Presiden Barack Obama dan Joko Widodo memiliki beberapa persamaan. Keduanya seumuran, dan Jokowi tampak seperti versi Obama yang lebih pendek dan kurus. Keduanya juga terkait secara pribadi dengan salah satu pembantaian massal terbesar sejak Perang Dunia II. Pada akhir 1960-an, Obama tinggal di Jakarta bersama ibunya. Pembunuhan ratusan ribu orang komunis mendahului peristiwa itu. Pelaku merencanakan pembantaian itu dan membuka jalan bagi rezim Orde Baru yang AS dukung. Pada 1965, mayat memenuhi sungai di dekat tempat Jokowi tumbuh miskin di Jawa Tengah. CIA mencabut status rahasia dokumen intelijen musim gugur ini, sehingga membuka peluang menelaah ulang peristiwa itu. Jokowi, yang mulai menjabat tahun lalu, presiden pertama dari luar oligarki dan elite politik Orde Baru. Ia berjanji menghadirkan pemerintahan terbuka dan pluralis bagi sekitar 250 juta warga di 17.000 pulau. Banyak pihak berharap reformasi Jokowi juga akan menuntaskan persoalan pembunuhan massal yang telah berlalu selama 50 tahun.
Pertanyaannya kini: apakah Obama akan siap mendukung Jokowi, yang menghadapi tantangan besar dan perlawanan kuat dalam menangani warisan peristiwa 1965. Pembantaian di Indonesia menjadi titik penting dalam konteks Perang Dingin. Pada dini hari 1 Oktober 1965, perwira muda membunuh enam jenderal setelah mengaku menggagalkan kudeta dewan jenderal. Para perencana melakukan perencanaan buruk, sehingga kudeta itu gagal total dalam 24 jam. Soekarno memimpin Indonesia saat itu, dan banyak orang mengenalnya sebagai pemimpin berhaluan kiri dan revolusioner. PKI merupakan partai komunis besar dengan sekitar tiga juta anggota. Angkatan Darat dan pemerintah AS segera menuduh PKI bertanggung jawab atas kegagalan kudeta. Banyak detail masih belum jelas, tetapi D. N. Aidit setidaknya mengetahui adanya upaya kudeta. Militer kemudian membunuh Aidit. Militer memanfaatkan situasi untuk menggulingkan Soekarno dan menumpas komunisme. Kekerasan itu menewaskan antara sekitar lima ratus ribu hingga satu juta orang komunis.
Enam Jenderal
Para pelaku memanfaatkan pembunuhan enam jenderal dan kisah palsu tentang penyiksaan oleh perempuan komunis untuk membangkitkan sentimen anti‑komunis. Dalam beberapa hari, tentara dan milisi pro‑militer menyebar ke seluruh negeri dan menangkap orang terkait PKI, buruh, dan tani. Mereka membawa banyak tahanan pada malam hari lalu mengeksekusi mereka; mereka menembak, memenggal, atau menikam sampai tewas. Tentara membentuk milisi yang menjadi pelaku utama, beranggotakan preman, pemuda, dan anggota dua organisasi Islam besar. Para pelaku membuang jenazah korban ke kuburan massal atau sungai; laporan menyebut sungai di Jawa, Sumatra, dan Bali penuh mayat. Bagi pemerintahan Lyndon Johnson, pertumpahan darah ini menjadi kemenangan strategis yang mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Bagi banyak warga Indonesia, periode ini penuh teror. Selain korban tewas, tentara menahan ratusan ribu orang, dan pemerintah mengucilkan keluarga mereka serta keluarga korban secara resmi. Setelah gelombang pembunuhan itu, rezim militer Jenderal Soeharto memerintah rakyat.
