Juliet, tokoh Shakespeare, bertanya, “Apalah arti sebuah nama?”. Nama memang bisa bermakna besar, terlihat dalam prosiding ANU Indonesia Update berjudul The Yudhoyono Presidency. Para penulis mempresentasikan versi ringkasnya di Lowy Institute, sedangkan publikasi lengkap menyajikan pandangan lebih mendalam tentang kepemimpinan Yudhoyono.
Judul buku ini menimbulkan perbincangan di kalangan komentator dan pengamat asal Australia, yang kerap mendapat julukan sebagai brigade kemeja batik. Sebagian pengamat menilai istilah “stagnasi” untuk menggambarkan sepuluh tahun pemerintahan Presiden SBY terlalu tajam. Mereka menganggap istilah itu kurang adil.
Secara makna, kata stabilitas dan stagnasi memiliki kesamaan, namun masing-masing membawa konotasi yang berbeda—satu bernada positif, yang lainnya negatif. Banyak pakar politik menilai kepemimpinan SBY selama sepuluh tahun belum cukup meski mempertahankan demokrasi. SBY memperkuat demokrasi melalui pemilihan kepala daerah langsung dan beroperasinya Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut penulis ANU, SBY hanya menjaga kestabilan demokrasi yang rapuh tanpa memastikan akarnya kuat.
Sejak awal masa jabatannya, sejumlah pihak skeptis menyindir singkatan SBY berarti “Saya Belum Yakin.” Julukan ini mencerminkan kritik yang konsisten terhadap gaya kepemimpinannya, yang cenderung penuh keraguan dan kurang tegas dalam mengambil keputusan.
Buku ini menyajikan tanggapan langsung dari SBY terhadap kritik yang masyarakat arahkan kepadanya. Ia melihat dirinya sebagai seorang moderator yang memimpin negara dan masyarakat yang dilanda perpecahan mendalam. Menurutnya, tugas utamanya adalah menjembatani berbagai kekuatan dan kepentingan yang saling bertentangan. Sebagai presiden dalam sistem parlemen multi-partai yang kompleks, merespons tantangan tersebut dengan membentuk koalisi pemerintahan yang sangat besar. Namun, alih-alih menyelesaikan perbedaan di dalamnya, koalisi tersebut justru menyamarkan konflik internal. Strategi ini memungkinkan terciptanya stabilitas, tetapi sekaligus menjadi alasan di balik terjadinya stagnasi.
Masa Jabatan Kedua
Pengamat menilai SBY gagal memberikan dukungan kuat kepada KPK pada saat-saat krusial, kurang tegas dalam isu HAM karena tidak melindungi kelompok agama minoritas, dan gagal mengendalikan anggaran saat subsidi bahan bakar melonjak pada masa jabatan keduanya. Kecenderungan SBY memperhatikan hasil survei dan kepekaannya terhadap kritik sering membuatnya ragu bertindak. SBY menandatangani perjanjian damai dengan Aceh dan meningkatkan posisi Indonesia di forum internasional, khususnya G20. Pencapaian paling signifikan adalah SBY menjaga stabilitas nasional setelah pemerintahan Gus Dur dan Megawati yang lemah. Dalam pembelaannya SBY menyatakan bahwa kemenangan mutlak satu pihak bisa merugikan karena pihak yang kalah cenderung membalas, dan tanpa pengendalian situasi bisa menjadi berbahaya. Ia mengakui bahwa ia cenderung menjaga keseimbangan dalam kehidupan dan kepemimpinan negara.
Para ekonom yang turut menyumbangkan analisis dalam buku ini tetap memberikan penilaian positif terhadap SBY, meskipun menyadari adanya sejumlah kelemahan dalam kebijakannya. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil menjaga laju pertumbuhan ekonomi tahunan di angka sekitar 5% dan turut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan.
Sebuah buku berjudul A Tribute to Ali Wardhana, yang terbit bersamaan, membandingkan masa pemerintahan Soeharto. Sejarawan dan pengamat menyebut Ali Wardhana tokoh penting; ia menjabat Menteri Keuangan selama 15 tahun (1968–1983) dan kemudian menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selama 10 tahun.
Perbedaan gaya kepemimpinan dan konteks kebijakan antara era ini dan masa pemerintahan SBY sangat mencolok. Selama tiga dekade, pemerintah mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 7%, meskipun terus menghadapi berbagai guncangan dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah menerapkan pendekatan tegas pada masa itu. Pada 1978 pemerintah mendevaluasi mata uang sebesar 50% meski neraca berjalan baik. Langkah itu mengatasi penurunan daya saing internasional akibat krisis minyak 1970-an, yang disebut penyakit Belanda. Pemerintah menggantikan sistem bea cukai yang korup dengan perusahaan Swiss untuk menangani pemeriksaan barang impor. Pendekatan itu sangat berbeda dari gaya moderat dan penuh kompromi SBY.
Stabilitas dan Stagnasi
Terlepas dari bagaimana orang menafsirkan istilah stabilitas dan stagnasi, periode awal pemerintahan Jokowi membuka peluang bagi penilaian yang lebih lunak dan pengertian terhadap kepemimpinan SBY. Meski masa jabatan Jokowi baru dimulai, sejumlah pengamat—baik dari Indonesia maupun Australia—sudah menunjukkan ketidaksukaan terhadapnya. Bisa jadi, baik SBY maupun Jokowi menghadapi tantangan serupa berupa harapan publik yang terlalu tinggi di awal masa kepemimpinannya.
Pemerintah kerap dipandang sebagai pihak yang gagal memanfaatkan berbagai peluang untuk melakukan perbaikan. Lebih dari lima dekade silam, Clifford Geertz—seorang pengamat yang memahami dinamika Indonesia—menggambarkan negeri ini sebagai kumpulan peluang yang tak dimanfaatkan, tempat bersemayamnya potensi yang tersia-siakan. Meski pandangan tersebut cukup tajam, kenyataannya Indonesia telah mengalami perubahan besar yang positif sejak saat itu, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Perubahan ini justru membuat para pengkritik terkejut dan sebagian pihak yang terlalu berharap merasa tidak puas.
Karena hubungan antara Indonesia dan Australia tengah berada dalam kondisi paling rendah, buku The Yudhoyono Presidency menjadi referensi penting bagi siapa saja yang peduli terhadap dinamika kedua negara.
