Hukum

Presiden menegaskan pemerintah akan tetap memberlakukan hukuman mati bagi pengedar narkoba meskipun mendapat tekanan atau kritik internasional.

Keluarga dua warga Australia yang terancam hukuman mati meminta presiden mengunjungi Penjara Kerobokan. Mereka yakin siapa pun yang melihat kontribusi luar biasanya di penjara tidak akan mendukung eksekusi.

Presiden Joko Widodo melanjutkan program eksekusi pada hari Minggu sebagai pernyataan nasionalisme yang kuat. Publik menyoroti keputusan itu karena lima dari enam terpidana yang mendapat hukuman mati adalah warga negara asing.

Pemerintah mengabaikan permintaan terakhir sejumlah pemimpin asing dan mengeksekusi enam terpidana narkoba, lima warga negara asing. Tindakan ini menegaskan bahwa pemerintahan baru tetap berpegang pada sikap tegas dalam menangani kejahatan narkotika.

Pemerintah Brasil menarik pulang duta besarnya sebagai tanggapan atas eksekusi dua warganya terkait perdagangan narkotika. Pemerintah Belanda juga menarik duta besarnya untuk menanggapi pelaksanaan hukuman mati tersebut.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, serta atas benda tidak bergerak yang tidak dapat terkena hak tanggungan. Pemberi fidusia tetap memegang benda yang menjadi jaminan meskipun ia mengalihkan hak jaminan tersebut. Tujuan utama jaminan fidusia adalah menjamin pembayaran utang tertentu dan memberi kedudukan…

Sekelompok penggemar punk dan hardcore baru-baru ini menggelar konser spontan di lahan kosong belakang kedai kopi Aceh.

Pada bulan Juli 2014, Newmont Mining Corporation mengajukan gugatan ke International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). Perusahaan itu menggunakan Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dan Belanda sebagai dasar gugatan. Perusahaan tambang ini menilai bahwa kebijakan pemerintah yang akan melarang ekspor mineral mentah melanggar isi perjanjian tersebut. Gugatan ini muncul empat bulan…

Laporan Relawan Pemantau Hutan Kalimantan menyebutkan perusahaan tambang Harita Group di Kalimantan Barat melampaui batas izin wilayahnya. Investigasi menemukan bahwa PT Karya Utama Tambang Jaya melakukan penambangan ilegal di area seluas 78 hektare. Perusahaan itu hanya memiliki izin resmi untuk menambang bauksit di wilayah seluas 8.878 hektare.