Soeharto membentuk narasi bahwa Angkatan Darat telah menyelamatkan bangsa dari ancaman komunis yang ateis. Pemerintah kemudian membungkam peristiwa-peristiwa itu sehingga jarang orang bicarakan. Pada 1967, ketika Soeharto memperkuat cengkeraman kekuasaannya, Obama yang berusia enam tahun pindah ke Indonesia bersama ibunya, Ann Dunham. Dalam memoarnya Dreams from My Father, Obama menulis bahwa ibunya menerima kabar tentang peristiwa ini lewat sindiran dan bisikan. Ia menyadari mereka tiba kurang dari setahun setelah salah satu operasi penindasan paling brutal dan cepat era modern. Gagasan bahwa sejarah bisa begitu saja lenyap membuat ibunya ketakutan. Sejak akhir 1990-an, upaya untuk mengungkap kembali sejarah ini semakin intensif. Pada 1998 rakyat bangkit menentang Soeharto setelah 32 tahun kekuasaannya, memicu gelombang perhatian baru terhadap peristiwa 1965. Banyak orang mulai melanggar tabu dan menyelidiki pembunuhan massal lewat jurnalistik, buku dan film. Organisasi lokal belakangan berusaha menemukan kuburan massal dan membantu penyintas. Pembukaan dokumen-dokumen AS mendorong usaha ini.
Penghancuran PKI
Pada 2001, meskipun CIA sempat menentang, Departemen Luar Negeri menerbitkan Foreign Relations of the United States, 1964–1968. Buku itu menampilkan dokumen-dokumen era tersebut. Dokumen tersebut menunjukkan bagaimana pejabat AS mendorong penghancuran PKI, memberi dukungan rahasia, dan mendesak militer Indonesia untuk menuntaskan aksi tersebut. Dokumen-dokumen ini belum mengungkapkan kapan rencana pembunuhan massal militer susun atau kapan AS mengetahuinya. Rilis lebih banyak dokumen CIA pada 16 September membuat beberapa pertanyaan menjadi lebih terang. Dokumen tersebut termasuk, untuk pertama kali, catatan tentang apa yang CIA laporkan kepada Presiden Johnson. Catatan itu memperlihatkan bagaimana upaya kudeta yang gagal cepat berubah menjadi alasan pembunuhan massal. Setelah putusan pengadilan, CIA membuka akses publik terhadap versi suntingan Presidential Daily Briefs 1961–1969. Dokumen itu merupakan dokumen intelijen paling penting dan paling terjaga kerahasiaannya. Meskipun tidak mengubah garis besar narasi 1965, dokumen ini memberi bukti terkuat sejauh ini.
Bukti itu menunjukkan betapa gigihnya upaya AS mendorong pemberantasan kaum komunis dan menyingkirkan Soekarno. Meskipun AS saat itu meningkatkan keterlibatan di Vietnam, Indonesia menjadi fokus utama dalam Presidential Daily Brief hampir setiap hari sejak kudeta gagal awal Oktober hingga akhir November. Membaca dokumen-dokumen ini memberi wawasan tentang analisis pemerintahan Johnson, yang melihat periode tersebut sebagai momen penentu—atau kesempatan terakhir—untuk menumpas komunisme di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam laporan 4 Oktober. Periode ini juga menjadi tema sentral dalam film-film penting karya Joshua Oppenheimer, The Act of Killing (2012) dan The Look of Silence (2014), yang masing‑masing menampilkan sudut pandang para pelaku pembunuhan dan para korban. Setiap hari Presiden Johnson menerima pembaruan tentang langkah Angkatan Darat Indonesia menindak kaum komunis, dengan sedikit perhatian pada kekerasan yang menyertainya.
Menyelesaikan Konfrontasi
Laporan singkat tertanggal 6 Oktober menyatakan bahwa semua indikasi menunjukkan pimpinan angkatan darat tetap bertekad menyelesaikan konfrontasi dengan kaum komunis dan semakin waspada terhadap Soekarno. Dua hari kemudian Johnson mendapat informasi ketahanan para jenderal dalam operasi penumpasan masih harus militer buktikan, lima baris teks berikutnya masih tersensor. Meski beberapa laporan menyebut penangkapan dan operasi penyisiran pada malam hari, tidak ada satu pun yang menyebut pembunuhan massal yang berlangsung berbulan-bulan. Surat kabar Indonesia nyaris tidak memberitakan kekejaman ini. The New York Times dan The Washington Post mencatat laporan tentang pembunuhan terorganisir terhadap orang-orang komunis, tetapi militer membatasi pergerakan koresponden asing hanya di Jakarta selama berbulan-bulan. Menjelang Desember, pejabat intelijen mengurangi perhatian terhadap Indonesia, meskipun isu ini tetap muncul, terutama soal perebutan kekuasaan antara militer dan Soekarno. Soekarno masih mengklaim jabatan presiden seumur hidup dan mempertahankan dukungan sebagai pahlawan kemerdekaan melawan Belanda.
