Kaum intelektual progresif belakangan mendorong pemerintah meminta maaf atas pembersihan anti-komunis 1965–66. Pembersihan itu menewaskan sekitar 500.000 orang. Inisiatif permintaan maaf mendapat penolakan kuat dari kelompok konservatif. Penolakan memicu demonstrasi, simposium, dan pemasangan spanduk anti-komunis. Seolah menyeimbangkan kisah penderitaan para penyintas pembersihan, muncul pula kesaksian tentang kekejaman yang PKI dan simpatisannya lakukan. Karena kompleksitas sejarahnya, para sejarawan mungkin akan kesulitan memahami kebenaran penuh tentang peristiwa 1965 selama beberapa dekade. Namun penelitian akademis yang luas memungkinkan menyingkap dan menolak beberapa mitos. Pertama, apakah beberapa aktivis sayap kiri benar-benar menggambarkan PKI sebagai kelompok politik yang pasif dan baik hati? Sebenarnya, tidak satu pun kekuatan politik di Indonesia pada 1960‑an dapat tergambarkan demikian. Yang terjadi justru perebutan kekuasaan yang brutal dan Machiavellian; lawan‑lawan PKI membuktikannya lewat pertumpahan darah selama pembersihan. Lalu bagaimana dengan peran PKI sendiri?
Pada 1965 PKI, sengaja atau tidak, menyatukan mayoritas lawan politiknya—militer, nasionalis, dan kelompok Islam politik—kecuali Soekarno. Kolaborasi antarlawan itu berlangsung lebih dari satu dekade dan membuka jalan bagi kehancuran PKI. Bagaimana proses itu terjadi menjadi pertanyaan penting. Setelah kekalahan besar pasca-Pemberontakan Madiun 1948, partai itu harus membangun kembali kekuatannya. Stigma menuduh kaum komunis tidak patriotik karena memberontak saat Soekarno dan Hatta berjuang merundingkan kemerdekaan. Elite PKI, bukan akar rumput, benar-benar memahami prinsip-prinsip Marxis sehingga komunisme Indonesia bersifat eksklusif ideologis. D.N. Aidit terpilih sebagai ketua pada 1951 dan menyadari kondisi sosial ekonomi Indonesia berbeda. Ia menilai kondisi itu tidak mendukung strategi perjuangan kelas seperti di Rusia atau China.
Akibatnya, PKI tak mampu menggerakkan kaum proletariat yang nyaris tidak ada untuk melakukan revolusi bersenjata. Penindasan serikat pekerja pemerintah pada 1950–51—ketika para pekerja gagal membela pemimpin serikat yang ditangkap—makin menyadarkan pimpinan partai tentang rendahnya kesadaran kelas di Indonesia.
Perjuangan Kelas
Almarhum Rex Mortimer, sejarawan terkemuka soal komunisme dan mantan anggota seumur hidup Partai Komunis Australia yang kini bubar, mengakui bahwa perjuangan kelas di Eropa terindustrialisasi—yang mengilhami Karl Marx menulis Das Kapital—asing bagi struktur sosial tradisional Indonesia, khususnya di Jawa. Dalam tulisan 1969, ia menyatakan bahwa pembentukan kelas berdasarkan hubungan terhadap alat produksi masih tergolong perkembangan baru di Indonesia; tanpa dorongan kelas yang kuat, organisasi politik dan massa membentuk basisnya lewat pemisahan agama dan budaya. Alih-alih mengubah struktur sosial-politik, PKI menyesuaikan strategi dengan perpecahan antara santri yang ortodoks dan abangan yang berbudaya sinkretis.
Di bawah kepemimpinan Aidit, Mortimer menyimpulkan strategi PKI meliputi: 1. Menjalin hubungan erat dengan kelompok nasionalis anti-Islam yang berpengaruh (terutama PNI dan Soekarno), 2. Memperluas keanggotaan dan dukungan terorganisir sebanyak mungkin, 3. Mengedepankan simbol-simbol nasionalisme dan persatuan sebagai prioritas ideologis. Poin pertama menunjukkan ketidakmampuan PKI mengatasi tantangan Islam politik di masyarakat mayoritas muslim; namun karena PNI juga populer di basis abangan, termasuk birokrat dan pegawai negeri, PKI memperoleh keuntungan sementara. Jika digabungkan dengan poin ketiga, strategi ini berbuah hasil pada Pemilu 1955, yakni posisi keempat setelah PNI, Masyumi dan NU.
Ultra Nasionalis
Poin ketiga juga mendorong partai ini memberi dukungan penuh pada kebijakan ultra-nasionalis Presiden Soekarno selama Demokrasi Terpimpin (1959–1966), termasuk konfrontasi dengan Malaysia, Operasi Trikora untuk merebut Papua Barat dan kampanye anti-Barat secara luas. Sejarawan Frank Palmos, yang saat itu menjabat dekan Korps Pers Asing di Jakarta, menceritakan bahwa mobilnya dicoret-coret oleh pendukung PKI dengan tulisan “kabir” (Kapitalis Birokrat) meski ia hadir di markas partai atas undangan Aidit untuk menerjemahkan pidato bagi tamu internasional. Palmos mengungkap kecenderungan manipulatif di kalangan elit PKI.
Walaupun memiliki hubungan baik dengan sebagian besar elite, ia menyaksikan bahwa pendukung akar rumput sangat anti-Barat dan xenofobia karena indoktrinasi; ketika menerjemahkan untuk Aidit, kerumunan beberapa kali memberi isyarat menggorok leher. Singkatnya, perebutan kekuasaan antarfaksi di Indonesia pada 1960‑an berlangsung sangat sengit dan sering disertai kekerasan. Mengklaim bahwa PKI tak bersalah atas tindakan‑tindakan berlebihan tersebut menyesatkan. Seperti aktor lain dalam konflik ini, PKI memakai segala cara untuk menang—dan juga mengalami kekalahan. Namun, pembunuhan massal terhadap orang‑orang yang dituduh komunis dan simpatisannya setelah peristiwa 30 September tetap tak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun.
