Indonesia menerima tawaran menjadi wakil komandan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk Gaza. Keputusan itu pemerintah ambil setelah Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang Presiden AS Donald Trump prakarsai. Pemerintah sebaiknya memanfaatkan posisi tersebut untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi Palestina serta mengadvokasi peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa di Gaza.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan perdana dewan itu di AS pada 19 Februari. Pemerintah mengatakan pertemuan bertujuan mengkonsolidasikan komitmen anggota untuk rekonstruksi Gaza, termasuk dana, dukungan operasional, dan pengiriman 8.000 personel militer.
Keputusan pemerintah bergabung dengan Dewan Perdamaian mendapat kritik dari banyak warga. Prabowo membela langkah ini sebagai kesempatan menunjukkan komitmen kemanusiaan, karena pemerintahan Trump memediasi gencatan senjata dan pembebasan sandera. Dalam rapat dewan, Prabowo menyatakan optimisme bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Trump, visi perdamaian sejati akan tercapai.
Kekhawatiran tentang keselamatan warga sipil di Timur Tengah meningkat setelah serangan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari. Serangan itu menewaskan Ayatollah Ali Khamenei. Iran kemudian melancarkan serangan balasan di berbagai wilayah. Indonesia menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta penyelesaian perselisihan secara damai.
Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, banyak warga lama mendukung hak-hak Palestina. Indonesia tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Presiden Soekarno menetapkan kebijakan itu pada 1955. Soekarno tidak mengundang Israel ke Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Dukungan Israel terhadap penentuan nasib sendiri Palestina memengaruhi keputusan itu. Pada 2023, Indonesia mengajukan pernyataan ke Mahkamah Internasional. Pernyataan itu menyatakan kebijakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki bersifat diskriminatif. Indonesia menilai kebijakan tersebut telah berkembang menjadi praktik apartheid.
Indonesia mengecam kekerasan pasukan Israel di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 72.000 warga Palestina tewas. Serangan itu mengikuti serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan warga negara asing.
Bantuan Kemanusiaan
Untuk membantu warga sipil yang terkepung di Gaza, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan dan mendukung sebuah fasilitas medis bernama Rumah Sakit Indonesia, yang kemudian menjadi sasaran serangan udara Israel. Pada konferensi PBB bulan September lalu Prabowo menyerukan agar bencana kemanusiaan di Gaza dihentikan. Sedangkan Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam pernyataannya di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 23 Februari, menegaskan komitmen untuk terus mendukung hak-hak Palestina dan mendesak penghentian segera kekerasan.
Karena itu, Indonesia perlu mengakui dan menyoroti kegagalan serius Dewan Perdamaian yang mengabaikan hak-hak Palestina. Piagam dewan tersebut bahkan tidak memuat ketentuan tentang hak asasi manusia maupun mekanisme akuntabilitas. Di saat dewan masih bersidang, otoritas Israel terus menewaskan warga sipil, merusak properti Palestina, dan membatasi masuknya bantuan kemanusiaan penting ke Gaza dan Tepi Barat.
Prabowo mengadakan pertemuan dengan 16 organisasi Islam untuk menjelaskan bahwa Dewan Perdamaian adalah pilihan paling praktis yang tersedia. Yahya Cholil Staquf dari Nahdlatul Ulama menyatakan keyakinannya karena tidak ada pihak lain yang mengambil inisiatif membawa perdamaian ke Gaza selain Trump, dan menilai keputusan Prabowo mendukung upaya ini sebagai langkah yang realistis dan konkret.
Ambisi Trump untuk Dewan Perdamaian meluas jauh melampaui isu Gaza. Dengan mengangkat dirinya sebagai ketua seumur hidup yang memiliki hak veto, ia tampak ingin melemahkan mekanisme multilateral yang ada, termasuk Dewan Keamanan PBB. Ia mengundang sejumlah negara terpilih—banyak di antaranya dipimpin oleh tokoh yang tercatat melanggar hak asasi manusia—untuk bergabung dan diminta membayar biaya tetap sebesar $1 miliar. Sementara itu, Dewan Eksekutif Gaza, badan pelaksana rencana tersebut, bahkan tidak memasukkan wakil Palestina.
Peran Kepemimpinan
Prabowo berusaha memperluas peran kepemimpinan di kancah internasional. Ia mengedepankan prinsip bebas aktif sebagai dasar kebijakan luar negeri, menjalin hubungan dengan Amerika Serikat, Rusia dan China, serta menandatangani perjanjian ekonomi dengan India, Jepang dan negara lain. Pada Januari 2025, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, sebuah forum yang bertujuan memperkuat koordinasi politik dan diplomatik terutama di antara negara-negara Global Selatan.
Seperti negara lain, Indonesia harus membuat keputusan sulit di tengah kondisi ekonomi global yang melemah, konflik bersenjata dan ancaman keamanan lainnya. Ketegangan antara AS dan China terkait pengaruh di Laut China Selatan membawa dampak tersendiri. Pemerintahan Prabowo menegaskan perlunya diplomasi yang kuat untuk melindungi kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global.
Dalam kerangka pendekatan tersebut, Indonesia perlu menegaskan kepada pemerintahan Trump bahwa partisipasinya dalam Dewan Perdamaian semata-mata ditujukan untuk membantu rekonstruksi Gaza, bukan untuk mendukung ambisi global yang mengesampingkan PBB. Indonesia juga harus menuntut agar dewan ini berperan sebagai pendukung bagi PBB di Gaza, termasuk dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.
Indonesia mampu mengambil peran kepemimpinan di panggung dunia, tetapi peran ini harus berpegang pada penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Walau sendirian Indonesia mungkin enggan terlibat dalam dinamika kekuatan besar, negara ini perlu membentuk aliansi dengan pemerintahan lain yang menghormati HAM agar bersama-sama dapat memperjuangkan dan memajukan hak asasi manusia di Gaza, di tingkat global serta di dalam negeri.
