Indonesia, dulu terkenal sebagai Hindia Belanda, terdiri dari gugusan pulau termasuk Sumatra, Jawa, Madura, Bali dan Sulawesi. Kepulauan ini membentang dari Semenanjung Malaya hingga Papua Nugini. Di sepanjang khatulistiwa, masyarakat awalnya menganut agama Hindu dan Buddha. Sejak abad ke-15, Islam perlahan menggantikan Hindu dan Buddha di sebagian besar wilayah, kecuali di Bali. Indonesia kaya akan tebu, teh, kopi, kina, sawit, karet, kelapa, dan serat tali. Kekayaan alam itu menjadikannya salah satu wilayah paling makmur di dunia. Kepulauan ini menarik pedagang Eropa, terutama karena rempah-rempah. Portugis datang lebih dulu, lalu Belanda menggantikannya dan berkuasa hingga akhir Perang Dunia II.
Perusahaan Hindia Timur Belanda menancapkan dasar kekuasaan Belanda di Indonesia; pada 1800 pemerintah Belanda mengambil alih kendali dari perusahaan ini. Dengan demikian, otoritas Belanda resmi berkuasa di kepulauan ini. Dalam pemerintahan kolonialnya, Belanda mempertahankan lembaga, hukum dan adat setempat. Pemerintahan provinsi berada di bawah gubernur jenderal yang bertanggung jawab kepada pemerintah Belanda. Mereka juga berupaya mempererat hubungan dengan penduduk lokal melalui aliansi perkawinan. Pada abad ke-19 Belanda mengeksploitasi Hindia Timur melalui kerja paksa dan sistem tanam paksa, meraup keuntungan besar. Mereka nyaris tidak menyediakan pendidikan atau fasilitas lain bagi penduduk asli. Beberapa kaum liberal Belanda mulai menentang praktik ini; Van Devena menulis artikel berjudul Utang Kehormatan pada 1899 yang menuntut pendidikan bagi rakyat Indonesia. Tekanan ini memaksa monarki Belanda bertindak, sehingga pada 1901 ratu mengumumkan Kebijakan Etika yang mengakui kewajiban moral Belanda untuk melindungi dan mendidik penduduk Hindia serta menjaga adat dan mencegah eksploitasi.
Indonesia memiliki populasi China yang besar, kebanyakan bekerja sebagai pedagang dan perantara, dan sering menghadapi ketidaksukaan. Di antara kelompok ini muncul tanda-tanda awal gerakan nasional. Kaum intelektual Indonesia yang berpendidikan Barat memulai agitasi nasionalis moderat pada kuartal terakhir abad ke-19. Kemajuan Jepang sangat memicu pergerakan ini.
Perlunya Westernisasi
Kemenangan Jepang atas China, pengakuan setara di Indonesia, aliansi Anglo-Jepang dan keberhasilan Jepang melawan Rusia makin meyakinkan nasionalis Indonesia akan perlunya westernisasi; namun penguasa Belanda tidak mengambil langkah untuk menyediakan pendidikan yang mencerminkan kemajuan ini. Gerakan nasionalis pertama di Indonesia bermula pada 1908 saat Wahidin Soedirohoesodo, mantan petugas medis, mendirikan Boedi Oetomo (berarti usaha mulia); organisasi ini bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi dan pendidikan rakyat Indonesia. Pada 1912, tokoh-tokoh Islam mendirikan Syarikat Islam untuk menempatkan nasionalisme Indonesia pada landasan budaya Islam. Organisasi ini mengadakan kongres pertama pada 1913 dan menyelaraskan kegiatannya dengan serikat pekerja yang muncul setelah Perang Dunia I. Pada 1914 Syarikat Islam menyatakan tujuan mencapai kemerdekaan politik sepenuhnya. Sifat ganda organisasi—nasional dan keagamaan—menarik perhatian Belanda dan menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan koloninya.
Karena Belanda bersikap netral dalam Perang Dunia I, Indonesia tidak terlibat langsung. Nasionalisme Indonesia mendapat dorongan kuat dari gerakan anti-kolonial global dan revolusi Rusia 1917. Pembentukan Volksraad pada 1918, sebuah parlemen semu, gagal memuaskan para nasionalis. Dengan berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1919, sosialisme radikal mulai terorganisir di Indonesia. Antara 1923 dan 1926 PKI mengorganisir serangkaian pemberontakan revolusioner di Jawa Barat dan Sumatra. Belanda menumpas pemberontakan ini dengan keras dan melarang PKI, sehingga Syarikat Islam menjadi kekuatan utama gerakan nasional. Pada awal 1920-an, kelompok nasionalis menyalurkan gelombang anti-Belanda melalui sekolah liar di luar pengawasan pemerintah. Menjelang pertengahan dekade, kelompok intelektual yang sama membentuk klub studi untuk membahas persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Dari pertemuan-pertemuan itu, mereka melahirkan partai-partai baru, termasuk Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 1927. Tokoh-tokoh seperti Tjipto Mangunkusumo dan Soekarno, seorang insinyur muda yang sedang naik daun, memimpin gerakan ini.
