Setelah setahun lebih, pelaku usaha lokal melihat BUMN mendominasi banyak proyek infrastruktur. Mereka kemungkinan menyambut keputusan pemerintah yang meminta BUMN membuka ruang lebih besar bagi perusahaan lokal. Pada Rabu, Presiden Joko Widodo memperingatkan BUMN konstruksi agar tidak memonopoli proyek pemerintah. Ia menilai pemerintah perlu memperluas akses swasta agar mereka terus mengembangkan kemampuan mengerjakan proyek daerah. Presiden meminta pemerintah melibatkan swasta secara tepat dan memperbanyak proyek padat karya. Pemerintah juga perlu lebih sering mengajak kontraktor lokal kecil dan menengah belajar menangani proyek besar. Presiden menyampaikan imbauan itu dalam rapat kabinet di Istana Negara. Tujuannya mendorong ekonomi lewat infrastruktur sekaligus memperkecil kesenjangan di Indonesia. Di era pemerintahan Jokowi, Indonesia mencatat perbaikan dalam pemerataan pendapatan, terlihat dari turunnya rasio Gini menjadi 0,394 pada 2016 dari sebelumnya 0,402 pada 2015.
Semakin rendah rasio Gini, semakin besar tingkat pemerataan pendapatan di suatu negara. Meski demikian, Presiden menargetkan penurunan rasio Gini yang lebih besar lagi. Untuk mencapainya, pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu cara menciptakan lebih banyak pekerjaan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas, mengatakan pemerintah akan mengalokasikan sekitar 40% anggaran negara tahun ini untuk proyek infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kemudian menjabarkan lebih lanjut arahan Presiden. Ia menyatakan bahwa pemerintah pada dasarnya melarang BUMN menggarap proyek infrastruktur berskala menengah dengan nilai investasi di bawah Rp50 miliar. Pemerintah juga melarang BUMN membentuk usaha patungan dengan sesama BUMN dalam proyek infrastruktur. Sebaliknya, pemerintah mewajibkan BUMN bermitra dengan perusahaan swasta.
Transfer Pengetahuan
Menurut Basuki, kerja sama itu akan membantu perusahaan konstruksi swasta lokal memperoleh transfer pengetahuan. Dengan begitu, mereka bisa lebih siap menangani proyek berskala besar pada masa mendatang. “Sebagai contoh, dalam proyek pembangunan bendungan, Waskita Karya tidak boleh menjalin kemitraan dengan Hutama Karya. Waskita harus menggandeng perusahaan swasta lokal,” katanya. Basuki menjelaskan bahwa pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proyek infrastruktur kecil senilai kurang dari Rp200 juta. Proyek tersebut mencakup pembangunan irigasi dan sanitasi. Pemerintah menunjuk langsung kelompok masyarakat untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan. “Kami mendampingi komunitas dan menyediakan landasan hukum agar mereka dapat ikut mengerjakan proyek infrastruktur. Saya kira, secara umum kami telah menjalankan perintah Presiden,” tutur dia. Basuki menambahkan bahwa pemerintah telah menerapkan skema penunjukan langsung ini sejak 2015.
Mohammad Faisal, ekonom dari CORE, menyambut positif langkah pemerintah yang ingin memanfaatkan belanja infrastruktur untuk menyasar masyarakat berpendapatan rendah. Menurutnya, hal ini penting karena kesenjangan ekonomi di Indonesia masih bertahan, meskipun rasio Gini menunjukkan penurunan. “Rendahnya rasio Gini tidak dapat langsung diartikan sebagai keberhasilan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Menurutnya, penurunan ini lebih disebabkan oleh berkurangnya pendapatan masyarakat kelas menengah atas akibat lesunya ekonomi global, karena pendapatan mereka erat kaitannya dengan perdagangan global,” tutur dia. Menurut Faisal, pemerintah perlu mengatasi ketimpangan ekonomi dengan cara yang lebih terstruktur, yakni melalui penyediaan pekerjaan layak dan layanan dasar yang memadai bagi kelompok berpenghasilan rendah di wilayah pedesaan, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga kebutuhan pokok yang murah.
