Dengan perlindungan dan pemanfaatan yang lebih baik, laut dapat menjadi sekutu utama kita dalam melawan perubahan iklim.
Hal itu sangat berlaku di Indonesia.
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sekitar 108.000 km. Negara ini menyimpan lebih dari seperlima mangrove di seluruh dunia. Selain itu, negara ini memiliki sekitar 5% padang lamun global. Kedua ekosistem tersebut penting untuk menyimpan karbon dan melindungi dari dampak perubahan iklim. Laut juga menjadi sumber utama untuk transportasi, pariwisata, pangan dan berbagai kebutuhan lainnya.
Langkah terfokus seperti pemulihan ekosistem pesisir dapat mengurangi emisi penyebab pemanasan global. Elektrifikasi transportasi laut juga membantu menurunkan emisi sektor maritim. Keduanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi kesempatan bagi alam untuk pulih. Kita sudah melihat tanda-tanda kemajuan. Rencana iklim terbaru, seperti di banyak negara lain, menaruh perhatian lebih besar pada lautan daripada komitmen sebelumnya.
Meski begitu, rencana-rencana ini belum cukup ambisius. Mereka juga mengabaikan beberapa bidang yang paling berpengaruh untuk ditindaklanjuti. Jika pemerintah tidak memperbaiki kekurangan ini, mereka akan kehilangan peluang besar untuk menangani perubahan iklim dan menjadi pemimpin global kelautan.
Potensi Laut yang Luar Biasa
Tindakan untuk mengatasi perubahan iklim di laut mencakup banyak opsi, mulai melindungi mangrove hingga mengembangkan energi dari pasang surut.
Climateworks Centre menyatakan bahwa tiga bidang berbasis laut menawarkan peluang terbesar untuk memangkas emisi dan mengatasi pemanasan global:
Melindungi dan Memulihkan Ekosistem Pesisir
Ekosistem karbon biru seperti bakau, padang lamun, dan rawa pasang surut penting dalam mitigasi iklim selama 10 tahun terakhir. Mereka menyimpan karbon di biomassa dan tanah hingga lima kali lipat hutan tropis per luas, serta menyimpannya jangka panjang. Sayangnya, ekosistem ini cepat terancam oleh perubahan iklim, polusi, pembangunan pesisir dan bahaya lain, sementara perlindungan terhadapnya masih sangat minim.
Dengan menghentikan deforestasi dan degradasi mangrove serta memperluas restorasi dan reboisasi, pemerintah dapat memangkas 32–41 MtCO2e pertahun pada 2030. Tindakan ini menghindarkan emisi setara dengan sekitar 10 juta mobil setiap tahun. Jika program ini juga mencakup padang lamun, pengurangan emisi tambahan sebesar 17–60 MtCO2e per tahun dapat tercapai pada 2030.
Industri dan Infrastruktur Maritim
Transportasi laut memegang peranan krusial bagi negara kepulauan dengan ribuan pulau dan jalur perdagangan internasional. Selat Malaka, membentang sekitar 900 km di sepanjang pantai Sumatra Utara, adalah rute pelayaran tersibuk dan penyumbang emisi. Selat ini juga menjadi sumber polusi udara yang signifikan, memperburuk kualitas udara di banyak kota.
Namun, posisi strategis ini membuka peluang unik untuk memimpin peralihan ke pelayaran internasional beremisi rendah. Elektrifikasi dan peralihan ke energi terbarukan pada transportasi maritim domestik dapat memangkas sekitar 2,1–2,8 MtCO2e per tahun pada 2030. Perubahan pada pelayaran internasional dan aktivitas pelabuhan bisa mengurangi tambahan sekitar 10,3–13,9 MtCO2e.
Energi Terbarukan Lepas Pantai
Selama 30 tahun terakhir, pertumbuhan penduduk mendorong kebutuhan energi naik lebih dari 230%. Kebutuhan energi akan bertambah sekitar 5% per tahun hingga 2030. Untuk memenuhi kebutuhan dan mempercepat transisi bersih, pemerintah menargetkan energi terbarukan 19–21% pada 2030.
