Peristiwa global, konflik antarnegara dan diplomasi luar negeri
Pada kunjungan resmi ke Timor Leste 26 Januari, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia mendukung sektor penting. Dukungan mencakup infrastruktur, komunikasi, transportasi, kesehatan, serta pengembangan bisnis hilir untuk memperkuat kerja sama kedua negara.
Kebijakan pemberian bebas visa bagi Israel tidak memperoleh dukungan dari masyarakat. Pada penghujung Desember 2015, pemerintah menambahkan 84 negara ke dalam daftar penerima fasilitas bebas visa. Dengan penambahan ini, total negara yang memperoleh akses bebas visa bertambah menjadi 131.
Indonesia dan Australia bersiap mempererat kerja sama di bidang militer, keamanan dan ekonomi. Duta besar Indonesia menegaskan bahwa setelah dua tahun penuh ketegangan, hubungan strategis kedua negara kini kembali berada di jalurnya.
Presiden Joko Widodo tidak menolak secara terang-terangan ide bergabung dengan koalisi militer 34 negara pimpinan Arab Saudi. Pemerintah kemudian memutuskan untuk mengambil jarak dari koalisi anti-teror tersebut. Pihak keamanan menyampaikan keputusan pemerintah itu kepada publik.
Pada Kamis, 17 Desember, Fumio Kishida dan Jenderal Nakatani memimpin pertemuan pertama Indonesia-Jepang di Tokyo selama 100 menit. Pertemuan berlangsung dari pukul 14.30 hingga 16.10. Retno Marsudi dan Jenderal (Purn.) Ryamizard Ryacudu menghadiri pertemuan tersebut saat kunjungan resmi ke Jepang.
Arab Saudi aktif membentuk koalisi. 1991, monarki Sunni ini bekerja sama dengan Amerika, Inggris, Prancis, dan negara pengimpor minyak untuk mengusir pasukan Saddam dari Kuwait. Tahun ini, militer Saudi memimpin serangan terhadap kelompok Syiah Houthi di Yaman dengan dukungan Mohamed bin Salman melalui koalisi lain. Koalisi ini melibatkan pesawat tempur Saudi serta jet-jet dari Qatar,…
Terpilihnya kembali Indonesia dalam Dewan IMO menunjukkan pengakuan global atas peran strategisnya sebagai negara kepulauan terbesar.
Meski isu keamanan dan geopolitik menonjol, Indonesia dan Australia tetap menjalin kemitraan ekonomi jangka panjang di bidang bisnis.
Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menegaskan prioritas kebijakan luar negeri yang mendahulukan kepentingan nasional secara konsisten. Menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas memang merupakan hal yang lumrah dalam kebijakan luar negeri seorang pemimpin. Namun, yang menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana Jokowi merumuskan makna dari kepentingan nasional tersebut.
ETAN mendesak Presiden Obama supaya menuntut Presiden Joko Widodo segera menghentikan pelanggaran HAM. Hampir 1.400 orang menandatangani petisi yang mendesak Presiden AS mengaitkan dukungan bagi pasukan Indonesia dengan perbaikan HAM.