Seorang tokoh daerah aktif mendorong keadilan dalam transisi energi di Sumatera Selatan dan memperjuangkan penggunaan energi terbarukan.
Sumatera Selatan beralih dari ketergantungan batu bara menuju ekonomi yang mengandalkan tenaga kerja terampil dan peluang berkelanjutan. Menyikapi perubahan ini, pemerintah membentuk Forum Konsultasi Daerah (FKD) untuk Percepatan Transformasi Ekonomi tahun lalu. Pemerintah Provinsi meresmikan FKD melalui Keputusan Gubernur. Keanggotaan mencakup pemerintah daerah, pelaku usaha, serikat buruh, kampus, organisasi masyarakat, serta media. Tujuannya menyusun arah ekonomi provinsi secara kolaboratif.
Saat ini pemerintah membuat peta jalan pengembangan keterampilan yang memperkuat sinergi kementerian dan menjamin program peningkatan kompetensi bagi pekerja terdampak.
Hari Wibawa selaku Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda memimpin koordinasi multipihak. Pemerintah provinsi memfasilitasi kegiatan yang mendorong transisi yang adil di Sumatera Selatan. Pemerintah dan mitra menjalankannya dengan menyinergikan program, kebijakan, dan partisipasi pemangku kepentingan.
Hari menyatakan pengalamannya sejak 2014 di bidang gas rumah kaca dan energi terbarukan membuatnya paham pentingnya transisi yang adil.
Selama tiga tahun terakhir, Hari, alumnus Universitas Sriwijaya, berkolaborasi dengan proyek IKI JET ILO. Mereka mempercepat peralihan Sumatera Selatan menuju energi terbarukan dan ekonomi berkelanjutan melalui FKD. Lewat forum ini, mereka memetakan 13 sektor potensial dan memperkuat kolaborasi lintas kementerian. Mereka juga meningkatkan kesadaran transisi yang adil di pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.
Hari melaporkan kesadaran pemangku kepentingan menguat dan krusial pada masa persiapan. Tim menetapkan kopi dan pariwisata sebagai prioritas di atas batu bara, dari 13 sektor. ILO memperkuat proses melalui dukungan teknis. Berikutnya, tim meningkatkan pemahaman publik dan pemangku kepentingan tentang kedua sektor.
Mempersiapkan Generasi Mendatang untuk Transisi
Kendati areal kopi Sumatera Selatan terluas, pasar domestik masih kurang mengenal kopi lokal, sementara pemerintah dan industri pariwisata belum mengoptimalkan sektor ini untuk mengurangi ketergantungan batu bara.
Hari bermitra dengan universitas untuk menyosialisasikan transisi yang adil dan energi terbarukan di dunia pendidikan, menyelaraskan kurikulum dengan praktik bisnis hijau, serta menempatkan kopi dan pariwisata sebagai bidang potensial penciptaan kerja.
Hari menekankan Dinas Tenaga Kerja memperkuat balai pelatihan pemerintah agar pekerja lokal siap beradaptasi.
Memastikan Keberlanjutan Program
Di luar Dinas Tenaga Kerja, wakil perusahaan, asosiasi bisnis dan serikat pekerja juga berperan aktif dalam FKD. Keterlibatan mereka membantu Bappeda memetakan kebutuhan tenaga kerja. Menurut Hari, “asosiasi bisnis menyatakan kesiapan untuk menjalani transisi yang berkeadilan, sementara serikat pekerja memberikan masukan berharga terkait hak-hak buruh, perlindungan sosial dan keberlanjutan mata pencaharian—isu-isu yang krusial bagi terwujudnya transisi yang adil.”
Hari telah melaksanakan pemanfaatan organisasi media massa secara strategis. Dengan mempertimbangkan peran media dalam penyebarluasan informasi dan pendidikan masyarakat, yang bersangkutan berpartisipasi pada kegiatan pelatihan jurnalis bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Palembang.
Hari menegaskan fungsi media sebagai aktor kunci dalam produksi dan diseminasi pengetahuan publik mengenai dampak sosial-lingkungan serta keadilan distribusi energi. Konsisten dengan pandangan tersebut, keterlibatan perwakilan media dalam FKD dipandang esensial. Partisipasi mereka menyediakan umpan balik kritis atas isu-isu lingkungan dan mata pencaharian yang masih menjadi agenda mendesak di Sumatera Selatan.
Menyadari sifat temporal dukungan ILO, Hari menekankan pentingnya komitmen kelembagaan pemerintah provinsi untuk mengonsolidasikan transisi berkeadilan dan pengembangan energi terbarukan. “Apa pun yang terjadi, Sumatra Selatan harus siap. Kemitraan dengan ILO telah berkontribusi pada penguatan kapasitas provinsi dalam mengelola transisi yang adil; tahap berikutnya adalah memastikan keberlanjutan jangka panjangnya,” tegasnya.
Menindaklanjuti komitmen serta kemajuan yang ditunjukkan Provinsi Sumatra Selatan, Muce Mochtar selaku Koordinator Proyek Nasional ILO untuk Transisi Energi Berkeadilan menyampaikan bahwa kepemimpinan lokal merupakan faktor penentu dalam konversi komitmen iklim menjadi perubahan nyata. Pendekatan proaktif melalui FKD, penyusunan peta jalan keterampilan, serta pelibatan pemangku kepentingan secara luas dinilai sebagai praktik baik bagi kepemimpinan provinsi dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan resilien.
