Meski ketegangan regional akibat kabut asap mereda, situasi ini mencerminkan persoalan berulang dalam hubungan dengan negara tetangga. Kualitas udara, pengaturan wilayah udara, dan pengelolaan aset yang lemah tetap memicu gesekan dalam hubungan Indonesia–Singapura.
Abdullah Rajab bukan lagi pria muda. Rambutnya telah memutih seluruhnya, dan saat tertawa tampak jelas banyak giginya yang hilang. Namun, setiap kali anak muda menanyakan tentang pelestarian Sungai Krueng Sabee, pria berusia 65 tahun ini selalu menunjukkan perhatian dan semangat yang luar biasa dalam setiap diskusi.
Kebakaran memaksa maskapai membatalkan penerbangan, merusak lahan pertanian, dan membuat ratusan ribu warga di wilayah terdampak menderita gangguan pernapasan.
Pemerintah bersama DPR akan segera membahas RUU Amnesti Pajak. RUU ini melindungi secara hukum para pengembali dana dari luar negeri yang memenuhi kewajiban pajak. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun depan. DJP mencatat bahwa pada 1 Januari–5 Oktober 2015, pemerintah mengumpulkan Rp686 triliun atau sekitar 53% dari target 2015.
Kabut asap belakangan ini menyelimuti sebagian wilayah Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kualitas udara yang memburuk dan pernyataan tegas para pejabat memanaskan ketegangan di antara tiga negara tersebut.
Presiden mengajukan permintaan bantuan dari komunitas internasional untuk mengatasi kebakaran hutan yang telah menimbulkan kabut asap pekat di kawasan ini.
Greenpeace merilis video rekaman drone yang menampilkan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan secara dramatis. Rekaman itu memperlihatkan api menyala hebat dan meluas di sejumlah titik.
Tahun 1992 menjadi momen penting dalam sejarah Asia Tenggara. Enam negara pendiri menandatangani AFTA dan menggelar KTT ASEAN di Singapura. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Thailand termasuk negara pendiri tersebut.
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mendesak Indonesia mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan penyebab kebakaran hutan ilegal. Kebakaran itu menyelimuti wilayah ini dengan asap.
Para pengamat menilai langkah pemerintah mengatasi kabut asap membutuhkan waktu lama sebelum efektivitasnya terlihat.