Di Aceh, pada 8 Desember jaringan seluler telah berfungsi stabil tanpa hambatan, dengan 15 dari 18 kabupaten/kota terdampak sudah terhubung dengan baik. Sementara itu, lima kabupaten/kota—Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Aceh Tamiang—masih mengalami gangguan seluler namun tetap dapat mengakses komunikasi melalui jaringan WiFi sebagai koneksi utama. Adapun di Sumatra Utara dan Sumatra Barat, jalur komunikasi di wilayah terdampak bencana telah sepenuhnya pulih.
Pasokan Air
Pada 8 Desember, dilaporkan bahwa masalah pasokan air bersih di Aceh terjadi di sejumlah wilayah, yakni Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Pidie Jaya dan Bener Meriah. Untuk mengatasi hal tersebut, mobil tangki air telah dikirim ke daerah-daerah tersebut. Sementara itu, di Sumatra Utara, kondisi jaringan PDAM bervariasi antara 20–100%, dengan rincian Tapanuli Tengah 35%, Sibolga 75%, Tapanuli Selatan 90%, Tapanuli Utara 20%, Langkat 65%, Mandailing Natal 100% dan Nias 50%. Adapun di Sumatra Barat, kebutuhan air bersih masih terdapat di 21 kecamatan yang tersebar di 7 kabupaten/kota, yaitu Kota Padang, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan serta Kabupaten 50 Kota.
Terkait pasokan bahan bakar dan LPG, di Aceh Tamiang tercatat tiga dari tujuh SPBU sudah kembali beroperasi, sementara empat lainnya masih dalam tahap perbaikan. Di wilayah Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara dan Pidie, seluruh SPBU telah berfungsi penuh. Begitu pula di Banda Aceh dan kawasan barat Aceh, operasional SPBU berjalan normal 100%. Adapun pemulihan akses di Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues masih berlangsung, dengan distribusi bahan bakar dilakukan melalui jalur udara.
