Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan bilateral perdananya ke Australia pada Minggu. Kunjungan itu terjadi hampir lima tahun setelah kunjungan terakhir Presiden SBY pada Juli 2012. Dalam periode itu hubungan Australia dan Indonesia mengalami dinamika dan ketegangan. Isu utama termasuk penyadapan, pengembalian kapal, dan pelaksanaan hukuman mati. Terpilihnya Jokowi pada 2014 menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutan hubungan kedua negara. Banyak pihak menilai Jokowi tidak memiliki ikatan emosional dengan Australia seperti SBY. Penolakan Jokowi terhadap permintaan Australia terkait eksekusi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran menguji hubungan kedua negara. Penolakan itu terjadi pada April 2015 meski ada upaya diplomasi intensif sebelumnya.
Kontroversi eksekusi mati yang terjadi pada awal pemerintahan Jokowi memunculkan kekhawatiran mengenai perubahan hubungan Indonesia dan Australia. Banyak pengamat menilai situasi itu berbeda dari hubungan harmonis pada masa pemerintahan SBY. Seorang jurnalis Australia menyarankan Australia menunggu hingga empat setengah tahun masa jabatan Jokowi berakhir. Upaya Australia mengadvokasi Chan dan Sukumaran memicu reaksi keras di Indonesia. Menteri Luhut menulis di The Straits Times bahwa pendekatan advokasi Australia tidak dapat Indonesia terima. Kemarahan publik meluas setelah PM Tony Abbott mengaitkan eksekusi dengan bantuan tsunami Australia.
Hal Istimewa
Dari perspektif ini, langkah Jokowi mengunjungi Australia pada 2017 terasa istimewa. Dalam perspektif lebih luas, kunjungan itu mencerminkan keyakinan lama kedua pemerintahan. Kedua negara, sebagai tetangga, percaya pentingnya memelihara hubungan yang harmonis. Kendati demikian, para pemimpin kedua negara kerap mengambil tindakan yang justru memperkeruh hubungan. Namun, saat hubungan benar-benar merenggang, para pemimpin tersebut biasanya berupaya untuk memulihkan kembali keadaan. Hasilnya, hubungan Australia-Indonesia perlahan-lahan menjadi semakin mendalam dan hangat, bahkan di tengah seringnya terjadi perselisihan dan ketegangan.
Komitmen menjaga hubungan tetangga membuat setiap Perdana Menteri Australia mengunjungi Indonesia pada tahun pertama jabatannya sejak Malcolm Fraser. Kunjungan Malcolm Turnbull akhir 2015 untuk memperbaiki hubungan enam bulan pasca-eksekusi melanjutkan tradisi empat dekade. Tak lama setelah kunjungan itu, kedua negara kembali menggelar pertemuan tahunan menteri pertahanan dan luar negeri. Kedua pemerintahan sepakat melangkah maju menanggulangi retakan serius dalam hubungan selama sepuluh tahun terakhir. Mereka melakukannya meski akar permasalahan belum sepenuhnya terselesaikan. Sumber ketegangan meliputi penerimaan pengungsi Papua Barat oleh Australia pada 2006. Pengungkapan operasi intelijen Australia oleh Edward Snowden pada 2013 juga memicu ketegangan. Eksekusi Chan dan Sukumaran pada 2015 menambah ketegangan antara kedua negara.
Menarik Duta Besar
Indonesia menarik duta besarnya setelah Australia memberi suaka kepada 43 aktivis kemerdekaan Papua yang tiba dengan perahu kano sambil mengibarkan bendera Bintang Kejora, sebuah langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tindakan ini merupakan provokasi politik; Perdana Menteri saat itu, John Howard, tidak bisa memenuhi tuntutan SBY untuk menolak permohonan suaka, meski sempat mengajukan rancangan undang-undang—yang kemudian ditarik—untuk memproses klaim suaka di luar wilayah Australia. Walaupun kecurigaan Indonesia terhadap dukungan Australia atas kedaulatan Papua Barat tetap ada, kedua negara segera melanjutkan hubungan: duta besar kembali setelah tiga bulan, dan pada tahun yang sama mereka menandatangani perjanjian keamanan penting.
Sebagai kelanjutan kebiasaan untuk memperbaiki hubungan, ketika Indonesia mengeksekusi dua warga Australia pada 2015—meskipun Australia telah melakukan upaya diplomasi intens selama berbulan-bulan—Tony Abbott memilih retorika yang lebih tenang dalam konferensi pers keesokan harinya. Ia menyebut dirinya sahabat Indonesia meski mengumumkan penarikan duta besar dan penghentian komunikasi di tingkat menteri. Dalam waktu sekitar lima minggu, duta besar ini sudah kembali menjalankan tugasnya. Seringnya perselisihan semacam ini membuat beberapa pihak menilai hubungan Australia-Indonesia lemah dan dangkal, penilaian yang tidak sepenuhnya tanpa alasan. Namun penilaian ini mengabaikan ketahanan hubungan yang didasarkan pada keyakinan bersama bahwa hubungan yang konstruktif harus terus dipertahankan. Terlepas dari apakah Jokowi memiliki kedekatan pribadi dengan Australia seperti pendahulunya, kunjungannya menunjukkan bahwa pemerintahannya tetap berkomitmen kuat pada prinsip menjaga hubungan baik antar tetangga.
