Pada hari Minggu, Presiden Joko Widodo membagikan sebuah kutipan Jawa di laman Facebook-nya: “Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti.” Ungkapan itu menyatakan bahwa kebijaksanaan, kebaikan hati, dan kesabaran dapat melunakkan ketegaran, sikap tertutup, dan kemarahan.
Dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Jokowi menghadapi situasi yang menuntut tingkat kebijaksanaan dan kesabaran yang tinggi. Seratus hari pertama kepemimpinannya biasanya periode dukungan publik tertinggi. Namun masyarakat semakin kecewa dan popularitasnya menurun selama periode itu. Krisis politik signifikan muncul, sebagian besar akibat kebijakan internal pemerintahannya.
Pada 9 Januari 2015, Presiden Jokowi mengejutkan publik dengan mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Budi pernah menjabat sebagai ajudan Megawati Soekarnoputri dan dekat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebelumnya KPK menyelidiki Budi selama beberapa bulan. Empat hari setelah pencalonan, pada 13 Januari 2015, KPK menetapkannya sebagai tersangka. Kasus itu terkait dugaan pemerasan melalui rekening pribadi. Meski kontroversial, DPR yang terfragmentasi bersatu memberi dukungan kepada Budi.
Pada hari Jumat, polisi menangkap Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK yang terkenal luas karena integritasnya. Pihak berwenang menuduhnya memberikan kesaksian palsu saat menjadi kuasa hukum dalam sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi 2010. KPK dan tokoh masyarakat sipil menilai tuduhan itu sebagai rekayasa. Foto-foto yang menunjukkan Bambang memakai borgol saat penangkapan memicu kemarahan publik. Publik menilai tindakan itu sebagai tekanan dan upaya pelemahan terhadap KPK. Kejadian ini mengingatkan publik pada insiden 2009, ketika polisi menjerat dua deputi KPK dengan tuduhan suap. Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan tuduhan tersebut tidak sah. Beberapa hari kemudian, pihak kepolisian menerima laporan terhadap pimpinan KPK dan dua deputi lainnya.
Langkah Tegas
Hingga kini, Presiden Jokowi belum mengambil langkah tegas meredakan konflik “cicak vs buaya” antara KPK dan penegak hukum. Merespons tekanan publik, ia menunda pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menunjuk Wakapolri pelaksana tugas. Saat krisis memanas, Jokowi menyatakan akan membentuk tim independen beranggotakan mantan pimpinan KPK, jenderal polisi, mantan hakim MK, dan akademisi. Ia menegaskan sikap netral, melarang kriminalisasi, dan meminta kedua lembaga penegak hukum saling mendukung.
Pelantikan mantan Wali Kota Solo yang menjadi Gubernur Jakarta sebagai presiden pada 20 Oktober 2014 membangkitkan ekspektasi tinggi. Tokoh yang terkenal rendah hati itu berkomitmen melakukan reformasi ekonomi dan politik. Ia berjanji menyederhanakan birokrasi dan memberantas korupsi serta memperhatikan hak asasi manusia. Sebagai presiden pertama tanpa ikatan elit politik maupun militer, Jokowi dipandang simbol harapan baru. Dalam pertemuan dengan Presiden AS Barack Obama di Beijing November 2014, ia menekankan peran Indonesia. Ia menyatakan pemilu membuktikan Islam dan demokrasi bisa berjalan selaras.
Harapan positif perlahan bergeser menjadi keraguan. Jacqui Baker, pengajar politik Asia Tenggara di Universitas Murdoch, Perth, Australia, mengatakan bahwa setelah seratus hari menjabat Jokowi terlibat dalam dinamika politik rumit yang berpotensi mengganggu stabilitas kepemimpinannya, yang menurutnya berasal dari keputusan dan tindakannya sendiri.