Sumber daya lepas pantai—seperti energi angin, gelombang, pasang surut dan panas laut—dapat membantu mencapai target energi terbarukan. Mereka menawarkan emisi rendah, udara lebih bersih seperti energi terbarukan darat, dan mengurangi tekanan penggunaan lahan. Studi memperkirakan bahwa pada 2030 gabungan energi gelombang, pasang surut, angin lepas pantai, dan panas laut akan memangkas 0,83 MtCO2e per tahun.
Climateworks Centre menganalisis dan menemukan bahwa langkah-langkah di laut berpotensi menyumbang hampir setengah (49%) dari pengurangan emisi tambahan yang kita butuhkan pada 2050 agar pemanasan tetap 1,5°C. Secara keseluruhan, solusi berbasis laut dapat menyumbang sekitar 35% dari pengurangan emisi global yang kita perlukan, menunjukkan besarnya kontribusi laut terhadap arah perubahan iklim.
Alasan untuk menanamkan modal di solusi laut melampaui sekadar menghadapi perubahan iklim.
Intervensi yang melibatkan ekosistem biru secara menyeluruh juga membantu membangun ketahanan terhadap peristiwa cuaca ekstrem. Analisis menunjukkan sekitar 1.800 km garis pantai sangat rentan terhadap perubahan iklim, dan memperkirakan kerugian ekonomi sektor pesisir serta kelautan mencapai Rp81,82 triliun pada 2024. Hutan mangrove dan ekosistem serupa berfungsi menahan garis pantai dan mereduksi energi gelombang, melindungi dari badai, mengurangi erosi, dan melindungi masyarakat pesisir dari kerusakan.
Di sisi lain, kondisi laut yang baik sangat penting untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Konservasi ekosistem laut dapat memperkuat penghidupan pesisir, meningkatkan ketahanan pangan, dan menopang industri lokal. Penelitian menunjukkan bahwa mangrove dapat meningkatkan tangkapan ikan hingga 70% daripada daerah tanpa mangrove. Selain itu, mangrove dan lamun menciptakan potensi ekowisata yang memberi keuntungan ekonomi langsung bagi penduduk lokal.
Pelestarian Laut
Pelestarian laut juga berperan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Contohnya, proyek Secure (Budidaya Udang Karbon) di Kalimantan Timur melibatkan kelompok perempuan untuk mengembalikan 50–80% tambak udang dan bandeng menjadi hutan bakau. Selain memperkuat ketahanan pesisir, inisiatif ini meningkatkan pendapatan dan memperkuat peran perempuan dalam menopang keluarga. Hasil survei sosial ekonomi menunjukkan pendapatan petani budidaya naik sekitar 12% dan kelompok perempuan naik rata‑rata 40% daripada kondisi awal.
Pemerintah sejak lama mengakui peran penting tindakan iklim berbasis laut dalam NDC dan strategi jangka panjangnya, yaitu rencana nasional untuk mendorong pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim hingga 2050.
Namun, implementasi di lapangan masih berjalan lambat.
Sampai sekarang, bagian kelautan dari rencana-rencana tersebut hampir seluruhnya terfokus pada restorasi mangrove. Dalam NDC terakhir (2022), pemerintah berjanji merestorasi 600.000 hektare mangrove pada 2024, namun hingga akhir tahun lalu baru sekitar 84.400 hektare atau 14% dari target yang terealisasi. Pada awal 2025, pemerintah membubarkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang sebelumnya bertugas mempercepat restorasi di sembilan provinsi prioritas. Pemerintah juga menghadapi kendala keuangan dan teknis karena biaya restorasi mangrove seringkali jauh lebih tinggi daripada restorasi di darat.
Perlindungan dan pemulihan padang lamun masih tertinggal; pemerintah sedang merancang protokol pengukuran karbon untuk lamun. Bersama peta lamun nasional yang diluncurkan pada Desember 2025, protokol ini akan menjadi data dasar untuk memperbaiki pengelolaan ekosistem dan memantau perubahan emisi.
