Pekan lalu, kapal penjaga pantai China mencoba menghalangi operasi penertiban Indonesia terhadap kapal China yang menangkap ikan ilegal. Insiden di sekitar Kepulauan Natuna, Laut China Selatan itu memicu kemarahan besar dari Indonesia.
Indonesia tidak mengklaim Laut China Selatan, tetapi berkepentingan karena garis sembilan titik bertabrakan dengan ZEE Natuna yang kaya sumber daya. Insiden memunculkan spekulasi bahwa Indonesia meninjau kembali pendekatan terhadap Laut China Selatan dan kebijakan terhadap China di bawah kepemimpinan Jokowi.
Indonesia akan menyesuaikan kebijakan di Laut China Selatan dengan menjaga keseimbangan rapuh, bukan melakukan perubahan besar. Langkah ini mencakup percepatan peningkatan kemampuan Indonesia di sekitar Natuna.
Sejak insiden ini, anggota parlemen Indonesia kembali menyoroti urgensi pembangunan pangkalan militer di Natuna. Pada 24 Maret, Mahfud Siddiq, Ketua Komisi Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi/Komunikasi DPR, menegaskan bahwa pengembangan pangkalan tersebut krusial bagi sistem pertahanan Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara di Laut China Selatan.
Rencana pembangunan pangkalan di Natuna sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah sudah lama mempertimbangkan rencana ini dan bahkan mengumumkannya ke publik sejak Juli lalu. Mahfud menegaskan bahwa mereka mulai menggarap proyek tersebut sejak 2015 dan menargetkan rampung pada 2017 dengan estimasi biaya sekitar Rp1,3 triliun.
Saat ini rencana tersebut masih berada pada tahap awal dan bentuk pasti pangkalan belum sepenuhnya jelas. Wakil ketua panel, T. B. Hasanudin, menekankan bahwa rencana ini kemungkinan besar tidak membentuk pangkalan tradisional. Ia menjelaskan bahwa Indonesia akan menata ulang pasukan dan menambah peralatan serta perlengkapan pertahanan di kawasan tersebut.
Persepsi Ancaman
Intinya, tindakan China semakin memperkuat persepsi ancaman bagi Indonesia dan mendorong percepatan berbagai inisiatif pertahanan. Sejak insiden ini, sejumlah anggota parlemen menyerukan langkah militer tambahan, termasuk memperkuat armada pengawas di Natuna. Pejabat Indonesia, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa Indonesia akan meningkatkan kehadiran di Natuna dengan kapal patroli lebih modern dan sistem pertahanan lain yang sebenarnya sudah direncanakan sebelumnya. Luhut, yang dikenal dengan pernyataan bernada sensasional, bahkan menyebut Indonesia akan menjadikan Kepulauan Natuna layaknya kapal induk, sebagai pangkalan militer kuat dengan dukungan angkatan laut dan udara.
Ia menambahkan bahwa Jokowi telah menunjukkan sikap tegas terkait persoalan ini. Menurutnya, Presiden menekankan bahwa hal tersebut menyangkut integritas teritorial Indonesia dan menyatakan kepadanya beberapa hari lalu: “Luhut, saya tidak akan berkompromi.” Hal ini, katanya, sudah sangat jelas.
