Walau undang‑undang ketenagakerjaan relatif progresif, penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa industri masih lemah. Pekerja yang menuntut upah dan kondisi kerja lebih baik sering menghadapi intimidasi serta ancaman terhadap keamanan kerjanya. Model bisnis global di sektor manufaktur belum mendorong perbaikan kondisi kerja secara nyata. Tekanan menekan biaya, mempercepat produksi, dan menjaga kualitas pada pemasok sering berujung pada beban bagi pekerja.
Serikat pekerja umumnya memadukan berbagai taktik untuk memperjuangkan hak, termasuk mogok kerja dan demonstrasi. Mereka juga memanfaatkan media untuk memperkuat tekanan publik. Selain itu, serikat bekerja sama dengan jaringan kampanye internasional guna menekan reputasi merek di mata konsumen dan investor. Serikat juga melaporkan pelanggaran kepada kepolisian, otoritas penegak hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa non-yudisial lokal dan internasional.
Harapan serikat pekerja terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non-yudisial berakar pada pengalaman praktisnya. Serikat sering memanfaatkan mekanisme tersebut untuk mencapai hasil yang tidak selalu perancang prosedur perkirakan. Para pihak perlu menilai kontribusi mekanisme non-yudisial bersama mekanisme yudisial, jalur pengaduan lain, dan strategi pengajuan klaim. Dari sudut pandang ini, para pihak dapat melihat mekanisme non-yudisial sebagai sarana yang lebih efektif daripada ketika mereka menganalisisnya secara terpisah. Karena itu, desain atau reformasinya harus mempertimbangkan beragam peran mekanisme tersebut dalam upaya penyelesaian sengketa.
Walau ada bukti strategi gabungan dapat meningkatkan penghormatan terhadap hak pekerja, ganti rugi yang tercapai biasanya parsial dan terkadang sementara. Karena itu, pengaduan simultan melalui berbagai jalur klaim dapat memperbesar peluang pekerja garmen memperoleh ganti rugi yang bermakna. Namun, kita tetap tidak boleh membesar-besarkan hasil tersebut.
Pekerja pabrik alas kaki dan pakaian untuk merek global sering kehilangan hak dasar, termasuk berserikat, berunding kolektif, dan upah layak. Lemahnya penegakan hukum membuat pekerja sulit menuntut keadilan atas berbagai pelanggaran hak yang mereka alami. Dalam situasi yang kerap memusuhi aktivisme buruh, perwakilan pekerja menghadapi intimidasi, diskriminasi, dan ancaman keamanan ekonomi.
HAM Internasional
Untuk menghadapi tantangan tersebut, serikat pekerja semakin mengandalkan mekanisme non-yudisial, termasuk instrumen HAM internasional. Langkah ini bertujuan memperbesar peluang memperoleh kompensasi atas pelanggaran hak-hak pekerja.
Penelitian menunjukkan serikat pekerja jarang mengandalkan satu jalur untuk menuntut keadilan, melainkan memadukan berbagai strategi. Strategi itu mencakup mekanisme non-yudisial, pengaduan hukum formal, dan kampanye informal. Pengalaman membentuk harapan serikat terhadap mekanisme non-yudisial, sehingga serikat sering menggunakan beberapa mekanisme secara bersamaan. Akibatnya, serikat kerap mencapai hasil yang melampaui atau berbeda dari perkiraan perancang prosedur. Misalnya, serikat mengajukan pengaduan ke komisi HAM nasional untuk mendorong polisi lokal menindaklanjuti kasus, bukan hanya untuk melakukan investigasi. Pengajuan ke LPSK bertujuan serupa sekaligus memberi dukungan bagi pengadu yang khawatir terhadap keselamatannya. Kontak rutin dan dukungan LPSK memberi keyakinan kepada pekerja untuk menempuh jalur lain, meski kewenangannya terbatas.
Dalam setiap kasus, strategi pengaduan yang kompleks dipadukan dengan upaya menarik perhatian media lokal dan internasional. Upaya itu dilakukan melalui demonstrasi, jaringan aktivis nasional dan internasional, serta platform media sosial seperti YouTube dan Facebook. Pengalaman serikat menunjukkan bahwa sorotan media meningkatkan tekanan pada perusahaan domestik dan multinasional. Dalam situasi supremasi hukum lemah, sorotan media juga dapat memengaruhi respons lembaga negara terhadap pengaduan pekerja.
Untuk memahami kontribusi mekanisme non-yudisial terhadap penyelesaian keluhan berbasis hak, mekanisme ini harus dilihat bersama strategi lain. Penelitian menunjukkan mekanisme non-yudisial dapat lebih efektif jika dinilai dalam kaitannya dengan strategi lain, bukan secara terpisah. Karena itu, desain atau reformasinya harus mempertimbangkan beragam peran mekanisme ini agar kontribusinya terhadap pencarian keadilan menjadi maksimal.
