Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba memberhentikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 14 September. Ia menunjuk wakilnya, Suahasil Nazara, sebagai pengganti. Pergantian menteri kedua dalam kurang dari setahun ini mencerminkan memburuknya krisis pada program ekonomi pemerintahannya. Purbaya menerima kabar pemecatannya lewat telepon saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR tentang usulan anggaran 2027. Beberapa jam kemudian Prabowo melantik Suahasil sebagai Menteri Keuangan, menjadikannya menteri ketiga sejak Prabowo menjabat pada Oktober 2024. Istana kepresidenan tidak memberikan penjelasan substantif. Prabowo berjanji mentransformasi Indonesia lewat peningkatan belanja negara. Ia menjanjikan makanan bergizi gratis untuk puluhan juta anak dan ibu hamil. Ia berjanji membangun tiga juta rumah setiap tahun. Targetnya mencakup swasembada pangan dan swasembada energi. Pemerintah juga menjanjikan peningkatan anggaran militer. Ia mendorong percepatan pengembangan industri hilir. Industri itu akan mengolah bahan mentah seperti nikel menjadi logam, baterai, dan produk ekspor bernilai tambah tinggi.
Ia mengatakan langkah ini akan menaikkan pertumbuhan tahunan dari sekitar 5% menjadi 8%. Pemerintah memberi mandat kepada badan investasi Danantara untuk mengelola aset negara senilai ribuan triliun rupiah. BUMN, bank, dan militer mendapat peran ekonomi yang semakin besar. Prabowo menyajikan kebijakannya sebagai ekonomi Pancasila, simbol nasionalisme sejak era Soekarno. Ia merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas industri strategis dan SDA. Menurutnya, kekayaan Indonesia banyak mengalir ke luar negeri. Oleh karena itu, negara kuat harus memobilisasi sumber daya demi pembangunan nasional. Retorika ini bukan menentang modal asing, melainkan menuntut aturan lebih menguntungkan bagi negara dan oligarki lokal. Pengolahan nikel sangat bergantung pada investasi dan teknologi China. Prabowo membentuk Danantara, dana kekayaan negara, untuk mengelola sekitar Rp16.000 triliun aset dan mengarahkan investasi ke proyek strategis. Danantara juga mencari modal asing serta mengejar keuntungan komersial.
Nasionalisme Ekonomi
Nasionalisme ekonominya bertujuan memperkuat kendali negara dan mempertahankan porsi lebih besar dari pendapatan SDA domestik. Program ini segera menghadapi kontradiksi mendasar. Prabowo menjanjikan lonjakan belanja publik besar-besaran tetapi enggan mengenakan pajak signifikan pada oligarki. Ia juga tidak mau menantang kerangka fiskal IMF pasca krisis 1997–1998. Pemerintah mengadopsi ketentuan ketat program IMF ke dalam hukum Indonesia. Saat negara bersiap mengakhiri program pada 2003, DPR dan pemerintah menetapkan batas defisit tahunan maksimal 3% PDB. Mereka juga menetapkan batas utang pemerintah sebesar 60% dari PDB. Dengan demikian, negara mempertahankan persyaratan eksternal itu sebagai jaminan domestik permanen bagi sektor keuangan internasional. Prabowo mempertahankan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan untuk memberi kepastian kepada investor internasional. Ia menjabat lebih dari 13 tahun di bawah tiga presiden: Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo. Pengalaman itu membantu menjaga kesinambungan kebijakan fiskal lintas pemerintahan. Sri Mulyani menjadi penghubung penting antara Indonesia dan dunia keuangan internasional.
Ia pindah dari dewan eksekutif IMF ke kabinet Presiden SBY. Pada 2010 ia meninggalkan jabatan itu untuk menjadi Direktur Pelaksana dan Kepala Operasi Bank Dunia. Ia kembali menjadi Menteri Keuangan pada era Jokowi tahun 2016. Sebagai tokoh berpengaruh di tatanan keuangan global, ia menerapkan tuntutan fiskal lembaga internasional di Indonesia. Untuk membiayai prioritas Prabowo tanpa melampaui batas defisit, Sri Mulyani memangkas anggaran besar sebesar Rp306,7 triliun pada awal 2025. Pemotongan itu menekan kementerian, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan layanan publik. Pemerintah memindahkan dana ke program makan bergizi gratis Prabowo dan ke Danantara. Pemotongan anggaran memicu demonstrasi mahasiswa berskala nasional pada Februari 2025 dengan slogan Indonesia Gelap. Para pengunjuk rasa menolak pengalihan dana dari pendidikan, kesehatan, dan layanan publik ke program makan bergizi Prabowo. Mereka menilai program itu minim transparansi dan melibatkan militer. Massa memperingatkan pemotongan anggaran akan menaikkan biaya kuliah, menghapus beasiswa, dan menggerus penghasilan guru.
