Sebagai langkah strategis meningkatkan efektivitas pembangunan dan mempercepat pencapaian SDG, BAPPENAS menyelenggarakan Dialog Tingkat Tinggi Multi Pemangku Kepentingan. Kegiatan ini menghadirkan lebih dari 85 perwakilan dari pemerintah, mitra pembangunan, masyarakat sipil, sektor swasta, filantropi, akademisi, dan serikat pekerja. Mereka bersama-sama melakukan refleksi, validasi, serta memperkuat komitmen kolektif dalam satu hari penuh.
Sekilas tentang Efektivitas Pembangunan
Acara ini merupakan bagian dari Dialog Aksi resmi, sejalan dengan langkah menuju Fase 5 GPEDC. Pencapaian ini menjadi tonggak penting, menempatkan Indonesia sebagai satu dari 13 negara yang maju ke perencanaan aksi. Keberhasilan tersebut menegaskan peran ganda Indonesia sebagai reformator nasional dan pemimpin global. Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bersama GPEDC sejak 2023 serta pada periode 2013–2014.
Diskusi ini berlandaskan Hasil Putaran Pemantauan 2023–2026 yang menghadirkan penilaian berbasis bukti ekosistem pembangunan. Temuan menegaskan fondasi kokoh perencanaan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berkualitas tinggi dan terbuka publik. Pemerintah menyelaraskan rencana tersebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan melengkapinya dengan laporan kemajuan rutin. Sebanyak 96% proyek pembangunan baru menyesuaikan tujuan dengan prioritas nasional, mencerminkan bukti nyata kepemilikan negara.
Meski menunjukkan capaian positif, temuan tersebut juga menyoroti adanya kesenjangan sistemik yang belum teratasi. Pemerintah hanya menyalurkan 46% pendanaan pembangunan melalui mekanisme keuangan, meskipun sistem Manajemen Keuangan Publik membaik. Hanya 14% pendanaan menggunakan sistem pengadaan nasional, sehingga membatasi keberlanjutan dan integrasi. Pemerintah belum menetapkan target nasional kerja sama pembangunan, sehingga penilaian akuntabilitas bersama belum terlaksana. Kondisi ini akhirnya mengurangi kesempatan untuk pembelajaran kolektif yang lebih efektif. Lebih jauh, meskipun 77% indikator proyek bersumber dari kerangka kerja nasional, hanya 45% yang dapat dipantau dengan data pemerintah. Kekhawatiran terkait ketepatan waktu dan kualitas data membuat banyak mitra pembangunan lebih memilih menggunakan data akademis atau data internalnya sendiri.
Organisasi masyarakat sipil menilai kondisi pendukung aktivitas masih pada tingkat dasar. Mereka menghadapi keterbatasan pengaruh terhadap kebijakan. Pendanaan yang tidak menentu semakin menyulitkan keberlanjutan program. Selain itu, belum tersedia wadah koordinasi terpadu untuk mendukung kerja bersama. Sebaliknya, pemerintah dan mitra pembangunan memandang lingkungan tersebut berada pada tingkat menengah. Perbedaan persepsi ini menekankan pentingnya memperkuat kepercayaan serta membangun dialog yang lebih terstruktur dan berkesinambungan.
Dari Bukti Menuju Aksi: Signifikansi Fase 5
Dialog ini merefleksikan tujuan utama Fase 5 GPEDC, yakni bergerak melampaui tahap pemantauan menuju aksi kolektif yang nyata. Para peserta dalam forum menelaah dan mengesahkan draf Laporan Evaluasi Nasional tentang Efektivitas Pembangunan yang disusun konsultan independen dengan dukungan UNDP. Laporan tersebut menerjemahkan temuan kuantitatif menjadi rekomendasi praktis yang dapat dijalankan, berfokus pada empat pilar: keterlibatan seluruh masyarakat, pemanfaatan sistem nasional, peningkatan transparansi, serta komitmen untuk tidak meninggalkan siapa pun.
Para pemangku kepentingan sepakat untuk segera menindaklanjuti sejumlah langkah, antara lain memperkuat protokol pertukaran data antara pemerintah dan mitra pembangunan, mengeksplorasi mekanisme guna meningkatkan pemanfaatan sistem Manajemen Keuangan Publik (PFM) serta pengadaan nasional, dan membentuk kelompok kerja lintas pemangku kepentingan untuk merumuskan target nasional serta kerangka akuntabilitas dalam kerja sama pembangunan.
Momen Kepemimpinan Global
Sebagai Ketua Bersama GPEDC, langkah kepemimpinan dalam memasuki Fase 5 memberikan pesan tegas kepada komunitas internasional bahwa efektivitas pembangunan tidak sekadar merupakan proses teknis, melainkan sebuah komitmen politik yang menekankan pentingnya transparansi, inklusivitas dan akuntabilitas bersama.
Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa sebagai negara dengan peran ganda sekaligus donor yang tengah berkembang, Indonesia berperan aktif dalam membentuk ekosistem kerja sama pembangunan internasional yang lebih adil dan setara. Keterlibatan dalam Putaran Pemantauan GPEDC 2023–2026 mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong perbaikan kebijakan berbasis bukti serta memperkuat praktik kerja sama pembangunan yang inklusif.
Sujala Pant, Perwakilan Tetap UNDP, menegaskan bahwa Indonesia sebagai Ketua Bersama GPEDC aktif membentuk norma global tentang perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama pembangunan. Peran tersebut menempatkan Indonesia di jajaran kecil negara yang dipercaya memimpin agenda internasional efektivitas pembangunan, terutama saat kepercayaan, konsistensi, dan akuntabilitas menjadi semakin penting.
Hasil dari dialog ini akan menjadi bahan penting bagi penyusunan Laporan Evaluasi Nasional final serta terintegrasi dalam proses perencanaan nasional, termasuk Kerangka Pembiayaan Nasional Terpadu dan Tinjauan Nasional Sukarela. Selain itu, keluaran dialog tersebut akan turut memberikan kontribusi pada proses global GPEDC mendatang, sekaligus memperkuat posisi sebagai pelopor kerja sama pembangunan yang efektif, inklusif dan berlandaskan kepemilikan negara.
