Presiden Joko Widodo bersama jajaran menterinya kembali mengarahkan perhatian ke perairan yang mengapit kepulauan ini.
Kunjungan ini mengirimkan sinyal kuat kepada dunia bahwa Kepulauan Natuna dan perairan sekitarnya bagian dari Indonesia. Ini merupakan pernyataan tegas tentang upaya melindungi kedaulatan negara di tepi selatan Laut China Selatan. “Kepulauan Natuna adalah bagian dari kedaulatan dan ini sudah final,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Menegakkan kedaulatan atas kepulauan luas ini menjadi salah satu prioritas utama kabinet Jokowi. Dalam rapat kabinet di lokasi, presiden membahas pengembangan industri perikanan dan sektor minyak serta gas di Natuna. Pemerintah akan memindahkan ribuan kapal penangkap ikan dari Jawa ke Natuna; sekitar 12 perusahaan migas kini beroperasi di ZEE. Sejak Oktober 2014, Jokowi berkomitmen memperkuat kedaulatan sebagai bagian visi menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Pemerintah tak mentolerir lebih dari 5.000 kapal asing, termasuk dari negara tetangga dan China, beroperasi ilegal. Praktik itu merendahkan kedaulatan dan menimbulkan kerugian tahunan lebih dari $20 miliar.
Sejak Jokowi memimpin, pemerintah menenggelamkan ratusan kapal penangkap ikan ilegal sehingga praktik penangkapan ikan ilegal turun sekitar 80%. Pada 7 Maret, aparat membom kapal Viking berbendera Nigeria — kapal besar terakhir yang menjadi buronan internasional karena bertahun-tahun menangkap ikan gigi taring di perairan selatan. “Ini untuk menjadi jera bagi yang lain,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Strategi maritim ini bertujuan menegakkan kepentingan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada 5 April, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Papua untuk meresmikan beberapa proyek infrastruktur; kunjungan ini adalah yang keempat dalam dua tahun ke provinsi paling timur yang berbatasan dengan Papua Nugini, dimulai dengan peresmian Pelabuhan Wasior di Teluk Wondamba, Papua Barat.