Gelombang Protes
Gelombang protes yang jauh lebih besar pecah pada Agustus 2025. Kebijakan tunjangan perumahan bulanan Rp50 juta untuk anggota parlemen — nyaris 10 kali upah minimum Jakarta — memicu kemarahan publik yang segera meluas terhadap kebijakan penghematan, PHK massal, kenaikan harga, korupsi, dan hak istimewa parlemen. Kerusuhan menyebar ke sedikitnya 32 dari 38 provinsi setelah aparat Brimob menggilas Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek berusia 21 tahun, dengan kendaraan lapis baja dalam aksi keras di luar gedung parlemen. Tindakan represif negara menewaskan sedikitnya delapan orang dan menangkap ribuan lainnya. Prabowo menanggapi dengan memberi kelonggaran terbatas pada tunjangan anggota parlemen sambil memerintahkan polisi dan militer menindak tegas para pengunjuk rasa. Presiden memberhentikan Sri Mulyani secara tiba-tiba pada 8 September 2025 di tengah krisis; kabar menyebut ia baru menerima pemberitahuan sekitar satu jam sebelumnya. Pemecatan itu mencerminkan bahwa Prabowo berupaya mempercepat agendanya dengan melonggarkan batasan yang selama ini Kementerian Keuangan berlakukan.
Penggantinya, Purbaya, secara agresif mendorong pertumbuhan dengan menambah likuiditas dan belanja. Ia memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke bank-bank BUMN untuk mempercepat penyaluran kredit, serta berusaha meningkatkan penerimaan lewat pajak dan bea cukai tanpa mengenakan pajak baru yang berisiko memicu gejolak politik. Kontradiksi ini justru makin nyata. Pada 2025 defisit anggaran naik menjadi 2,92% dari PDB—level tertinggi lebih dari dua dekade di luar masa pandemi—sehingga posisi keuangan negara nyaris mencapai batas hukum 3%. Nilai tukar rupiah anjlok ke rekor terendah, sementara Moody’s dan Fitch menurunkan prospek peringkat utang Indonesia menjadi negatif, dengan alasan meningkatnya risiko fiskal dan berkurangnya kepastian kebijakan di bawah pemerintahan Prabowo. Konflik AS-Israel melawan Iran menambah tekanan pada anggaran Indonesia. Penutupan efektif Selat Hormuz mendorong harga minyak dunia melampaui $100 per barel, jauh di atas asumsi anggaran 2026 sebesar $70 per barel.
Importir Bersih
Sebagai importir bersih minyak, Indonesia mengalokasikan Rp381,3 triliun untuk subsidi energi dan kompensasi kepada perusahaan energi milik negara. Awalnya pemerintah berjanji menanggung kenaikan biaya ini dari anggaran, mengambil langkah seperti membatasi jatah bahan bakar, memangkas perjalanan dinas, dan mengurangi layanan makan bergizi gratis di sekolah satu hari setiap minggu. Namun pada bulan Juni, Pertamina menaikkan harga dua jenis bensin nonsubsidi yang banyak masyarakat pakai sekitar 32%. Kenaikan harga bahan bakar memicu gelombang protes baru; mahasiswa mendominasi aksi dengan slogan “Menuju Indonesia Bangkrut”. Aksi menyebar dari Jakarta ke Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, dan kota lain, sehingga memperbesar kemarahan publik yang menumpuk akibat tingginya biaya hidup, ketidakpastian lapangan kerja, dan hak istimewa elite politik.
