Presiden Joko Widodo akan bertemu Presiden Barack Obama di Gedung Putih pada hari Senin. Pihak terkait memperkirakan pertemuan itu akan membahas investasi, perdagangan, dan pengembangan teknologi digital.
Gedung Putih belum merilis rincian agenda pertemuan. Sejumlah analis memperkirakan pembahasan akan mencakup krisis kabut asap. Mereka juga memperkirakan pembahasan menyentuh persoalan hak asasi manusia. Termasuk kebijakan hukuman mati yang kontroversial dan isu hak perempuan. Presiden Jokowi juga akan berdiskusi dengan para pemimpin Kongres Amerika Serikat di luar pertemuan tersebut.
Presiden Jokowi akan bertemu eksekutif Microsoft, Facebook, dan Apple di Silicon Valley akhir pekan ini. Pertemuan melibatkan sejumlah tokoh teknologi yang ikut kunjungan untuk membahas perluasan akses internet nasional.
Bank Dunia mencatat sekitar 17% dari 250 juta penduduk Indonesia memiliki akses internet.
Pada hari Sabtu, juru bicara pemerintah mengatakan Presiden Jokowi akan berdiskusi dengan Google tentang memperluas akses internet ke wilayah terpencil. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan Apple tertarik mendirikan pusat riset dan pengembangan di Indonesia.
Hukuman Mati
Menjelang kunjungan itu, sejumlah organisasi hak asasi manusia menyerukan kepada Presiden Obama agar mendesak pemimpin Indonesia. Seruan mereka menyoroti kebijakan hukuman mati di Indonesia. Sejak kepemimpinan Jokowi tahun lalu, regu tembak mengeksekusi sedikitnya 12 warga asing.
Pengadilan menyatakan seluruh terpidana mati bersalah atas pelanggaran hukum terkait kasus narkotika.
Dalam laporan yang dirilis bulan ini, Amnesty International mengungkapkan bahwa sekitar 50% narapidana hukuman mati yang diwawancarai di Indonesia menyatakan pernah mengalami penyiksaan, pemukulan atau tekanan untuk mengakui tuduhan kejahatan yang diarahkan kepadanya.
Dalam pernyataan terpisah, Human Rights Watch mendesak Presiden Obama agar memanfaatkan pertemuannya di Gedung Putih untuk menyoroti dan menangani eskalasi ancaman terhadap hak-hak perempuan serta kebebasan beragama di Indonesia.
Human Rights Watch menyoroti kebijakan kontroversial yang mewajibkan pelamar perempuan di kepolisian dan militer Indonesia untuk menjalani tes keperawanan, sebuah praktik yang secara luas dipandang sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran martabat oleh komunitas internasional.
HRW juga menyoroti kebijakan pemerintah daerah di Indonesia yang menetapkan aturan mengenai cara perempuan duduk di atas sepeda motor, serta membatasi pilihan jenis rok dan jilbab yang diperbolehkan untuk dikenakan.
