Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil membela proyek kereta cepat Jakarta–Bandung pada Jumat. Ia meminta para pengkritik menilai proyek itu dari perspektif kebutuhan masa depan.
Sofyan mengatakan bahwa pemerintah harus menilai proyek ini berdasarkan visi jangka panjang bangsa, bukan dari sudut pandang jangka pendek. Ia menambahkan bahwa dalam 30 sampai 50 tahun mendatang Jawa bisa berubah menjadi kumpulan kota-pulau. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan proyek ini dari perspektif jangka panjang.
Sofyan, yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengakui banyak pihak meragukan kebutuhan proyek kereta senilai $5,5 miliar itu. Mereka berargumen bahwa Jakarta dan Bandung sudah terhubung oleh jalan tol.
Sofyan mengatakan banyak pihak meragukan keselamatan kereta cepat. Pemerintah membutuhkan proyek ini untuk Jakarta–Bandung dan Jakarta–Surabaya.
Sofyan berpendapat Jawa kelak akan berubah menjadi kumpulan kota pulau sehingga memerlukan dua hingga tiga jalur kereta berkecepatan tinggi. Ia menegaskan bahwa jika tidak membangun infrastruktur semacam ini sekarang, mereka akan melewatkan kesempatan, lalu ia menambahkan bahwa proyek kereta sepanjang 142,3 km tersebut memerlukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
Perdebatan Publik
Presiden Joko Widodo meresmikan proyek besar ini dengan peletakan batu pertama pada 21 Januari 2016, lalu proyek tersebut memicu perdebatan publik tentang keuntungan dan risikonya sejak saat itu.
Beberapa pihak menuduh proyek kereta cepat mendapat jaminan pemerintah, padahal pemerintah sejak awal menegaskan tidak akan menjamin anggaran negara untuk proyek itu.
Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa seluruh prosedur dijalankan secara transparan dan proyek dilaksanakan dengan skema bisnis-ke-bisnis.
Ia menyesalkan bahwa sejumlah orang terus membahas kereta cepat tanpa menyertakan bukti atau data yang jelas.
Peraturan presiden menyatakan proyek kereta cepat tidak akan mendapat jaminan dana negara. Ia menegaskan jika melanggar, dirinya dan perusahaan negara bisa dituntut berdasarkan KUHP.
Para pemangku kepentingan di PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), usaha patungan empat BUMN Indonesia dengan China Railway International Co. Ltd, hanya meminta kepastian hukum untuk operasional, bukan jaminan utang dari anggaran negara.
