Selama bertahun-tahun, pedagang mengangkut bahan mentah dari tambang dan kebun terpencil ke pasar internasional. Mereka juga menangani negosiasi kontrak, pembiayaan, serta operasi derek dan tongkang sungai. Model bisnis ini menghubungkan produsen kecil dengan pembeli global. Kini pemerintah mengambil peran lebih besar dengan harapan dapat menekan potensi kerugian miliaran dolar yang terjadi dalam proses pengiriman. Berdasarkan rencana yang mengejutkan tersebut, Indonesia akan mengambil alih kendali atas ekspor komoditas utamanya. Langkah besar ini mengingatkan pada era otoriter di masa lalu. Presiden Prabowo Subianto bahkan menilai langkah ini sebagai sesuatu yang radikal. Prabowo adalah mantan jenderal yang berkuasa sejak 2024. Sejak berkuasa, ia berupaya mengoptimalkan pemanfaatan bahan mentah nasional. Ia juga berusaha memusatkan pengelolaan ekonomi negara.
Pekan lalu, Prabowo menyatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan transparansi dan menekan praktik penghindaran pajak. Kebijakan ini mengguncang investor dalam jangka pendek dan memicu kekhawatiran luas di pasar. Kebijakan itu juga mendorong pedagang dan produsen mencari kepastian operasional serta kontraktual. Sejumlah pejabat pemerintah turut mendesak penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan dan aturan baru. Sejauh ini pemerintah hanya mengumumkan kerangka rencana, termasuk keputusan memulai dengan batubara dan minyak sawit. Indonesia menguasai kedua komoditas itu sebagai pengekspor utama. Pemerintah belum menetapkan detail pelaksanaannya. Menurut banyak pihak yang terlibat, misi ini sangat berat. Produsen komoditas di seluruh kepulauan Indonesia terhubung dengan pembeli luar negeri melalui jaringan ratusan agen, pedagang, dan perusahaan perdagangan. Jaringan itu mencakup raksasa multinasional seperti Trafigura Group hingga pelaku lokal kecil. Pemerintah harus membangun kembali ikatan finansial, personal, dan logistik yang terbentuk selama beberapa dekade itu dalam hitungan bulan.
Kevin O’Rourke mengatakan perjuangan ini akan sangat berat. Ia menekankan adanya jaringan hubungan antarmanusia yang kompleks—finansial, personal dan logistik—yang telah terbentuk lama, sehingga tidak mungkin menerapkan gangguan besar dan merekonstruksinya dalam waktu singkat.
PT DSI
Entitas baru bernama Danantara Sumberdaya Indonesia akan berada di bawah naungan dana kekayaan negara Danantara, sebuah lembaga yang pemerintah bentuk sekitar setahun lalu dan bertanggung jawab langsung kepada Prabowo. Pandu Sjahrir, Kepala Investasi Danantara, berusaha meyakinkan investor bahwa perusahaan akan beroperasi dengan orientasi pasar. Dia menegaskan perannya sebagai operator, bukan regulator, saat berbicara Jumat, dan mengatakan timnya akan berisi profesional terbaik industri serta menerapkan standar tata kelola ketat. Perusahaan akan menunjuk mantan direktur PT Vale Indonesia sebagai CEO baru. Prabowo berbicara lebih lugas. Ia menyatakan bahwa sebagai produsen utama, Indonesia harus memiliki kendali lebih besar atas harga bahan baku; dalam pidato di depan parlemen Rabu, ia menegaskan negara tidak boleh kehilangan pendapatan tahunan sekitar $150 miliar.
Sektor sumber daya alam di Indonesia penuh risiko, bahkan bagi perusahaan besar dan berpengalaman. Kepemilikan aset dan perusahaan sering tidak transparan; pemerintah sudah lama berupaya menanggulangi korupsi dan—sebagaimana terlihat pekan lalu—kebijakan dapat berubah secara tiba-tiba. Selama bertahun-tahun banyak perusahaan tambang multinasional mundur, sehingga aset-aset bernilai kini dikuasai oleh pelaku lokal. Kondisi ini memberi peluang bagi para pedagang komoditas, karena model bisnisnya yang lebih lincah memungkinkan mereka membeli dan menjual bahan mentah serta, dalam banyak kasus, menghindari keterikatan pada kepemilikan aset. Dalam sektor batubara, peran paling krusial adalah pembiayaan. Para pedagang meminjam dari bank internasional lalu menyalurkan dana ke penambang kecil; sebagai gantinya penambang menjanjikan pengiriman batubara di masa depan dengan harga diskon. Pembiayaan semacam ini sangat penting bagi perusahaan yang kesulitan mendapatkan jalur kredit murah—dan belum jelas bagaimana sistem Danantara yang baru akan mengambil alih fungsi tersebut.
Akses Kredit
Tidak semua produsen batubara bergantung pada pedagang untuk pembiayaan. Enam perusahaan tambang terbesar di Indonesia, termasuk PT Bayan Resources dan PT Adaro Andalan Indonesia, memiliki akses kredit yang memadai dan menguasai sekitar setengah dari total pasokan tahunan sebesar 600 juta ton. Sisanya tersebar di puluhan perusahaan kecil, kebanyakan memproduksi kurang dari satu juta ton per tahun dan sangat membutuhkan modal tunai. Tambang-tambang kecil inilah yang menjadikan Indonesia pengekspor utama batubara termal di dunia. Sebagian besar batubara tersebut dikirim ke China, dan upaya Prabowo memperkuat kendali atas komoditas ini memicu kekesalan di kalangan pembeli.
Beberapa pedagang besar China—yang pengaruhnya di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir, bersama investor China seperti Xiang Guangda dari Tsingshan Holding Group—khawatir kontrak jangka panjangnya akan terganggu dan menimbulkan biaya lebih tinggi setelah entitas perdagangan baru Danantara mulai beroperasi, kata tiga pedagang yang mengetahui masalah ini. Mereka meminta identitasnya disamarkan karena isu ini sensitif. Sejumlah kontrak batubara dan minyak sawit diperpanjang hingga 2027. Perpanjangan tersebut hampir pasti berarti harus berurusan dengan mitra baru dan memenuhi ketentuan yang berbeda, meskipun hal ini juga bisa membuka akses ke aset pertambangan tambahan, tambahnya.
Kendala Praktis
Selain itu, terdapat kendala praktis untuk mereplikasi model Glencore di Indonesia dalam waktu beberapa bulan, serta muncul pertanyaan tentang sejauh mana campur tangan negara akan memengaruhi urusan ini. Entitas baru ini akan mengelola ekspor senilai sekitar $65 miliar per tahun, yang membutuhkan modal kerja, jaringan koneksi dan tenaga kerja dalam skala besar. Menurut sumber yang mengetahui hal ini, para eksekutif Danantara telah meminta nasihat dari pedagang komoditas lain tentang cara menjalankan proyek tersebut; mereka meminta identitasnya disamarkan karena permintaan ini tidak dipublikasikan.
Di industri kelapa sawit, rantai pasokan yang terpecah menghubungkan petani kecil dengan agen dan pedagang hingga perusahaan pangan raksasa—sebuah bisnis yang didominasi oleh konglomerat besar seperti Wilmar International dan Musim Mas Holdings. Dampak potensi gangguan sudah terlihat di pasar. Sejumlah penawar mundur dari tender di Indonesia karena khawatir pembatasan ini akan memperlambat pengiriman dan menyebabkan penumpukan stok. Putra Adhiguna, Direktur Pelaksana Energy Shift Institute, menyatakan proses ini akan penuh tantangan dan berliku bagi semua pihak, termasuk pemerintah.
