Di tengah ekonomi Indonesia yang terus memburuk, Presiden Joko Widodo tampak frustrasi pada Rabu, 17 Juni. Ia meminta penjelasan atas lambannya pelaksanaan reformasi. Jokowi juga menegaskan bahwa keterlambatan tersebut akan menimbulkan konsekuensi serius. Saat berkunjung ke Pelabuhan Tanjung Priok, ia menyoroti lambatnya proses layanan di pelabuhan utama Jakarta itu. Ia mengatakan pelabuhan tersebut harus bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Jokowi juga meminta pemerintah meningkatkan layanan impor dan ekspor barang. Ia menyampaikan bahwa informasi yang ia terima menunjukkan rata-rata waktu tinggal barang berada di kisaran 4,7 hingga 5,5 hari. Namun, ia kemudian mengetahui bahwa proses tersebut bisa memakan waktu hingga 25 hari. Ia menambahkan agar pihak terkait tidak terus mengatakan semuanya berjalan baik jika kenyataannya tidak demikian. Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan perbaikan secara terbuka. Jika ia tidak memperoleh jawaban yang jelas, maka ia akan mencari tahu sendiri dengan caranya.
Sehari sebelumnya, Dana Moneter Internasional menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia menjadi 4,7%. Bank Dunia juga memuat angka tersebut dalam ringkasan prospek global yang rilis pada 10 Juni. Pernyataan itu, bersama penurunan proyeksi pertumbuhan, menunjukkan prospek yang kurang menggembirakan bagi Indonesia. Kondisi ini terjadi terutama karena agenda reformasi presiden mulai menghadapi hambatan. Beberapa tahun sebelumnya, ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini sempat menarik perhatian karena mencatat pertumbuhan PDB tertinggi di kawasan. Namun, pada kuartal tersebut, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7%, laju paling lambat dalam enam tahun terakhir. Permintaan komoditas dari China menurun, konsumsi dalam negeri melemah, dan pemerintah belum merealisasikan belanja secara optimal. Faktor-faktor tersebut memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jokowi terpilih dengan membawa harapan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di sektor maritim, jalan raya, dan logistik. Namun, meskipun pemerintah telah meluncurkan sejumlah proyek infrastruktur, proyek-proyek tersebut belum menunjukkan kemajuan nyata yang signifikan.
Tidak Konsisten
Di sisi lain, para menteri Jokowi masih memberikan pernyataan yang tidak konsisten, sementara mereka juga saling melempar tanggung jawab. Kemarin, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyampaikan kepada wartawan asing bahwa kendala utama yang ia hadapi dalam menjalankan kebijakan perdagangan adalah masalah koordinasi serta belum adanya kesepahaman di antara para menteri. Ia mengatakan dalam sebuah diskusi bahwa perbedaan pola pikir terkadang menjadi kendala, sehingga menjadi tantangan tersendiri baginya untuk meyakinkan pihak-pihak terkait. Salah satu contohnya adalah kebijakan pemerintah belum lama ini untuk mengimpor bahan pangan utama, seperti cabai dan bawang merah, menjelang bulan Ramadan.
Langkah ini diambil karena pada periode tersebut harga biasanya meningkat tajam dan pasokan cenderung menurun, terutama menjelang masa panen. Keputusan impor tersebut mendapat penolakan kuat dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang menilai kebijakan ini dapat merugikan petani karena berpotensi mengurangi pendapatannya. Rachmat mengatakan bahwa terkadang ada pihak yang menolak impor, namun ia menjelaskan kepada presiden bahwa kebutuhan produksi harus dihitung secara cermat. Ia menegaskan bahwa tugasnya adalah melindungi konsumen. Rachmat juga menambahkan bahwa dalam beberapa minggu terakhir, Menteri Pertanian sempat menghubunginya hingga lima kali sehari untuk membujuknya agar tidak memberikan izin impor bahan pokok.
Ekspor Impor
Data perdagangan yang memperlihatkan penurunan pada impor maupun ekspor menunjukkan bahwa surplus perdagangan Indonesia terus meningkat pada bulan Mei, menjadi bulan keenam secara berturut-turut, dengan nilai mencapai $950 juta. Berdasarkan data dari badan statistik resmi, impor mengalami penurunan tajam sebesar 21,4% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan melemahnya permintaan konsumen. Sementara itu, ekspor juga turun secara tahunan sebesar 15,2% menjadi $12,56 miliar, meskipun penurunannya tidak sedalam impor. Rachmat menyampaikan bahwa angka-angka tersebut kemungkinan baru akan menunjukkan perbaikan mulai tahun depan.
Namun, presiden yang mulai kehilangan kesabaran karena lambannya kemajuan menyampaikan peringatan tegas setelah melakukan kunjungan ke pelabuhan pada hari sebelumnya. Jokowi menegaskan bahwa jika pelaksanaan kebijakan semakin sulit dijalankan, ia tidak akan ragu untuk memberhentikan direktur jenderal, pihak yang bertanggung jawab di lapangan, maupun para menteri. Mantan pengusaha tersebut meminta penjelasan mengenai langkah paling tepat untuk mengatasi persoalan ini. “Saya telah terbiasa menangani berbagai persoalan bisnis selama 28 tahun, dan mencari fakta sudah menjadi bagian dari kegiatan rutin saya setiap hari.”