Laporan ringkas dari Desember hingga Maret menggambarkan kenaikan kekuasaan Jenderal Soeharto, tokoh kuat yang AS dukung, secara bertahap namun pasti. Pada 12 Maret 1966, Indonesia kembali menjadi sorotan dalam laporan harian presiden. Laporan ini menyatakan bahwa Angkatan Darat telah menguasai situasi, meskipun masih terlalu dini untuk memastikan bahwa kekuasaan Soekarno benar‑benar berakhir. Laporan menyatakan publik tampak mendukung militer dan menyebut ibu kota relatif tenang. Belum jelas apakah Angkatan Darat akan bergerak cepat mengokohkan posisinya. Tanda-tanda awal tampak menjanjikan, dan pemerintah akhirnya melarang Partai Komunis. Pada masa itu, gelombang pembunuhan massal sebagian besar telah mereda. Dokumen-dokumen yang AS publikasikan telah mereka sunting luas, sehingga banyak hal tetap tertutup. Obama bisa memainkan peran penting bagi demokrasi Indonesia yang rapuh dengan membantu Jokowi membuka lebih banyak arsip tersembunyi—termasuk catatan harian CIA—yang mungkin mengungkap sejauh mana para jenderal melaporkan kepada CIA dan bagaimana AS merespons pada masa itu.
Kemungkinan Kecil
Namun kemungkinan terjadinya pembukaan lebih lanjut tampak kecil, karena pengungkapan semacam ini hampir pasti memerlukan tekanan kuat dari pemerintah Indonesia atau sebuah komisi kebenaran. Ironis bagi rakyat Indonesia, yang sejak 1998 berupaya membangun tatanan demokrasi baru. 17 tahun kemudian, Indonesia di era Jokowi terjebak dalam kekacauan yang dramatis namun bisa diperkirakan: sebuah demokrasi yang dinamis harus berjuang mempertahankan diri dari cengkeraman oligarki yang kuat dan elite politik yang korup. Walau kekuasaan Soeharto telah lama berakhir, banyak figur dari masa Orde Baru—mulai dari jenderal hingga taipan minyak dan batu bara serta perantara politik—justru semakin berkuasa. Era reformasi memang menghadirkan pemilu langsung yang kompetitif dan kebebasan pers yang hidup, tetapi belum mampu menghapus impunitas militer; hingga kini militer belum dimintai pertanggungjawaban atas pembantaian 1965. Pertarungan antara pendukung reformasi dan sisa-sisa kekuasaan Orde Baru menjadi latar kampanye Jokowi.
Ia dibesarkan pada 1960‑an di lingkungan miskin di Solo, Jawa Tengah; pada 2005 terpilih sebagai Wali Kota Solo yang populer dan dikenal efektif. Sebagai wajah gerakan reformasi, gaya santainya—selera humor, kesederhanaan, kebiasaan blusukan ke pasar—serta kecintaannya pada musik heavy metal membuatnya disukai media. Kariernya melesat ke tingkat nasional setelah menjabat Gubernur Jakarta pada 2012, dan ia akhirnya memenangkan pemilihan presiden pada 2014. Pemilih Jokowi menaruh harapan besar agar ia menumpas korupsi lebih tegas dan bahkan menindak militer atas pelanggaran HAM. Menjelang peringatan 50 tahun peristiwa 1965, sempat beredar kabar bahwa Jokowi akan menyampaikan permintaan maaf resmi kepada para penyintas dan keluarga korban. Namun, tahun pertama pemerintahannya menunjukkan keterbatasan kekuasaannya: ia tidak mengendalikan parlemen, dan partai yang mendukungnya pun enggan mendorong agenda-agendanya.
