Penelitian Setara Institute menunjukkan keraguan publik terhadap komitmen Jokowi menegakkan HAM semakin meningkat. Peningkatan itu terjadi setelah beberapa keputusan kontroversial belakangan ini. Studi ini memprediksi sedikitnya tindakan nyata pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Hasil studi menunjukkan 61,8% responden memperkirakan tidak akan ada kemajuan penegakan HAM. Responden terdiri dari 200 akademisi dan pegiat HAM di 19 provinsi. Mereka memprediksi stagnasi selama lima tahun kepemimpinan Jokowi. Hanya 22,4% responden percaya Jokowi bertekad menegakkan HAM. Mereka meragukan keseriusan Jokowi menyelesaikan kasus pelanggaran berat masa lalu yang tertunda.
Studi ini menyebutkan empat faktor utama yang menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen Jokowi. Pertama, pembebasan Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana dalam pembunuhan aktivis Munir Said Thalib. Kedua, rencana pemerintah mengeksekusi lima terpidana kasus narkoba. Ketiga, pengangkatan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menko Polhukam. Keempat, pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Hendardi, Ketua Setara, mengatakan pada Senin banyak pihak terkejut Jokowi memberi pembebasan bersyarat kepada Pollycarpus. Mereka berharap pemerintah meninjau ulang usulan yang diajukan pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menambahkan pengangkatan Tedjo dan Prasetyo dikritik aktivis karena dianggap lemah komitmen terhadap HAM.
Kurang Pemahaman
Penempatan mereka pada posisi strategis yang menentukan nasib kasus pelanggaran HAM mencerminkan kurangnya pemahaman Jokowi. Hendardi menegaskan bahwa hingga kini Jokowi tampak tak berbeda dari SBY, yang memanfaatkan isu HAM sebagai alat politik, sehingga Jokowi harus segera bertindak untuk memulihkan kepercayaan publik. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari semua aspek yang menilai komitmen pemerintahan Jokowi‑Kalla terhadap HAM, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu memperoleh skor paling rendah. Dampak keputusan kontroversial akhir-akhir ini terlihat jelas, di mana Jokowi hanya memperoleh nilai 1,51 dari skala 0–7 untuk komitmen menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Studi ini mencatat bahwa Jokowi memperoleh skor tertinggi 3,09 pada indikator rencana jangka panjang terkait HAM, tercermin dari penguatan lembaga seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan serta perbaikan regulasi yang mendukung hak masyarakat. Ismail Hasani menyatakan bahwa meskipun ada beberapa kebijakan Jokowi‑Kalla yang mengejutkan dan mengecewakan, masih terlalu dini untuk menilai kinerja dan komitmen pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa pemerintah masih dapat mengambil langkah lebih baik daripada pendahulunya untuk mempercepat perbaikan kinerja hak asasi manusia yang selama ini berjalan lamban.
