Ketakutan akan masa depan membuat orang enggan menghadapi dan menyelesaikan masa lalu. Seiring berlalunya waktu, ingatan tentang kematian yang tragis perlahan memudarkan kejernihan foto-foto lama.
Sudah lima dekade sejak malam 30 September 1965. Kelompok pemberontak membunuh tujuh perwira militer, termasuk enam jenderal. Peristiwa tersebut memicu gelombang kekerasan yang meluas di berbagai wilayah Jawa dan Bali. Hingga kini, jumlah pasti korban jiwa masih menjadi perdebatan, apakah mencapai lebih dari satu juta orang atau tidak.
Sebagian besar korban adalah warga sipil dari berbagai kota dan desa di Jawa dan Bali. Mereka menjadi sasaran pembunuhan brutal tanpa belas kasihan. Petugas biasanya menyiksa atau membunuh mereka sembunyi-sembunyi pada malam hari. Mereka hanya menunjukkan sedikit keterkaitan atau simpati terhadap ideologi komunisme.
Sebagian besar korban kemungkinan pernah terlibat dalam aktivitas yang Partai Komunis selenggarakan. Pada masa itu Partai Komunis memiliki sekitar tiga juta anggota. Partai itu menjadi salah satu kekuatan politik terbesar. Partai mendapat dukungan tidak langsung dari Presiden Soekarno sebagai tokoh pendiri bangsa. Banyak darinya yang menjadi korban adalah individu terpelajar, karena ada anggapan bahwa kalangan intelektual lebih mudah terpengaruh oleh ideologi komunisme. Bahkan, mengenakan kacamata saja bisa menjadi alasan seseorang menjadi incaran.
Selama lebih dari 30 tahun, para korban menjalani penderitaannya dalam kesunyian. Setiap 30 September rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto rutin menayangkan rekonstruksi dramatis peristiwa malam 30 September 1965. Pemerintah menayangkan rekonstruksi itu sebagai peringatan resmi terhadap percobaan kudeta 1965. Tayangan menggambarkan para jenderal yang gugur sebagai pahlawan dan menempatkan kelompok komunis sebagai pelaku kekejaman. Namun, narasi itu tidak mengungkap pembunuhan massal yang terjadi setelahnya dan tetap terselimuti keheningan.
Harapan meninjau kembali sejarah muncul setelah 1998 ketika Indonesia keluar dari cengkeraman pemerintahan otoriter. Negara mulai menerapkan demokrasi yang lama menjadi cita-cita para pendiri bangsa.
Demokrasi Liberal
Namun, sistem demokrasi liberal belum mampu secara efektif menghadirkan keadilan dan proses rekonsiliasi. Media merekam sejarah kelam, tetapi rekaman itu belum mendorong terciptanya kesepakatan bersama untuk mengungkap kebenaran. Media juga belum berhasil mendorong tuntutan pertanggungjawaban yang adil dan transparan.
Alih-alih mendapatkan keadilan, para korban mengalami penderitaan tambahan. Pihak berwenang sempat memberi harapan pengakuan lewat permintaan maaf nasional, tetapi kemudian menolak. Kelompok konservatif keras membenarkan pembunuhan itu. Hingga tiga puluh tahun setelah runtuhnya komunisme, kelompok itu tetap mempertahankan sikap anti-komunis.
Ketika menjabat sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dukungannya terhadap laporan Komnas HAM mengenai kasus pembunuhan tersebut. Laporan yang komprehensif ini menyarankan agar pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memberikan kompensasi kepada para korban. SBY sempat mempertimbangkan untuk menyampaikan permintaan maaf secara nasional, namun rencana tersebut mendapat penolakan keras dari kalangan militer dan kelompok Islam, yang sebagian anggotanya terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut.
Harapan tersebut mungkin tak akan terwujud; sebab Sarwo Edhie, mertua dari Presiden SBY, merupakan Jenderal Kopassus yang berperan dalam memulai operasi penumpasan terhadap kaum komunis dan para pendukungnya. Bahkan, menjelang akhir masa jabatannya, SBY sempat mempertimbangkan usulan untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sarwo Edhie.
Muncul harapan baru bahwa Presiden Joko Widodo, yang terpilih melalui proses demokratis tahun sebelumnya dan tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok konservatif lama, akan mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan ini. Saat kampanye, pemerintah berjanji akan mempertimbangkan permintaan maaf atas pelanggaran hak asasi manusia, meskipun janji itu tampak belum jelas. Menjelang peringatan 50 tahun peristiwa itu, para pejabat menyatakan bahwa presiden memfokuskan diri pada isu pembangunan sosial dan ekonomi yang mereka anggap lebih mendesak.
