Pada Oktober 2014, Indonesia melantik Joko Widodo sebagai presiden baru. Banyak warga menyambut terpilihnya Jokowi, presiden pertama dari luar elite politik dan militer, sebagai kemenangan demokrasi. Banyak warga berharap pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Namun sebagian orang meragukan kemampuannya menyeimbangkan kepentingan domestik dan internasional. Kekhawatiran itu termasuk dampak terhadap keterlibatan Amerika Serikat di kawasan. Jokowi kemungkinan besar akan memprioritaskan isu domestik selama masa jabatannya. Langkah awalnya, seperti menaikkan harga bahan bakar, menunjukkan fokus pada masalah dalam negeri. Namun ia juga menetapkan prioritas luar negeri, termasuk memperkuat kehadiran maritim Indonesia. Ia berencana memperluas peran di ASEAN dan kawasan Asia-Pasifik serta meningkatkan belanja pertahanan.
Jokowi berkali-kali menegaskan niatnya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara kepulauan, kemampuan maritim krusial bagi Indonesia, namun infrastruktur pelabuhan dan kekuatan angkatan lautnya masih tertinggal. Kondisi ini lama menghambat upaya menghubungkan ribuan pulau dan menjaga kedaulatan perairan. Kekhawatiran sengketa baru di Laut China Selatan mendorong Jokowi memperkuat kehadiran maritim. China, Filipina, dan Vietnam terlibat dalam sengketa itu. Indonesia sering menjadi penengah netral antara negara-negara ASEAN dan China. Namun klaim sembilan garis China tumpang tindih dengan perairan Indonesia di sekitar Natuna. Kondisi ini mendorong Jokowi meningkatkan patroli dan kehadiran angkatan laut. Jokowi berjanji menindak penangkapan ikan ilegal secara tegas. Penenggelaman tiga kapal Vietnam pada November menarik perhatian internasional. Pada Desember, pihak berwenang menyita dan menenggelamkan 22 kapal penangkap ikan China, memicu spekulasi ketegangan. Tindakan serupa terhadap kapal China bisa memperburuk hubungan bilateral dan stabilitas regional.
Prioritas Lain
Prioritas lain Jokowi pada 2015 adalah memastikan kepentingan Indonesia terwakili di lembaga ekonomi regional. AEC, yang bertujuan menciptakan pasar tunggal bagi 10 negara ASEAN, akan diberlakukan akhir 2015. Jokowi menilai AEC menguntungkan perekonomian Indonesia, namun khawatir negara ini bisa dirugikan oleh praktik perdagangan tidak adil. Seruannya melindungi kepentingan ekonomi mencerminkan meningkatnya nasionalisme ekonomi. Pemerintah baru diperkirakan menekankan agenda internasional yang mendukung pembangunan ekonomi nasional, dan keputusan Jokowi akan berpengaruh besar pada implementasi AEC serta inisiatif regional lainnya.
Sebagai pemimpin demokrasi yang dinamis, Jokowi kemungkinan harus menavigasi arena politik domestik yang kompleks dan terpecah selama masa jabatannya. Agenda kebijakan luar negerinya yang luas, serta rencananya menaikkan belanja pertahanan menjadi 1,5% dari PDB dalam lima tahun, berpotensi mendapat perlawanan dari parlemen yang dikuasai oposisi dan bisa bersikap antagonis terhadap presiden baru. Namun, tokoh-tokoh kunci dalam pemerintahan Jokowi meremehkan kekhawatiran ini. Penasihat senior presiden, Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini memperkirakan hubungan dengan parlemen akan membaik pada 2015 karena kepemimpinan Jokowi yang tegas dalam mengejar kepentingan rakyat, termasuk peningkatan kesejahteraan ekonomi, akan diakui.
Walau masih banyak yang belum pasti beberapa bulan setelah pelantikan, pernyataan Jokowi sejauh ini mengisyaratkan bahwa ia cenderung memanfaatkan pengaruh regional Indonesia untuk mendorong kebijakan yang menguntungkan perekonomian domestik. Prioritas luas tersebut akan menjadi dasar tindakan pemerintahannya pada 2015 dan menentukan peran Indonesia di kawasan serta hubungannya dengan kekuatan seperti Amerika Serikat dan China. Sebagai kekuatan regional yang sedang tumbuh, keputusan-keputusan selama masa kepresidenan Jokowi—terutama terkait integrasi ekonomi dan keamanan maritim—akan berdampak pada Asia Tenggara dan kawasan Asia-Pasifik secara lebih luas. Karena popularitas presiden baru ini berpotensi membuka peluang kerja sama baru, Amerika Serikat sebaiknya memperhitungkan kepentingan Indonesia saat berusaha memperdalam keterlibatan dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara.