Menjangkau Stakeholder
Perwakilan pekerja menilai mekanisme non-yudisial bermanfaat karena mampu menjangkau pemangku kepentingan di luar yurisdiksi penegak hukum konvensional. Di sektor yang terintegrasi global, perbaikan kondisi kerja menuntut upaya memengaruhi faktor lokal dan global yang membentuknya. Karena itu, serikat garmen dan alas kaki menargetkan produsen lokal serta pembeli global melalui mekanisme non-yudisial. Hal ini menegaskan pentingnya mekanisme non-yudisial dalam strategi advokasi terpadu yang menyasar aktor lokal dan internasional. Ini juga menunjukkan pentingnya hubungan organisasi buruh lokal dan masyarakat sipil internasional untuk membuka akses serta dialog.
Walaupun efektivitas mekanisme pengaduan non-yudisial individual dipengaruhi oleh banyak faktor, terdapat tiga aspek utama yang sangat menentukan dalam upaya meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak pekerja di rantai pasokan manufaktur. Pertama, tingkat kemampuan suatu mekanisme dalam mendorong keterlibatan serikat pekerja serta mendukung kebebasan berserikat menjadi hal yang sangat penting. Tanpa dukungan organisasi perwakilannya, pekerja secara individual akan sangat sulit, bahkan hampir mustahil, untuk mendorong perubahan. Kedua, apabila mekanisme non-yudisial mampu memberikan penilaian atau verifikasi fakta yang kredibel terkait dugaan pelanggaran, hal ini dapat membantu para pihak meninggalkan perdebatan soal fakta dan beralih ke dialog yang lebih membangun.
Ketiga, kemampuan suatu mekanisme pengaduan untuk memengaruhi praktik pembelian para pembeli global juga menjadi faktor penting dalam menentukan dampaknya. Di tengah persaingan yang ketat untuk memperoleh pesanan, produsen tidak akan terdorong memperbaiki upah dan kondisi kerja apabila seluruh kenaikan biaya produksi harus mereka tanggung sendiri. Oleh karena itu, kemampuan suatu mekanisme untuk menekan pembeli luar negeri agar ikut menanggung kenaikan biaya tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan perbaikan berkelanjutan terhadap hak asasi manusia pekerja.
Mekanisme Tunggal
Secara umum, kasus ini memperlihatkan bahwa meskipun tidak terdapat satu mekanisme tunggal yang mampu secara efektif memberikan pemulihan menyeluruh bagi pekerja di sektor garmen dan alas kaki, serikat pekerja di sektor tersebut dapat membangun akuntabilitas lintas lembaga melalui penerapan berbagai strategi pengaduan secara bersamaan. Pendekatan ini juga berhasil meningkatkan tekanan terhadap para pengambil keputusan utama yang terlibat agar menanggapi pengaduan yang diajukan dengan lebih serius. Dalam sejumlah kasus, keberagaman strategi pengaduan tersebut telah berkontribusi pada penguatan penghormatan terhadap hak-hak pekerja serta memperluas ruang bagi pekerja untuk berorganisasi dan memperjuangkan hak-hak lainnya.
Namun demikian, meskipun terdapat bukti bahwa penggabungan berbagai strategi dapat mendorong peningkatan penghormatan terhadap hak-hak pekerja, dalam kasus-kasus yang menunjukkan adanya perbaikan hak asasi manusia, hasil yang dicapai umumnya masih bersifat parsial. Bahkan, dalam beberapa situasi, peningkatan penghormatan terhadap hak asasi manusia tersebut terbukti hanya berlangsung sementara. Selain itu, sejumlah serikat pekerja yang sebelumnya mampu bekerja secara efektif bersama jaringan serikat pekerja internasional dan organisasi hak buruh untuk menekan merek-merek global serta para pemasoknya, kini menghadapi melemahnya relasi jaringan tersebut. Kondisi ini terjadi, antara lain, karena organisasi-organisasi yang berkampanye mengenai isu-isu tersebut di negara-negara maju semakin mengalami kesulitan pendanaan, serta karena pemerintah di beberapa tempat semakin mempersulit organisasi internasional yang bergerak dalam isu-isu tersebut untuk mempertahankan keberadaannya.
Oleh sebab itu, meskipun upaya strategis untuk mengajukan pengaduan secara bersamaan melalui berbagai mekanisme yang bekerja pada tingkat berbeda dapat memperbesar peluang pekerja garmen memperoleh pemulihan yang bermakna, manfaat tersebut tidak seharusnya dipandang berlebihan. Tanpa adanya perlindungan negara yang mengikat serta diterapkan secara efektif terhadap hak-hak buruh dan hak asasi manusia, pekerja garmen dan alas kaki akan tetap menghadapi kesulitan besar dalam mendorong pengusaha untuk menghormati hak-haknya.