Sisi Kelam
Militer masih memegang peran sentral dalam struktur negara dan tampak enggan untuk menghadapi atau mengakui sisi kelam dari sejarahnya. Di kalangan militer, kemarahan atas dugaan keterlibatan kelompok komunis dalam pembunuhan para jenderal masih terasa kuat. Seorang mantan perwira militer bahkan pernah menyatakan, “Kami pun adalah korban.”
Organisasi-organisasi Islam yang pernah terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut enggan jika perannya diungkap dalam konteks permintaan maaf atas peristiwa masa lalu. Informasi mengenai keputusan Presiden Joko Widodo untuk tidak menyampaikan permintaan maaf tahun ini muncul setelah mengadakan pertemuan dengan Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua.
Di balik berbagai dalih, rasa kecewa dan kegagalan dalam menghadapi peristiwa yang oleh dunia dipandang sebagai genosida yang terlupakan, tersembunyi kekhawatiran besar terhadap masa depan. Dalam sebuah forum rekonsiliasi pada masa pemerintahan SBY, seorang tokoh konservatif mengajukan pertanyaan, “Apa sebenarnya yang diinginkan oleh kaum komunis?” Ia menjawab sendiri, “Mereka menginginkan reforma agraria.” Lalu ia melanjutkan dengan pertanyaan retoris, “Apakah kita sudah mewujudkan reforma agraria saat ini?”
Kekhawatiran terhadap perubahan sosial di tengah masyarakat yang masih mengalami ketimpangan kemungkinan menjadi alasan mengapa aksi penolakan terhadap komunisme terus muncul setiap kali para pemimpin politik mencoba mengangkat kembali isu pembunuhan massal. Meski angka kemiskinan telah menurun hampir separuh dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, kesenjangan pendapatan justru semakin melebar; sekitar 40% dari total 250 juta penduduk di negara ini masih hidup dengan penghasilan kurang dari $2 per hari.
Faktor yang turut menghambat upaya akuntabilitas adalah kekhawatiran terhadap terganggunya kohesi sosial. Pada tahun 1965, masyarakat Jawa terdiri dari perpaduan komunitas Kristen dan muslim yang relatif seimbang. Dukungan terhadap Partai Komunis lebih banyak ditemukan di kalangan Kristen, sementara sikap anti-komunis tumbuh kuat di lingkungan muslim.
Pengetahuan Umum
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebagian besar aksi pembunuhan dilakukan oleh kelompok-kelompok pemuda muslim dan milisi, yang mendapat dorongan serta persenjataan dari pihak militer. Setelah kejadian tersebut, banyak warga Kristen memilih berpindah agama ke Islam demi menghindari kecurigaan dan perlakuan diskriminatif. Proses Islamisasi yang berlangsung cepat sejak saat itu turut mengikis sistem budaya tradisional yang sebelumnya berfungsi menjaga harmoni antarumat beragama, sehingga ketegangan dan konflik berbasis agama pun semakin meningkat.
Bagi banyak kalangan, mengungkit kembali luka masa lalu justru dianggap akan menyoroti ketimpangan sosial yang masih berlangsung dan memperdalam jurang perpecahan di masyarakat—yang selama ini kerap menjadi pemicu konflik. Maka timbul pertanyaan: apa gunanya mengusik stabilitas yang telah tercipta?
Meskipun foto-foto lama mulai memudar dan jejak visual dari kematian serta penderitaan dalam skala besar nyaris hilang secara fisik, luka batin kolektif tetap membekas dalam kesadaran masyarakat. Jejak trauma ini tercermin dalam karya sastra dari penulis seperti Leila Chudori dan Laksmi Pamuntjak, yang lahir di sekitar waktu terjadinya tragedi tersebut. Pengungkapan atas trauma ini juga disampaikan secara terang-terangan oleh para pelaku dan korban melalui film-film dokumenter karya Joshua Oppenheimer.
Foto-foto ini menyimpan emosi terdalam manusia; di dalam hati, banyak yang merasa malu terhadap suatu bab dalam sejarah yang tak bisa dihapus. Bayang-bayang kelam masa lalu tersebut membuat pandangannya terhadap masa depan menjadi kabur.