Pemerintah menggunakan kebijakan untuk meningkatkan pembiayaan aksi berbasis laut, termasuk Peta Jalan Aksi Mitigasi di Sektor Kelautan dan Perikanan serta Prosedur Implementasi Nilai Ekonomi Karbon di Sektor Kelautan. Aturan ini menjadi langkah awal menuju pengembangan mekanisme penetapan harga karbon di sektor kelautan—seperti perdagangan karbon dan pembayaran berbasis hasil—yang akan memfasilitasi partisipasi dalam pasar karbon domestik dan internasional. Mekanisme tersebut dirancang agar dapat dijalankan oleh pemerintah, pelaku usaha dan komunitas lokal untuk membantu memobilisasi dana demi mencapai target iklim nasional.
Celah Besar
Meski demikian, masih ada celah besar—dan rencana iklim nasional terbaru yang diterbitkan pada Oktober 2025 hanya sedikit berupaya menutupnya. NDC baru mengakui perlunya melindungi dan memanfaatkan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove secara berkelanjutan, tetapi tidak menetapkan target atau langkah konkret untuk mendukungnya. Dokumen ini juga tidak memasang target pengurangan emisi absolut untuk sektor kelautan, sementara potensi dari kegiatan di luar ekosistem karbon biru, seperti transportasi laut dan energi lepas pantai, belum sepenuhnya dianalisis atau dikuantifikasi.
Selain itu, upaya perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove masih dimasukkan hanya dalam sektor Kehutanan dan Pemanfaatan Lahan Lainnya (FOLU). Kondisi ini menyulitkan koordinasi pengelolaan dan pemantauan dengan kementerian lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga menghambat kemajuan.
Komitmen iklim terbaru mengakui peran penting laut bagi manusia, ekosistem dan iklim. Negara ini telah mengambil langkah ke arah yang benar, namun masih banyak peluang dan kebutuhan tindakan yang belum terpenuhi.
Cara Pemerintah
Yang perlu dijawab sekarang adalah cara pemerintah menerjemahkan peluang besar dari solusi iklim laut menjadi perubahan yang konkret dan segera.
- Memperkuat regulasi dan perencanaan. Versi terbaru NDC kedua (2027/2028) harus menetapkan definisi jelas untuk sektor kelautan, termasuk karbon biru dan ekosistem terkait. Selain itu, NDC harus mengadopsi metodologi ilmiah sesuai pedoman IPCC untuk mengukur emisi dan pengurangan dari mangrove, lamun, dan ekosistem karbon biru, memperbaiki inventarisasi (termasuk biomassa bawah tanah), mempercepat pemetaan lamun, dan mengembangkan metode pengukuran karbon yang disesuaikan dengan kondisi nasional
- Perkuat tata kelola dan koordinasi. Pemerintah harus membangun tata kelola terpadu sektor kelautan untuk mendukung NDC dan memastikan MRV terkoordinasi antar lembaga. Perlu penegasan serta penyelarasan mandat KKP, Kehutanan, KLHK, dan pemerintah daerah untuk menghindari tumpang tindih. Tetapkan kerangka hukum yang mewajibkan peran kementerian dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan NDC
- Menguatkan pengumpulan data. Pemerintah membutuhkan data dan metodologi andal untuk menilai kontribusi karbon biru, industri maritim, dan energi lepas pantai terhadap target iklim. Negara harus membangun kapasitas teknis nasional dan daerah untuk mengembangkan serta menerapkan metode perhitungan GRK dan MRV, khususnya untuk karbon lamun. Integrasi data antar lembaga perlu ditingkatkan agar MRV konsisten dan memenuhi persyaratan pelaporan UNFCCC
- Mengalihkan aliran pembiayaan untuk aksi kelautan. Pemerintah harus mengeluarkan pedoman jelas (regulasi, standar teknis, instrumen keuangan) agar sumber pendanaan, termasuk pasar karbon, dapat diakses untuk inisiatif iklim laut. Pemerintah juga perlu berinvestasi pada peningkatan kapasitas agar pelaku lokal dan nasional memenuhi persyaratan akuntansi dan verifikasi karbon. Dengan kepastian regulasi dan bukti pengurangan emisi yang kredibel, pemerintah dapat memobilisasi dana publik dan swasta untuk memperluas aksi iklim kelautan
Memasukkan kegiatan berbasis laut ke dalam komitmen iklim tidak hanya soal merancang kebijakan; hal itu juga menuntut kemampuan membuka akses pembiayaan, memperkuat kapasitas lokal, dan mewujudkan manfaat iklim yang nyata.