Ekonomi China
Perlambatan ekonomi China berdampak negatif pada Indonesia, sementara pemerintahan Jokowi berjuang menciptakan lapangan kerja di tengah kondisi di mana hampir 40% penduduk hidup dengan penghasilan sekitar Rp30.000 per hari atau kurang. Kabut asap tebal akibat pembakaran hutan untuk membuka lahan—sering kali demi kepentingan oligarki dan tokoh militer yang ingin mengembangkan perkebunan sawit—menjadi masalah besar yang sulit diatasi oleh Jokowi. Selain itu, langkah politik yang kurang tepat membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melemah, elektabilitas Jokowi anjlok dan survei terbaru menunjukkan bahwa jika pemilu diadakan ulang, Prabowo Subianto, rival mapan yang dikalahkannya sebelumnya, diperkirakan akan menang. Oleh karena itu, wacana tentang pembentukan komisi kebenaran atau permintaan maaf resmi atas pembunuhan massal ini kini terhenti. Sejak Agustus, pimpinan parlemen menolak gagasan tersebut, sementara para jenderal dan politisi Islam konservatif memperingatkan bahaya kebangkitan neo‑komunisme ateis. Jokowi menangkap sinyal ini.
Mengungkit kembali peristiwa 1965 membawa risiko politik besar; banyak pihak yang meraih kekayaan dan kekuasaan selama Orde Baru sama sekali tidak ingin mitos pendirian rezim ini dipertanyakan. Bahkan pembicaraan tidak resmi tentang pembantaian ini memicu reaksi keras dari kalangan elite politik. Saat Indonesia menjadi tamu kehormatan di Pameran Buku Frankfurt, tiga penulis yang paling mendapat perhatian menempatkan peristiwa 1965 sebagai tema utama karya fiksinya; pada hari pembukaan, kelompok‑kelompok Islam konservatif di Indonesia memprotes, menuduh para penulis tersebut mempromosikan komunisme. Festival sastra utama Indonesia, Ubud Writers & Readers Festival, yang dimulai 28 Oktober, terpaksa membatalkan tiga sesi tentang 1965—termasuk pemutaran film kedua Oppenheimer dan panel dengan Eka Kurniawan, salah satu penulis yang tampil di Frankfurt—setelah seorang pejabat kepolisian memperingatkan bahwa jika sesi ini tetap digelar, seluruh festival akan dibubarkan, dengan alasan bahwa acara ini bukan tempat untuk membuka kembali luka lama.
Bukti Baru
Namun, bukti baru yang muncul dari arsip di Indonesia dan AS membuat peristiwa ini semakin sulit diabaikan. Misalnya, Jess Melvin, mahasiswa doktoral asal Australia, menemukan dokumen Angkatan Darat Indonesia di arsip pemerintah Aceh yang mengonfirmasi bahwa pembunuhan ini diorganisir oleh militer sebagai kampanye sistematis; catatan tersebut memperlihatkan adanya rantai komando dan perintah militer yang mendorong aksi-aksi pembunuhan serta membantu menjelaskan peran warga sipil. Menurut Melvin, dokumen ini menunjukkan bahwa pimpinan militer menyadari dan melaksanakan apa yang mereka sebut sebagai pemusnahan PKI sebagai kampanye nasional yang terpusat dan disengaja.
Duta Besar AS untuk Indonesia saat itu, Marshall Green, berulang kali menyatakan dalam wawancara dan memoarnya bahwa dukungan rahasia AS kepada Angkatan Darat Indonesia sebatas beberapa radio komunikasi dan pasokan medis. Namun, dokumen tahun 2001 dan pemberitaan sebelumnya mengungkap bahwa Kedutaan AS juga menyerahkan daftar anggota PKI kepada Angkatan Darat—mungkin berisi ribuan nama—dan laporan harian menunjukkan adanya keterlibatan Amerika yang lebih luas; gambaran lengkapnya baru akan terlihat setelah lebih banyak arsip AS dipublikasikan dan arsip Angkatan Darat Indonesia dibuka untuk umum. Amerika Serikat telah melakukan berbagai upaya untuk membuka rahasia Perang Dingin, tetapi masih banyak yang belum terungkap. Kemampuan Indonesia mempertahankan demokrasi dan mencegah kembalinya rezim otoriter bergantung pada pemahaman yang jelas tentang sejarahnya sendiri. Obama menyadari hal ini, dan sebagai presiden ia memiliki kapasitas untuk membantu melengkapi catatan sejarah tersebut.
