Pada 18 Mei, Fakultas Studi Kebudayaan Universitas Airlangga di Surabaya meraih kemenangan kecil atas propaganda negara terkait peristiwa 1965. Mereka menyelenggarakan pemutaran film Pulau Buru, Tanah Air Beta karya Rahung Nasution.
Kelompok agama garis keras, pejabat militer, dan birokrasi universitas membatalkan pemutaran di lokasi lain. Mereka menolak kebebasan berpikir dan berekspresi, sehingga melarang acara di beberapa tempat. Lebih dari 500 mahasiswa dari Airlangga dan kampus sekitar menonton film ini, sementara intelijen dan pejabat negara mengawasi.
Mengapa film yang tampak sederhana ini menimbulkan kegemparan begitu besar? Apa makna kehadiran ratusan mahasiswa yang menyaksikan film tersebut?
Pulau Buru, Tanah Air Beta menampilkan kembalinya Hersri Setiawan, penyintas 1965 dan mantan tahanan Buru, bersama putrinya Ken. Percakapan ayah dan anak itu sederhana dan tidak merinci peristiwa Buru atau represi rezim Soeharto. Namun film ini, melalui pengalaman Hersri dan arahan sutradara Rahung, mengajak penonton mengingat tradisi nasionalisme kiri yang terlupakan.
Pesan ini tersirat lewat percakapan Hersri dan Ken serta detail kecil, seperti kaus bertuliskan Orde Baru Itu Keliru. Dalam satu adegan Hersri menceritakan pengalamannya mewakili sastra pada Konferensi Penulis Asia-Afrika 1958 di Tashkent, sekarang ibu kota Uzbekistan. Ia mengenang dengan antusias pertemuan aktivis dan pemikir yang membahas gerakan budaya menentang kolonialisme.
Antusiasme mahasiswa terhadap Pulau Buru mengusik pihak berwenang karena menandai meluasnya kesadaran tentang tragedi 1965. Meski belum menjadi kekuatan politik signifikan, kesadaran ini menunjukkan generasi muda mulai menyadari kekeliruan narasi sejarah resmi. Mereka menyadari pemerintah membentuk narasi itu sejak malam 30 September untuk menjustifikasi penganiayaan dan pengasingan massal.
Lewat detail kecil, Hersri mengingatkan bahwa Buru bukan sekadar monumen pelanggaran HAM terbesar abad ke-20. Kisah Buru antara 1969 dan 1979 melampaui catatan 11.498 akademisi, seniman, guru, jurnalis dan tahanan politik yang diasingkan; ia juga mencerminkan runtuhnya tradisi nasionalisme sosialis dan populis yang dibentuk untuk melawan kolonialisme dan feodalisme, menandai masa ketika kegelapan menenggelamkan cahaya.
Buru dan Kehancuran Tradisi Revolusioner
Saat Soeharto dan Orde Baru berkuasa, mereka tidak hanya menyingkirkan PKI sebagai kekuatan politik; mereka juga meruntuhkan bentuk nasionalisme modern yang terinspirasi gagasan demokrasi, kesetaraan dan sosialisme dari revolusi Prancis, Amerika, Rusia dan China. Hersri menulis dalam Memoar dari Pulau Buru I bahwa salah satu tragedi terbesar dari kekerasan 1965 adalah hancurnya cita-cita kemerdekaan 1945—yakni kemerdekaan politik, kebebasan budaya serta kebebasan dari ketakutan dan kebodohan.
Kesadaran politik berkembang pesat antara 1945 dan 1965 meski hubungan negara dengan demokrasi sering bermasalah. Masa itu ditandai hubungan erat antara budaya, sastra dan politik, di mana tradisi seperti ludruk, ketoprak dan wayang dipakai sebagai sarana pendidikan politik. Kehidupan desa hidup kembali melalui penelitian sosial yang melibatkan petani, intelektual dan aktivis partai untuk memulai reformasi agraria. Periode ini juga menyaksikan interaksi aktivis sipil Indonesia dengan tokoh radikal internasional, termasuk pertemuan Hersri dengan Frantz Fanon di Konferensi Penulis Asia-Afrika.
18 tahun setelah kejatuhan Soeharto, penguasa enggan meninjau ulang tragedi 1965 atau meminta maaf kepada korban dan keluarga; banyak elite era Orde Baru masih memegang pengaruh, sehingga wajar jika mereka berupaya mencegah pengakuan negara atas perannya dalam pembantaian lebih dari 500.000 warga—peristiwa yang menjadi dasar legitimasi politik rezim Orde Baru.
Perubahan bergerak perlahan. Antusiasme mahasiswa di Airlangga dan kampus lain untuk menonton Pulau Buru menandakan kaum muda siap menantang narasi sejarah Orde Baru. Meski muncul gelombang Neo Orde Baru yang memuliakan Soeharto dan fasisme religius yang menyebarkan intoleransi, sebagian generasi muda menunjukkan keinginan mempelajari sejarah yang selama ini dibungkam negara. Mereka menyambut ajakan Hersri untuk mengenal tradisi revolusioner alternatif bangsa.
