Presiden Joko Widodo berencana menawarkan amnesti pajak untuk mendorong warga memulangkan dana di luar negeri, guna memperkecil defisit transaksi berjalan. Pemerintah akan merevisi aturan agar pemulangan dana bebas pajak, kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Pemerintah juga akan memberi keringanan pajak bagi perusahaan yang menyimpan dana di dalam negeri, tambahnya kepada parlemen pada Kamis. Perubahan ini membutuhkan persetujuan parlemen dan menjadi prioritas utama kementerian untuk 2015, tambahnya.
Setelah kerusuhan etnis 1998, banyak warga Tionghoa kaya memindahkan dananya ke Singapura. Bank-bank swasta di Singapura menawarkan produk keuangan lebih beragam daripada lembaga keuangan Indonesia. Presiden berupaya menghidupkan kembali ekonomi yang tumbuh paling lambat dalam lima tahun terakhir. Ia juga ingin mempersempit defisit neraca transaksi berjalan yang membebani rupiah. Eric Sugandi menilai langkah ini positif, namun efektivitasnya masih perlu kita lihat. Penabung Indonesia di Singapura akan mempertimbangkan keamanan dana, pilihan instrumen, dan hubungan dengan manajer dana lokal.
Pendapatan Tinggi
Jumlah individu berpendapatan tinggi di Indonesia naik 7,5% pada 2013 menjadi 40.000 orang dengan total kekayaan sekitar $134 miliar, menurut Laporan Kekayaan Dunia Capgemini dan RBC Wealth Management. UBS, Credit Suisse dan DBS Group Holdings termasuk pengelola kekayaan pribadi terbesar di Singapura. Sejak Jokowi menjabat 20 Oktober, rupiah turun 4,7% terhadap dolar AS karena prospek kenaikan suku bunga AS memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang.
Pada 2013 rupiah anjlok 21% setelah Morgan Stanley memasukkan rupiah sebagai salah satu dari lima mata uang negara berkembang yang rentan akibat defisit eksternal Indonesia yang besar. Bank sentral memperkirakan defisit transaksi berjalan tahun ini mencapai 3–3,5% dari PDB, lebih tinggi dibandingkan perkiraan 3% pada 2014. Menteri Keuangan Bambang memperingatkan bahwa arus modal keluar akibat perubahan kebijakan Federal Reserve berpotensi mengganggu stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan tahun ini. “Amnesti pajak ditujukan untuk mendorong repatriasi dana ke Indonesia,” ujarnya di parlemen Kamis. “Keringanan pajak akan memberi insentif bagi perusahaan agar tidak mengirim dividen ke luar negeri.”
