Saat Presiden Barack Obama menyambut Presiden Joko Widodo di Gedung Putih pada Senin, terlihat beberapa kesamaan mencolok. Keduanya berusia 54 tahun dan berasal dari luar lingkaran politik tradisional. Perjalanan menuju kekuasaan mereka cepat dan memunculkan harapan besar akan perubahan. Namun semangat optimisme awal mulai meredup karena hasil awal kepemimpinan kurang memuaskan.
Presiden Jokowi memulai kunjungannya ke Amerika Serikat pada hari Sabtu, hanya beberapa hari setelah menandai satu tahun masa jabatannya. Fokus utama lawatan ini adalah memperkuat kerja sama di bidang perdagangan dan investasi. Presiden Jokowi akan bertemu perwakilan Kamar Dagang AS dan sejumlah manajer investasi di AS. Setelah itu, ia akan melanjutkan kunjungan ke Silicon Valley untuk berdialog dengan CEO Apple Tim Cook dan eksekutif teknologi lainnya. “Tujuan utama kunjungan ini adalah mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika,” kata Jokowi sebelum keberangkatannya. “Khususnya dalam sektor investasi, perdagangan, ekonomi digital dan ekonomi kreatif.”
Walaupun kunjungan ini memancarkan semangat optimisme, berbagai persoalan domestik terus membayangi perjalanan Presiden Jokowi. Berikut adalah empat isu utama yang menjadi tantangan bagi kepemimpinannya:
1. Lingkungan
Kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan telah berlangsung berbulan-bulan dan baru-baru ini meluas ke timur Indonesia. Kebakaran itu menimbulkan kabut asap yang memburuk dan berdampak pada jutaan penduduk domestik. Asap juga menyebar ke negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.
Indonesia menempati posisi ketiga sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar dunia setelah Amerika Serikat dan China. Penyebab utamanya adalah kerusakan lahan gambut, kebakaran hutan, dan deforestasi. Kebakaran belakangan ini terpicu aktivitas petani serta perusahaan sawit dan pulp membuka lahan gambut. Akibatnya, kebakaran itu menimbulkan dampak signifikan bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Studi Profesor Guido van der Werf menunjukkan sejak September 2015 emisi harian kebakaran melampaui emisi harian ekonomi Amerika Serikat.
Menyusul kegagalan upaya multinasional dalam mengendalikan kebakaran dan jatuhnya korban jiwa di kalangan anak-anak akibat kabut asap, Presiden Jokowi telah memerintahkan para menterinya untuk menyiapkan langkah evakuasi massal bagi warga. Meski demikian, ia mendapat kritik karena lamban dalam merespons bencana tahunan yang terpicu oleh aktivitas manusia. “Situasi ini mencerminkan lemahnya kepemimpinan Indonesia dalam menangani persoalan kabut asap,” ujar Natalie Sambhi, analis Indonesia dari Australian Strategic Policy Institute.
2. Hak Asasi Manusia
Presiden Obama, yang pernah menghabiskan sebagian masa kecilnya di Jakarta, telah beberapa kali menyampaikan pujian terhadap Indonesia. Salah satunya terjadi saat pertemuan pertamanya dengan Presiden Jokowi, tak lama setelah kemenangan Jokowi dalam pemilu tahun sebelumnya. Dalam pandangan Obama, Indonesia merupakan simbol demokrasi, toleransi dan keberagaman.
Pengamat menilai setelah satu tahun memimpin, semangat reformasi dan komitmen Presiden Jokowi terhadap hak asasi manusia mulai memudar. Penilaian itu muncul karena Jokowi menerapkan hukuman mati tegas bagi pelaku narkotika dan cenderung bungkam terhadap berbagai bentuk intoleransi yang kelompok minoritas agama alami.
Pada bulan ini, sekelompok kelompok muslim ekstremis melakukan pengepungan dan pembakaran terhadap sebuah gereja di Kabupaten Aceh Singkil, dengan dalih bahwa bangunan tersebut tidak memiliki izin resmi. Menyusul insiden tersebut, pemerintah daerah mengambil tindakan dengan meruntuhkan sembilan gereja lainnya dan berencana untuk membongkar satu gereja tambahan. Sementara itu, Wali Kota Bogor mengeluarkan surat edaran pada minggu lalu yang melarang pelaksanaan perayaan keagamaan oleh komunitas muslim Syiah.