Kemerdekaan Politik
Partai ini bertujuan meraih kemerdekaan politik melalui taktik non-kooperasi dan pembentukan pemerintahan demokratis. Dalam waktu singkat partai ini menjadi kekuatan nasionalis utama. Karena khawatir terhadap pertumbuhannya, otoritas kolonial Belanda berusaha menekannya. Represi terhadap PNI dan penahanan Soekarno pada 1927 justru memperkuat tekad rakyat untuk melepaskan diri dari kendali asing. Pada 1939 berbagai kelompok nasionalis bersatu membentuk federasi yang Soekarno pimpin. Perang Dunia II mengubah lanskap politik Indonesia secara signifikan. Ketika Belanda jatuh ke tangan Jerman pada 1940, para nasionalis menyatakan sikap anti-fasis dan menawarkan bantuan untuk mempertahankan Hindia Belanda dari invasi Jepang, tetapi otoritas Belanda mencurigai niat mereka dan menolak tawaran ini. Merasa tersinggung, kaum nasionalis kemudian memutuskan untuk bekerja sama dengan Jepang demi mengusir Belanda dan merebut kemerdekaan, sehingga hubungan mereka dengan Jepang semakin menguat.
Selama perang, Belanda benar-benar tersingkir dan Jepang membentuk pemerintahan kolaborasi di Indonesia di bawah Soekarno. Jepang mengklaim sebagai pembebas, padahal tujuannya adalah membangun Asia Timur Raya dan bukan memberi kemerdekaan sejati. Namun menjelang kekalahannya, tepat sebelum menyerah pada 17 Agustus 1945, Jepang mengizinkan rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan serta menyerahkan fungsi administrasi dan persenjataan kepada pemerintahan baru. Dengan demikian, bangsa Indonesia memproklamasikan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pemerintah republik segera menegakkan kekuasaannya di Jawa, Madura, dan Sumatra. Setelah Perang Dunia II berakhir, pasukan Inggris mendarat di Indonesia pada 29 September 1945. Mereka menerima penyerahan Jepang dan mengakui perwakilan Indonesia sebagai otoritas de facto di wilayah yang republik kuasai. Tidak lama kemudian, Belanda berusaha kembali mengambil alih Indonesia. Namun, rakyat Indonesia memberikan perlawanan sengit. Kedua pihak terus terlibat bentrokan berkepanjangan. Akhirnya, mereka mengadakan perundingan pada November 1946 yang terkenal sebagai Perjanjian Linggadjati.
Operasi Militer
Sesuai dengan perjanjian ini:
- Belanda mengakui secara de facto kewenangan perwakilan Indonesia atas Jawa, Sumatra dan Madura
- Kedua pihak juga menyepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat. Negara itu meliputi tiga republik, yaitu Indonesia, Kalimantan, dan Timur Jauh. Republik Indonesia Serikat menjadi bagian sementara dari persatuan Belanda-Indonesia. Kedua pihak meratifikasi perjanjian tersebut pada Maret 1947
Kedua pihak saling menuduh memiliki niat buruk, dan pada Juli 1947 Belanda melancarkan operasi militer yang mereka sebut tindakan kepolisian terbatas. India dan Australia membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB, yang kemudian memerintahkan gencatan senjata; kedua belah pihak menerima perintah ini namun tetap mempertahankan klaim atas wilayah kolonial. Pada Desember 1948, Belanda kembali melancarkan operasi militer. Pasukan Belanda mengalahkan pasukan republik dan menahan pemimpin seperti Soekarno dan Hatta. Tindakan Belanda memicu kecaman internasional. Karena itu, PBB kembali campur tangan dalam penyelesaian konflik Indonesia. Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru, mengadakan konferensi di New Delhi untuk membahas langkah bersama bagi Indonesia. Di bawah tekanan opini dunia, Belanda membebaskan para pemimpin yang mereka tahan. Belanda juga menyetujui penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Belanda menggelar Konferensi Meja Bundar di Den Haag selama tiga bulan, dari Agustus sampai November 1949.
