Pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Malaysia di Putrajaya mengonfirmasi laporan bahwa otoritas Indonesia telah menenggelamkan sebuah kapal berbendera Malaysia.
Kapal itu menjadi contoh terbaru penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal di perairan Indonesia. Sejak Oktober 2014, Jokowi berkomitmen memperketat pengawasan laut untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Presiden Joko Widodo menyatakan tak lagi mentolerir lebih dari 5.000 kapal asing ilegal yang beroperasi setiap hari. Ia mengatakan kapal-kapal itu merendahkan kedaulatan nasional dan menyebabkan kerugian tahunan lebih dari $20 miliar. Dalam sebulan terakhir, pemerintah telah menenggelamkan kapal-kapal dari Vietnam, Thailand, Filipina dan Malaysia, serta menyita puluhan kapal lainnya. Jokowi mengusulkan memperluas kebijakan ini agar menjangkau negara-negara besar seperti China. Meskipun praktik ini bukan baru, pemerintahan Jokowi menerapkan pendekatan yang jauh lebih luas dan agresif.
Para penasihat Presiden Jokowi menegaskan bahwa pendekatan penenggelaman kapal ilegal merupakan langkah yang tak terhindarkan untuk melindungi hak kedaulatan maritim. Para pengamat menilai negosiasi bertahun-tahun dengan berbagai negara tidak membuahkan hasil signifikan. Mereka menekankan tindakan ini memiliki landasan hukum yang kuat. Landasan itu berasal dari hukum nasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Meski kebijakan penenggelaman kapal memiliki dasar hukum, kritikus menilai isu utamanya adalah soal kepatutan. Mereka mengatakan Indonesia yang semula memulihkan posisi sebagai pemimpin ASEAN pada era SBY kini mengganggu solidaritas regional. Kekhawatiran itu meningkat terutama menjelang pembentukan komunitas ASEAN pada akhir tahun.
Kebijakan penenggelaman kapal, pernyataan tegas penasihat Presiden Jokowi tentang menjaga integritas wilayah, dan penetapan kebijakan itu sebagai prioritas oleh Kementerian Luar Negeri menimbulkan kekhawatiran di sejumlah negara Asia Tenggara terhadap sikap yang semakin asertif dalam kebijakan regional.
Ketakutan Berlebihan
Beberapa pihak menilai sebagian ketakutan berlebihan, namun kekhawatiran itu tidak hanya muncul dari nostalgia diplomat terhadap era Soekarno. Misalnya, pemerintah menamai kapal perang tahun lalu dengan nama dua marinir yang terlibat insiden pengeboman Singapura 1965, sehingga sempat mengganggu hubungan diplomatik kedua negara. Meskipun kedua negara memulihkan hubungan, ketidakpercayaan regional masih terasa dan sering memengaruhi tren modernisasi militer kawasan, melebihi pengaruh isu Laut China Selatan bagi beberapa pengamat internasional.
Sementara sebagian pihak menilai kebijakan penenggelaman kapal sebagai langkah tegas, sebagian lainnya menyoroti keterbatasan dalam pelaksanaannya. Meskipun kemampuan terus berkembang, kendala seperti kekurangan kapal dan bahan bakar untuk patroli laut masih menjadi tantangan. Para pejabat menguatkan pengakuan ini, dan hal itu menjelaskan mengapa pemerintah lebih sering menerapkan kebijakan pada pelanggar kecil daripada kapal negara besar seperti China, realitas yang menjadi perhatian jurnalis kritis.
Meski terdapat keraguan dan keterbatasan, indikasi menunjukkan kebijakan ini akan berlanjut, bahkan berpotensi diperkuat. Di tengah upaya para diplomat meredakan ketegangan regional, Jokowi disebut merasa frustrasi karena pendekatan kerasnya belum dijalankan secara konsisten dan tepat waktu. Di sisi lain, kapasitas Indonesia terus meningkat untuk mengimbangi ambisinya, memperkecil ketimpangan yang ada. Skeptisisme terhadap efektivitas kebijakan ini perlu ditinjau ulang, terutama mengingat potensi kekuatan angkatan laut dan penjaga pantai di masa depan.
Apa pun langkahnya, kawasan regional akan memperhatikannya dengan saksama. Sebagai negara dengan setengah populasi Asia Tenggara dan 40% kontribusi ekonomi kawasan, dampak kecil pun dapat terasa besar bagi negara-negara tetangga yang lebih kecil. Namun, negara-negara ASEAN tak akan terus menjadi penonton pasif. Salah satu aspek yang jarang dibahas dari kebijakan penenggelaman kapal adalah dampaknya dalam memicu diskusi di negara tetangga mengenai potensi adopsi kebijakan serupa. Meski sorotan utama tertuju pada Indonesia, para pengamat menyadari bahwa praktik penangkapan ikan ilegal merupakan persoalan lintas negara yang mencerminkan tantangan kawasan secara keseluruhan.
