Memasuki tahun baru, kita meninjau kembali berbagai peristiwa penting di Asia Tenggara. Peristiwa tersebut menjadi sorotan sepanjang 12 bulan terakhir. Media internasional juga memberi perhatian luas dan banyak membahas berita-berita tersebut.
Kudeta Thailand
Setelah protes berlarut-larut selama beberapa bulan, militer Thailand turun tangan pada 22 Mei. Mereka kemudian menetapkan status darurat militer. Pemerintah kemudian menyusun konstitusi sementara sebagai landasan pembentukan pemerintahan sipil berhaluan pro-militer. Dalam perkembangan selanjutnya, Jenderal Prayuth Chan-ocha resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand yang ke-29.
MH370, MH17, QZ8501
Tragedi penerbangan menjadi salah satu isu besar pada tahun tersebut. Malaysia Airlines melaporkan penerbangan MH370 hilang pada Maret saat membawa 239 penumpang dan awak. Hingga kini, tim pencarian belum menemukan pesawat tersebut. Beberapa bulan kemudian, rudal menembak jatuh Malaysia Airlines MH17 di kawasan timur Ukraina. Insiden itu menewaskan seluruh 298 orang di dalam pesawat. Sementara itu, tim pencarian internasional menemukan lokasi jatuhnya AirAsia QZ8501 di selatan Sumatra. Sebelumnya, pesawat yang mengangkut 162 orang itu hilang pada 27 Desember.
Kemenangan Pemilu Jokowi
Joko Widodo, Gubernur Jakarta, berhasil terpilih menjadi presiden. Sebagai politisi, ia menunjukkan gaya kepemimpinan yang berbeda dari kebiasaan. Misalnya, ia melakukan inspeksi mendadak ke berbagai kantor pemerintahan untuk memastikan pegawai negeri bekerja secara efektif. Banyak pihak memandang terpilihnya Jokowi sebagai kemajuan penting bagi demokrasi Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia memilih presiden yang tidak memiliki hubungan dengan militer maupun Soeharto, pemimpin otoriter yang berkuasa lebih dari 30 tahun.
Brunei Menerapkan Hukum Syariah
Brunei mulai memberlakukan hukum syariah pada Mei lalu, sehingga menjadi negara pertama di Asia Timur yang menerapkannya secara nasional. Tahap awal penerapan mencakup pelanggaran umum, seperti makan di tempat umum saat bulan Ramadan, tidak menghadiri salat Jumat, serta kehamilan di luar pernikahan. Pada tahap kedua, aturan tersebut menetapkan hukuman amputasi bagi pelaku pencurian dan hukuman cambuk untuk pelanggaran seperti aborsi, konsumsi alkohol serta hubungan sesama jenis. Sementara itu, tahap ketiga akan memberlakukan hukuman mati, termasuk rajam bagi pelaku zina serta eksekusi untuk tindak pemerkosaan dan sodomi.
Penentangan terhadap Proyek Bendungan Laos
Laos menyetujui pembangunan bendungan besar di Sungai Mekong, meskipun Thailand, Vietnam, dan Kamboja menentang rencana tersebut. Negara-negara tetangga serta sejumlah organisasi lingkungan meminta Laos melakukan kajian dampak yang lebih mendalam sebelum melanjutkan proyek ini.
Sengketa Maritim di Laut China Selatan
China masih terlibat sengketa dengan Vietnam dan Filipina terkait klaim atas sejumlah wilayah di Laut China Selatan, yang juga dikenal sebagai Laut Filipina Barat. China dituduh melanggar kedaulatan beberapa negara ASEAN karena membangun atau menempatkan berbagai fasilitas di area perairan yang masih dipersengketakan. Putusan arbiter internasional mengenai klaim maritim yang saling bertentangan pada tahun depan diperkirakan akan menjadikan isu ini sebagai salah satu perhatian utama di kawasan Asia Pasifik.
Aksi Mogok Kerja di Industri Garmen Kamboja
Ribuan buruh industri garmen di Kamboja ikut serta dalam aksi mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah minimum bulanan. Namun, pada Januari lalu, aksi tersebut dihentikan secara paksa oleh aparat kepolisian, sementara demonstrasi publik di Phnom Penh dilarang. Gerakan ini juga menyerukan kepada merek-merek pakaian internasional agar memastikan para pemasok mereka di Kamboja menghormati hak-hak pekerja.
Partai Oposisi Kamboja Bergabung dengan Parlemen
Setelah memboikot parlemen selama 10 bulan sebagai bentuk protes terhadap dugaan kecurangan pemilu yang luas, sebanyak 55 anggota oposisi Kamboja akhirnya sepakat untuk dilantik sebagai anggota parlemen pada Agustus lalu. Keputusan ini memberi kesempatan bagi pihak oposisi untuk menyampaikan agenda politiknya di parlemen. Namun, sejumlah pengamat menilai langkah tersebut juga dapat memperkuat posisi Hun Sen, yang telah menjabat sebagai perdana menteri Kamboja selama tiga dekade terakhir.
Malaysia Akan Memperkuat Undang-Undang Penghasutan
Perdana Menteri Najib Razak tidak memenuhi janji kampanyenya untuk mencabut Undang-Undang Penghasutan. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa pemerintahannya akan merevisi sekaligus memperkuat aturan tersebut, yang pertama kali diberlakukan oleh pemerintahan kolonial Inggris pada 1948. Pada tahun itu, sejumlah pengacara, jurnalis, aktivis bahkan akademisi didakwa atas tuduhan penghasutan. Kondisi ini mendorong berbagai kelompok masyarakat untuk memperluas koalisi penentang undang-undang tersebut.
Myanmar Memegang Jabatan Ketua ASEAN
Isu-isu dalam negeri turut memengaruhi peran Myanmar saat menjabat sebagai ketua bergilir ASEAN. Meski demikian, kepemimpinan Myanmar di ASEAN pada tahun 2014 tetap dianggap bersejarah dan sangat penting, karena pada periode tersebut kawasan Asia Tenggara mulai mengambil langkah-langkah utama menuju persiapan integrasi ASEAN 2015.
Upaya Pemulihan Pasca-Haiyan di Filipina
Haiyan tercatat sebagai salah satu topan paling kuat dalam sejarah, yang menerjang sejumlah wilayah di Kepulauan Visayas, Filipina, pada November 2013. Bencana ini mendorong solidaritas masyarakat internasional dalam membantu proses pemulihan. Di sisi lain, para aktivis iklim menjadikan Haiyan sebagai contoh nyata dari dampak serius pemanasan global. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur Malaysia pekan lalu memicu banjir terparah dalam 30 tahun terakhir di negara-negara bagian wilayah timur.
Apakah tahun 2015 akan menghadirkan perubahan bagi kawasan ini? Yang jelas, tahun tersebut akan menjadi momen penting dalam sejarah, seiring Asia Tenggara yang mulai memasuki tahap transisi menuju terbentuknya komunitas ASEAN yang lebih terintegrasi dalam beberapa bulan ke depan.
