Sebuah jembatan sepanjang satu kilometer menghubungkan Singapura dengan Johor Bahru, Malaysia. Di sekitar jembatan, teras kafe di Meldrum Walk, kawasan pusat kota, ramai pada Jumat malam. Banyak pengunjungnya berasal dari Singapura yang datang untuk bersantai. Pemilik hotel, bar, dan restoran di kawasan itu kebanyakan warga Malaysia. Sebagian besar pekerjanya berasal dari Indonesia; beberapa di antaranya tidak memiliki dokumen resmi.
Contoh ini menunjukkan bagaimana negara-negara membagi peran sambil menyamarkannya sebagai kerja sama ekonomi.
Gagasan segitiga pertumbuhan muncul pada akhir 1980-an. Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Singapura menandatangani memorandum pada Desember 1994 untuk membentuk Segitiga Pertumbuhan (IMS‑GT). Titik fokusnya meliputi Singapura, Johor Bahru dan Kepulauan Riau.
Kesepakatan ini mempercepat inisiatif yang sudah berjalan, namun bukan perjanjian rinci atau program pembangunan bertahap. Lee Hsien Loong, yang menjabat Perdana Menteri Singapura sejak 2004, mendorong promosi dan fasilitasi hubungan bisnis lintas batas.
Pemerintah dan pemangku kepentingan mempromosikan inisiatif ini sebagai model pembangunan regional di era globalisasi. Batas negara semakin kabur, dan setiap peserta meningkatkan nilai modal, lahan, serta tenaga kerja mereka.
Dewan Pengembangan Ekonomi Singapura merancang proyek ini di balik layar antara 1987 dan 1994. Pada periode itu Singapura mengalami pertumbuhan tahunan dua digit, menekan bisnis; pengangguran hampir nol mendorong kenaikan upah.
Para perencana menganggap skema simbiosis solusi menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan ruang, tenaga kerja, dan sumber daya alam.
Malaysia, yang berada di seberang selat sempit dari Singapura, mulai menunjukkan ambisi ekonominya. Johor Bahru tumbuh menjadi pusat industri yang penting. Meskipun ada ketegangan politik lama sejak pemisahan 1965, Malaysia tetap menerima investasi Singapura.
Di bawah rezim Jenderal Soeharto, Indonesia menyadari penurunan pendapatan minyaknya. IMF dan Bank Dunia menganjurkan penyesuaian struktur ekonomi.
Segitiga pertumbuhan atau IMS‑GT membuka peluang memanfaatkan posisi strategis Kepulauan Riau. Kepulauan Riau berada di persimpangan jalur perdagangan Asia, Australia, Eropa, dan Timur Tengah; dekat Singapura, dengan tenaga kerja murah melimpah.
Kepadatan Miliarder Tertinggi
Dua puluh tahun kemudian, Singapura memiliki kepadatan miliarder per km² tertinggi di dunia. Negara itu mengoperasikan pelabuhan peti kemas terbesar kedua setelah Shanghai. Singapura juga menjadi pasar keuangan keempat terpenting setelah London, New York, dan Hong Kong.
Milica Topalovic, profesor madya di Singapore‑ETH Future Cities Laboratory, mengatakan Singapura membutuhkan pendekatan regional untuk bertahan. Tanpa strategi regional, mempertahankan peran sebagai kota global akan sangat sulit atau mungkin tidak mungkin sama sekali.
Jurnalis Bloomberg Sharon Chen menulis bahwa globalisasi dan urbanisasi menciptakan metropolis yang melintasi batas negara, budaya, dan mata uang. Namun ia mengabaikan fakta bahwa pada 2015 sekitar setengah juta dari 5,5 juta penduduk Singapura hidup di bawah garis kemiskinan.
Di Malaysia, usaha lokal dan pasar properti berkembang pesat. Warga Singapura datang menyewa atau membeli properti serta berbelanja dengan biaya jauh lebih rendah. Chen mencatat bahwa melimpahnya lahan murah di Malaysia selatan menyebabkan arus modal mengalir deras melintasi perbatasan.
Singapura menanamkan sekitar $3,4 miliar ke proyek Iskandar Malaysia, mencakup zona industri, pelabuhan bebas, perumahan, dan pusat bisnis. Pemerintah meluncurkan proyek ini pada 2006. Proyek itu mencakup wilayah tiga kali luas Singapura dan menargetkan investasi $100 miliar serta 800.000 pekerjaan pada 2025.
Bintan dan Batam di Kepulauan Riau menyerap sebagian besar investasi dalam segitiga tersebut. Bintan fokus pada pariwisata, dengan kawasan resor dan hotel mewah di 23.000 hektare utara pulau. Pemerintah merencanakan bandara internasional beroperasi penuh pada 2017 dan menampung 3,5 juta pengunjung per tahun.
Batam berkembang menjadi pusat industri; banyak perusahaan pindah sekitar 20 km dari Singapura untuk memanfaatkan regulasi yang lebih longgar dan upah jauh lebih rendah, sambil tetap menikmati keuntungan dari perjanjian perdagangan bebas Singapura, terutama akses ke pasar AS.
