Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo mengajukan revisi anggaran 2015 ke DPR. Revisi itu menciptakan ruang fiskal hingga Rp155 triliun. Menteri Keuangan menyatakan pemerintah akan menggunakan dana tersebut untuk infrastruktur, kesejahteraan, dan maritim. Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa dalam revisi anggaran 2015 pemerintah menargetkan penerimaan Rp1.793,6 triliun dan mengalokasikan pengeluaran Rp2.039,5 triliun, menghasilkan defisit sekitar Rp245,9 triliun atau 2,21% PDB.
Menurut Bambang, penghapusan subsidi untuk bensin oktan rendah (RON88) Pertamina akan memangkas pengeluaran negara hingga Rp230 triliun tahun ini. Pemerintah menggunakan sebagian penghematan untuk melunasi utang subsidi kepada Pertamina sebesar Rp25 triliun. Pemerintah menanggung subsidi listrik untuk perusahaan listrik negara dan mengalokasikan Rp37 triliun untuk subsidi pupuk serta modal BUMN. Bambang mengatakan bahwa ruang fiskal yang tersisa hanya sebesar Rp155 triliun.
Bambang menyatakan pemerintah menaikkan belanja infrastruktur menjadi Rp290 triliun (sebelumnya Rp139 triliun) untuk menambah dana kementerian infrastruktur. Menurut Bambang, PUPR berencana meningkatkan dana untuk bendungan, infrastruktur air, jalan dan perumahan; Kemenhub akan memperluas jaringan kereta di luar Jawa, memperpanjang landasan pacu untuk menampung Boeing 737, dan membangun pelabuhan guna memperbaiki konektivitas. Pemerintah meningkatkan alokasi khusus daerah dari Rp20 triliun menjadi Rp55,8 triliun, dengan fokus pada pengembangan irigasi, infrastruktur jalan dan layanan kesehatan.
Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp1.300 triliun, naik dari Rp1.200 triliun. Ia menyatakan bahwa dengan langkah tersebut rasio pajak terhadap PDB meningkat menjadi 13,5%, dibandingkan 12,3% sebelumnya. Bambang mengatakan pemerintah mengharapkan pendapatan pajak yang meningkat untuk mengompensasi penurunan pendapatan nonpajak dari migas dan tambang. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,8% pada 2015, sementara inflasi diperkirakan 5% di akhir tahun.