Berdasarkan perjanjian ini:
- Disetujui pembentukan Republik Indonesia Serikat, sebuah negara federal merdeka yang terdiri dari 16 negara bagian dan akan berasosiasi secara sukarela dengan Belanda dengan kedudukan serta hak yang setara
- Pada 27 Desember, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
- Baik Belanda maupun Indonesia akan bersama-sama mendorong kerja sama di bidang luar negeri dan keuangan, serta dalam bidang kebudayaan
- Akan dibentuk peradilan yang bebas dari pengaruh dan diterapkan sistem pemerintahan demokratis
- Kedua belah pihak berkomitmen saling menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia
Namun federasi ini cepat runtuh karena tuntutan rakyat untuk membentuk republik kesatuan, yang diwujudkan melalui demonstrasi menentang pemerintahan federal.
Republik Indonesia
Terbentuklah sebuah negara baru di Asia Tenggara, Republik Indonesia yang bersatu dan berhaluan unitaris, resmi berdiri pada 15 Agustus 1950; Soekarno dipilih secara aklamasi sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Empat tahun kemudian, pada 10 Agustus 1954, hubungan persatuan dengan Belanda diakhiri lewat sebuah perjanjian. Terdapat empat partai politik utama—PNI, PKI, Masyumi dan Nahdlatul Ulama—dan persaingan sengit antarpihak membuat pembentukan pemerintahan pusat yang stabil sulit, sehingga pemerintah pusat terus terancam oleh perpecahan internal.
Tahun 1957 Soekarno mengusulkan penggantian demokrasi parlementer dengan demokrasi terpimpin yang tampaknya akan dipimpin olehnya sendiri. Gagasan ini dikritik sebagai langkah menuju kediktatoran dan ditolak luas kecuali oleh kaum nasionalis dan komunis. Pada 1957 unit-unit militer di Sumatra, Kalimantan dan beberapa pulau melakukan pemberontakan terbuka yang baru berhasil dipadamkan pada 1958. Untuk menekan pemberontakan, Soekarno menyatakan keadaan darurat, memberlakukan hukum militer, dan membentuk kabinet darurat beranggotakan para ahli di bawah pimpinan Djuanda. Namun upaya mencapai perdamaian di Indonesia belum berhasil. Pada 1958 konflik kembali muncul sehingga negara nyaris terjerumus ke perang saudara. Meski begitu, Soekarno tetap mampu memimpin dan mengarahkan nasib republik secara efektif hingga 1966.
Soekarno menolak rencana federasi Malaysia dan terlibat konfrontasi dengan Malaya; secara bertahap ia condong ke kubu komunis dan mendapat dukungan dari kelompok etnis China, yang menimbulkan ketidaksukaan di kalangan masyarakat anti-China. Amerika Serikat memberikan dukungan rahasia kepadanya. Kudeta militer 1965 sangat melemahkan kedudukannya, sehingga pada Maret 1966 ia terpaksa menyerahkan kekuasaan resmi kepada panglima Angkatan Darat Soeharto, dan pada Februari 1967 menyerahkan pula kekuasaan de facto. Sejak itu hingga wafatnya pada 21 Juni 1971, Soekarno hidup dalam tahanan rumah.
Penjabat Presiden
Ia menjabat sebagai penjabat presiden pada Oktober 1967 lalu resmi menjadi presiden pada Maret 1968, dan terpilih kembali pada 1973, 1978 serta 1983. Soeharto menitikberatkan kebijakan pada perencanaan ekonomi untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah; langkahnya meliputi pengendalian inflasi, penyeimbangan anggaran, penertiban sektor perbankan, peningkatan efisiensi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Pada 1969 ia meluncurkan rencana pembangunan lima tahun untuk mendorong kemajuan nyata. Namun stabilitas rezimnya terancam oleh ancaman komunis karena ketergantungan besar pada kekuatan militer yang kurang didukung partai politik. Selain upaya pengendalian dalam negeri, ia juga mengandalkan bantuan asing yang signifikan; UNESCO membantu penyediaan buku penting untuk meningkatkan literasi, sementara WHO memberikan dukungan untuk memerangi frambusia, malaria, tuberkulosis dan penyakit serius lainnya.
Di bidang luar negeri, Indonesia pada awalnya menganut kebijakan netral seperti India dan menolak terlibat dalam Perang Dingin; hubungan dengan negara-negara Asia tetap bersahabat. Indonesia menjadi anggota PBB pada 1950 dan bahkan mengerahkan kontingen pasukan darurat ke PBB saat krisis Terusan Suez di bawah pimpinan Soeharto. Negara ini juga aktif dalam ASEAN, dan pada 1955 berhasil menyelenggarakan Konferensi Bandung yang dihadiri banyak negara Afro-Asia. Hubungan Indonesia dengan Belanda tegang karena Indonesia menginginkan penggabungan Nugini Belanda (Irian) ke dalam Republik Indonesia; Belanda mengajukan keluhan kepada Sekretaris Jenderal PBB, namun tidak diambil tindakan. Pada 1975, Portugal mundur dari Timor Timur, lalu wilayah itu menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Pada Mei 1977, pemberontakan meletus di Irian Jaya dan diduga diprakarsai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dua tahun kemudian, Indonesia dan Papua Nugini menandatangani perjanjian baru tentang administrasi perbatasan. Konflik kembali terjadi pada 1994 dan menyebabkan ribuan orang mengungsi ke Papua Nugini.