Berbagai pemimpin mahasiswa dan komentator yang mendapat sorotan media merumuskan tuntutan gerakan dengan nada kehati‑hatian fiskal; mereka menuntut penurunan harga bahan bakar dan pangan serta mengkritik program‑program pemerintah yang boros—terutama program makan bergizi gratis dan koperasi desa—yang memperberat tekanan pada anggaran. Program makan bergizi gratis Prabowo menjadi sasaran utama kemarahan publik setelah wabah keracunan massal terkait program ini menimpa lebih dari 50.000 orang di seluruh negeri; pada minggu pertama September hampir 2.000 siswa dan guru jatuh sakit, mendorong orang tua menuntut penyelidikan pidana dan penghentian operasi dapur yang tidak memenuhi standar. Badan Gizi Nasional telah menutup hampir 2.000 dapur karena pelanggaran kebersihan. Pemerintah memangkas alokasi awal program makan bergizi gratis 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, lalu menyusutkannya menjadi Rp229 triliun. Pemotongan itu menunjukkan mundurnya pemerintah dari janji paling ambisius Prabowo bahwa nasionalisme ekonomi akan menguntungkan masyarakat.
Hampir Mustahil
Purbaya menghadapi tugas yang hampir mustahil: meningkatkan penerimaan negara secara signifikan tanpa menaikkan pajak secara terang‑terangan maupun memangkas program unggulan Prabowo. Pada 10 September ia berusaha merampingkan mekanisme pemungutan pendapatan dengan memberantas korupsi dan kebocoran di lingkungan pajak dan bea cukai serta memerintahkan rotasi sekitar 400 pejabat. Pejabat yang Prabowo tunjuk langsung di lembaga penerimaan menolak langkah ini dan memprotes langsung kepada presiden; empat hari kemudian, pada 14 September, presiden mencopot Purbaya. Konflik itu mencerminkan krisis yang lebih dalam: upaya membiayai program-program yang semakin sulit pemerintah pertahankan di bawah batasan ketat IMF. Presiden mencopot Purbaya meski Purbaya termasuk pendukung paling gigih, bukan karena menentang agenda Prabowo.
Ia dicopot setelah upayanya mengamankan penerimaan dan likuiditas yang diperlukan memicu konflik birokrasi, menimbulkan kekhawatiran investor internasional, dan gagal menutup jurang antara janji pemerintah dan ketersediaan sumber daya. Suahasil Nazara dilantik untuk menstabilkan kondisi yang genting. Sebagai teknokrat senior di Kementerian Keuangan yang pernah bekerja di bawah Sri Mulyani, ia berkomitmen mempertahankan kesinambungan kebijakan sambil menegaskan pentingnya anggaran yang sehat dan kredibel, komunikasi yang dapat diprediksi serta ketaatan ketat pada batas defisit 3%. Rancangan anggaran 2027 menetapkan defisit sebesar 2,4% dari PDB dan target pertumbuhan 6%, jauh di bawah janji Prabowo yang berkali-kali menyebut 8%.
Tetap Meningkat
Belanja negara tetap meningkat namun dengan laju yang diperlambat, sementara program makan bergizi gratis dialokasikan Rp240,2 triliun—jumlah besar tetapi jauh lebih rendah daripada biaya rencana awal Prabowo yang bersifat universal. Penunjukan Suahasil bukan tanda bahwa nasionalisme ekonomi Prabowo ditinggalkan. Langkah ini bertujuan membuat kebijakan tersebut lebih dapat diterima oleh pasar keuangan internasional dengan mereduksi janji‑janji sosial, memangkas pengeluaran di sektor lain, dan tetap mempertahankan inti otoritarianismenya: penguatan Danantara, peran besar perusahaan negara, perluasan peran militer serta pemusatan kendali ekonomi di tangan presiden. Koalisi Prabowo menguasai 470 dari 580 kursi di parlemen.
Tanpa oposisi kelembagaan yang kuat, ketidakpuasan publik berkali‑kali meletus menjadi gelombang protes luas yang tidak terorganisir secara politik, dipicu oleh isu‑isu seperti pemotongan anggaran pendidikan, tingginya biaya hidup, hak istimewa elite, kekerasan aparat kepolisian, kenaikan harga bahan bakar, intervensi militer serta masalah pada program makan bergizi gratis. Pergantian pejabat yang berulang di Kementerian Keuangan mencerminkan meningkatnya ketidakstabilan. Sri Mulyani dianggap terlalu kaku menerapkan tuntutan keuangan internasional untuk menampung ambisi Prabowo, sementara Purbaya terlalu agresif mengejar ambisi ini hingga berbenturan dengan jaringan presiden sendiri. Kini Suahasil diberi tugas menyatukan janji‑janji yang saling bertentangan: pengeluaran negara yang besar, pengetatan fiskal, pemulihan kepercayaan investor dan tuntutan publik yang terus meningkat.