Nama Joko Widodo dalam bahasa Jawa berarti “lelaki pemberani”. Sebagai mantan pengusaha furnitur, kerap mendapat apresiasi atas gaya kepemimpinannya yang tegas. Salah satu momen penting adalah saat turun langsung, cepat tanggap dan menunjukkan empati dalam proses pencarian serta penyelamatan pesawat AirAsia yang jatuh di Laut Jawa pada akhir bulan Desember 2014. Keputusan politiknya juga menuai pujian, terutama ketika memangkas subsidi bahan bakar—kebijakan sensitif yang sebelumnya memicu kerusuhan—dan mengalihkan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan.
Kenaikan Harga
Kenaikan harga bahan bakar sebesar 30% pada bulan November 2014 memicu percepatan inflasi dan berdampak pada penurunan tingkat popularitasnya. Survei Januari 2015—sebelum isu Kapolri mencuat—menunjukkan tingkat persetujuan publik terhadapnya sekitar 62%, turun dari hampir 75% pada pertengahan November sebelumnya.
Burhanuddin Muhtadi, Direktur Hubungan Masyarakat Lembaga Survei Indonesia, menyatakan bahwa tingkat popularitas Jokowi tengah mengalami penurunan dan daya tariknya mulai memudar. Lembaga tersebut telah melakukan survei dan berencana merilis hasilnya pada awal bulan Februari 2015.
Situasi menjadi semakin rumit ketika Jokowi dianggap mengingkari janji kampanyenya untuk menghindari praktik tawar-menawar politik—sebuah komitmen yang dinilai tidak realistis oleh yang memahami dinamika politik yang sarat perpecahan. Sebagai figur dari luar lingkaran politik, memerlukan dukungan dari oligarki partai—kekuatan politik yang membantunya meraih kekuasaan—yang tercermin dalam penunjukan kabinet serta pejabat-pejabat tinggi. Sekitar separuh anggota kabinet berasal dari partai pendukung, termasuk putri Megawati yang menjabat dalam posisi penting, sementara pemilihan Jaksa Agung dan Kapolri pun disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan relasi politik dan afiliasi partai.
Secara ironis, kekuatan politik utama Jokowi justru berasal dari para pendukungnya yang paling berpengaruh, yang ternyata menjadi faktor pembatas dalam geraknya. Menurut Baker, Jokowi terlihat terhambat oleh mitra politik seperti Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan Megawati serta oleh mesin partai yang memiliki pengalaman lebih matang. Ia dinilai kurang unggul dalam strategi dan pengaruh politik dibandingkan dengannya.
Dukungan Publik
Meski menuai sejumlah kontroversi, Jokowi berhasil memperoleh dukungan publik melalui kebijakan-kebijakan populis yang membangkitkan semangat nasionalisme, seperti penenggelaman kapal penangkap ikan asing ilegal yang melintasi batas wilayah laut dan penolakan pemberian grasi bagi pengedar narkoba yang dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 18 Januari 2025, enam pelaku penyelundupan narkoba dieksekusi oleh regu tembak, lima di antaranya merupakan warga negara asing. Tindakan ini memicu kritik dari kelompok pembela hak asasi manusia serta para pemimpin negara lain. Sebagai respons diplomatik, Brasil dan Belanda menarik duta besarnya, sementara Nigeria memanggil utusan khusus Indonesia. Di sisi lain, media negara tetangga turut menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan penenggelaman kapal tersebut.
Menurut Baker, pilihan Jokowi untuk menunjukkan otoritas kepemimpinannya semakin terbatas. Tindakan seperti menenggelamkan kapal ilegal dan melakukan eksekusi terhadap pelaku narkoba dianggap sebagai segelintir langkah yang masih tersedia baginya untuk mempertegas kendali politik.
Meskipun Jokowi berhasil melewati kontroversi cicak versus buaya—yang dianggap sebagai ujian politik terberatnya sejauh ini—konflik antara aspirasi publik dan kepentingan para pendukung politiknya tampaknya belum usai. Untuk saat ini, masyarakatlah yang merasa kecewa terhadapnya. Sejumlah pendukung setianya bahkan telah berbalik menjadi kritikus tajam, dan ada yang mulai bergurau tentang sosok alternatif untuk pemilihan presiden berikutnya—sebuah sinyal kurang menggembirakan setelah hanya tiga bulan menjabat.