Indonesia – AS
Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat bersifat beragam; kebijakan netral Indonesia menimbulkan kecurigaan AS yang khawatir akan meluasnya komunisme. Seiring waktu hubungan ini menghangat—AS memasok senjata, dan Soekarno melakukan kunjungan persahabatan ke AS pada 1956. Pada April 1986 Presiden AS Ronald Reagan mengunjungi Indonesia. Pada Juli 1985 Indonesia dan Republik Rakyat China menandatangani memorandum perdagangan yang sempat ditangguhkan sejak 1967, dan pada Maret 1987 Menteri Luar Negeri Soviet Edward Shevardnadze juga berkunjung ke Indonesia. Konferensi Bandung, atau Konferensi Asia-Afrika, diselenggarakan di Bandung dari 18 hingga 24 April 1955. Inisiatifnya datang dari 29 negara Asia-Afrika pada pertemuan pertama Kekuatan Colombo pada April–Mei 1954. Konferensi ini tidak mengundang kekuatan Eropa termasuk Uni Soviet, dan beberapa negara Afro-Asia seperti China nasionalis, Israel serta Afrika Selatan juga dikecualikan. Konferensi dibuka oleh Presiden Soekarno, sementara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo terpilih secara aklamasi sebagai ketua konferensi; ia menegaskan pentingnya kerja sama antarnegara Afro-Asia.
Tujuan konferensi ini:
- Untuk mendorong itikad baik dan kerja sama antarnegara Asia dan Afrika dalam menggali serta mengembangkan kepentingan bersama, sekaligus memperkuat persahabatan dan hubungan bertetangga
- Untuk membahas isu sosial, ekonomi dan budaya yang relevan bagi negara-negara peserta
- Untuk membahas persoalan yang menjadi perhatian utama bagi masyarakat Asia dan Afrika
- Untuk menilai posisi Asia dan Afrika beserta masyarakatnya dalam tatanan dunia saat ini dan menentukan sumbangan yang dapat mereka berikan untuk mendorong perdamaian serta kerja sama internasional
Sebagian besar sesi konferensi berlangsung hangat dan bersahabat. John Kotelawala, Perdana Menteri Ceylon, menyatakan bahwa para pemimpin dari berbagai agama sepakat bahwa keselamatan umat manusia tidak diperoleh melalui kebencian atau kekerasan, melainkan lewat kasih sayang, perdamaian dan niat baik.
Prinsip Panchsheel
Konferensi ini mengesahkan Prinsip Panchsheel yang dirumuskan dalam perjanjian Sino-India (Juni 1954) dan yang telah diterima oleh Burma, Vietnam, Yugoslavia, Polandia, Austria serta Mesir. Selain itu, konferensi memperkuat prinsip tersebut dengan menambahkan dua ketentuan penting: penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mendasar dan penyelesaian semua sengketa internasional secara damai. Para peserta sepakat mendorong kerja sama ekonomi yang berlandaskan kepentingan bersama dan penghormatan terhadap kedaulatan tiap negara. Mereka juga menekankan pentingnya pengembangan tenaga nuklir untuk tujuan damai di Asia dan Afrika, serta mengakui bahwa kerja sama budaya adalah salah satu cara paling efektif untuk memperkuat saling pengertian antarnegara Afro-Asia.
Konferensi Bandung merupakan peristiwa penting dan khas dalam sejarah Asia modern, yang bisa dianggap sebagai titik awal era baru dalam sejarah dunia; pertemuan pertama negara-negara merdeka dari Asia dan Afrika untuk merumuskan kebijakan bersama berdasarkan kepentingan bersama memiliki makna yang sangat besar. Peristiwa ini menegaskan kebebasan penuh Asia dari dominasi kekaisaran lama. Ia menandai munculnya solidaritas baru di antara banyak bangsa merdeka dan memperlihatkan kepercayaan diri yang baru dalam peran internasionalnya. Namun demikian, terdapat berbagai arus yang saling bertentangan serta perbedaan kebijakan dan pandangan yang luas yang sulit disatukan.