Presiden Jokowi menunjukkan keengganan untuk mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk tragedi pembantaian massal tahun 1965. Meskipun ruang diskusi publik tentang peristiwa yang menewaskan 500.000 hingga 1 juta orang komunis kini lebih terbuka, pihak resmi berupaya mengaburkan fakta-fakta tragedi itu.
Pada awal bulan ini, Tom Iljas, seorang mantan eksil politik berusia 77 tahun yang menetap di Swedia, pemerintah tahan dan deportasi setelah berusaha mengunjungi lokasi kuburan massal yang dia yakini sebagai tempat ayahnya, salah satu korban pembantaian. Di Salatiga, aparat kepolisian menyita dan membakar majalah kampus yang memuat laporan mengenai peristiwa tersebut. Sementara itu, Festival Penulis dan Pembaca Ubud terpaksa membatalkan sejumlah acara yang membahas tragedi 1965, menyusul ancaman pencabutan izin dari pemerintah daerah.
3. Ekonomi
Perlambatan ekonomi dunia telah menekan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merosot tajam, menjadikannya salah satu mata uang dengan performa terburuk di kawasan Asia.
Presiden Jokowi merombak kabinet pada pertengahan Agustus 2015, dan publik mengapresiasi perombakan itu karena melibatkan sejumlah tokoh terkemuka dalam tim ekonominya. Ia menunjuk Thomas Lembong, eksekutif investasi lulusan Harvard, sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel, serta mengangkat Darmin Nasution, mantan gubernur bank sentral dan teknokrat senior, menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Tim ekonomi baru itu meluncurkan beberapa paket kebijakan, dan tim tersebut mengumumkan paket kelima pekan lalu. Menurut Metta Dharmasaputra, Direktur Eksekutif Katadata, meskipun terlambat, langkah perombakan ini merupakan arah kebijakan yang tepat.
Walaupun Jokowi kerap menegaskan kepada para pelaku bisnis dan pemimpin politik internasional bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi asing, sejumlah kebijakan ekonominya justru menunjukkan kecenderungan proteksionis. Hal ini terlihat dari regulasi terkait sektor pertambangan dan teknologi, kenaikan tarif impor untuk berbagai barang konsumsi, serta pembatasan yang lebih ketat dalam perekrutan tenaga profesional asing.
Metta menyatakan bahwa kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat akhir bulan ini kemungkinan dimaksudkan untuk mengklarifikasi sinyal yang membingungkan, termasuk membuka peluang bagi Indonesia untuk bergabung dengan Kemitraan Trans-Pasifik yang diprakarsai AS, mitra dagang lama negara ini.
4. Kebijakan Luar Negeri
Meski pencalonan Jokowi sebagai presiden sempat didukung oleh sejumlah selebritas internasional seperti Sting, gitaris Guns N’ Roses Ron ‘Bumblefoot’ Thal dan Jason Mraz, kebijakan luar negerinya lebih berfokus pada kepentingan dalam negeri daripada isu global. Menurut Sambhi, kebijakan luar negeri Jokowi terutama digerakkan oleh agenda domestik, berbeda dengan era SBY yang lebih mempertimbangkan status internasional.
Isu Laut China Selatan diperkirakan akan menjadi salah satu agenda pembahasan dengan Presiden Obama. Indonesia, yang tidak terlibat sebagai pihak penggugat dalam sengketa tersebut, memilih untuk tidak mengambil peran utama dalam memediasi konflik antara China dan negara-negara ASEAN yang lebih kecil seperti Vietnam dan Filipina. Meski waspada terhadap potensi campur tangan China di wilayah Natuna yang berada di lepas pantai Kalimantan, Indonesia juga berupaya mempererat hubungan investasi dengan China. Sebagai contoh, China berhasil memenangkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui proses penawaran yang kontroversial, yang memicu kekecewaan Jepang.
Menurut Sambhi, hubungan yang kompleks dengan China membuat Indonesia sulit mengambil sikap tegas terkait Laut China Selatan. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan Indonesia dalam ASEAN, karena lebih memilih menjalin hubungan bilateral dengan China dan membiarkan negara-negara ASEAN lainnya melakukan hal serupa.