Zona Perdagangan Bebas
Pemerintah menetapkan seluruh Kepulauan Riau sebagai zona perdagangan bebas sejak 2007. Otoritas Pengembangan Batam mengelola 13 kawasan industri tempat sekitar 600 perusahaan beroperasi, termasuk produsen elektronik Sanyo, Panasonic, Siemens, Sony, Toshiba, Epson, serta pemasok galangan kapal. Mereka mempekerjakan sekitar 300.000 orang, dengan sekitar dua pertiga di antaranya adalah perempuan.
Ledakan ekonomi menarik gelombang migran dari berbagai daerah; dalam 30 tahun populasi Batam melonjak dari puluhan ribu menjadi sekitar dua juta. Pulau yang semula dihuni komunitas nelayan ini kini telah berubah menjadi kota yang sepenuhnya urban dan terus menjalani pembangunan kembali.
Kenaikan harga properti begitu tajam sehingga mayoritas warga tak lagi mampu membeli hunian layak, sehingga puluhan ribu keluarga terpaksa menempati tempat tinggal yang tidak sehat.
Perikanan tradisional lenyap karena kombinasi faktor: pembangunan dan galangan kapal di pesisir, rusaknya hutan bakau, pencemaran perairan pantai oleh limbah industri serta tingginya lalu lintas kapal di Selat Malaka dan perairan sekitar Singapura.
Sejumlah nelayan dan pemilik taksi air yang kehilangan penghidupan terlibat dalam pembajakan kecil atau bergabung dengan geng kriminal yang memburu target bernilai lebih besar. Akibatnya kawasan ini berubah menjadi pusat kejahatan maritim internasional; pada 2015 tercatat hampir 200 insiden pembajakan, termasuk beberapa serangan terhadap kapal tanker minyak di selat tersebut.
Prospek ekonomi yang suram makin memperburuk keadaan. Pesanan di galangan kapal menipis, dan tampak banyak perusahaan siap pindah ke negara tetangga yang menawarkan upah lebih rendah dan tenaga kerja yang lebih mudah diatur.
Profesor Toh Mun Heng dari NUS Business School memperkirakan IMS‑GT tumbuh rata‑rata 5,7% per tahun pada 2013–2020, namun struktur hierarkinya kemungkinan besar tetap tidak berubah.
Saat ini Singapura menempati posisi ketiga dunia dalam PDB per kapita (setelah Qatar dan Luksemburg) dengan sekitar $83.066 berdasarkan daya beli; Malaysia berada jauh di bawahnya pada $26.638, tetapi masih jauh lebih tinggi daripada Indonesia yang sekitar $10.651.
Celah Geoekonomi
Lebih dari 10 tahun lalu, ahli geografi Nathalie Fau menyatakan bahwa ketimpangan ini bukanlah akibat kegagalan di dalam Segitiga Bermuda, melainkan sesuatu yang melekat padanya; pada skala mikroregional, IMS‑GT mencerminkan prinsip pembagian kerja internasional.
“Segitiga ini memanfaatkan celah geoekonomi yang timbul dari perbatasan antarnegara. Kegiatan operasionalnya bergantung pada adanya gradien—ekonomi (perbedaan biaya tenaga kerja, tingkat industrialisasi dan ukuran sektor jasa), demografis (ketersediaan tenaga kerja) dan politik (tingkat proteksionisme atau kebijakan perdagangan bebas)—di antara negara-negara yang berbatasan dengan selat tersebut.”
Harapan bahwa pertumbuhan akan dibagi merata di antara mitra ternyata hanya ilusi, begitu juga janji tentang wilayah tanpa batas. Garis demarkasi baru muncul di dalam perbatasan nasional: barang‑barang yang diproduksi di Kepulauan Riau tidak bisa diperdagangkan bebas ke seluruh Indonesia karena adanya pembatasan penjualan dari kawasan perdagangan bebas untuk melindungi produsen lokal.
Kebebasan Pergerakan Barang dan Jasa – tetapi tidak Manusia
Manusia tidak dapat menikmati kebebasan bergerak yang setara antar titik‑titik segitiga seperti yang dinikmati oleh barang dan modal.
Menurut peneliti Michele Ford dan Lenore T Lyons, kawasan wisata Lagoi di Bintan berstatus otonom; satu-satunya penghubungnya ke kota utama, Tanjung Pinang, adalah sebuah jalan sempit yang rusak dengan pos pemeriksaan dan penjaga bersenjata untuk menahan orang‑orang yang tidak diinginkan.
Setelah krisis keuangan 1997–1998, Singapura memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya ribuan pekerja pengangguran, dan kembali memperketatnya setelah peristiwa 9/11 dengan dalih perang melawan teror.
Ford dan Lyons menyimpulkan bahwa pada akhirnya ketimpangan ekonomi—bukan pengawasan perbatasan—yang memperkuat hambatan bagi pergerakan lintas batas. Untuk Bintan, mereka menyatakan bahwa meskipun IMS‑GT menjanjikan mobilitas, kenyataannya kehidupan di bawah Segitiga Pertumbuhan lebih ditandai oleh pembatasan dan pengurungan daripada kebebasan bergerak.
