Dalam pidato pembukaan resmi Konferensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menegaskan bahwa konferensi ini memiliki arti penting karena pemerintah berkomitmen menyediakan pekerjaan layak bagi seluruh masyarakat.
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, dalam pidato pembukaan Konferensi SDG pada Februari lalu, menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan pekerjaan layak bagi semua. Ia menegaskan bahwa forum ini memberi pemerintah masukan penting dari pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Masukan tersebut mencakup peluang dan tantangan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
Konferensi dua hari tentang Pertumbuhan Inklusif berakhir 18 Februari dengan kesepakatan mengadakan pertemuan teknis menyusun agenda SDG. Kemnaker dan ILO menyelenggarakan acara dengan 200 peserta dari pemerintah, pekerja, pengusaha, lembaga nasional, internasional, badan PBB, dan media.
Para pemimpin dunia menyepakati Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 pada September 2015, dan konferensi ini menegaskan komitmen serta respons Indonesia terhadapnya. Agenda tersebut menetapkan 17 Tujuan SDG beserta target untuk mengakhiri kemiskinan dan menciptakan dunia berkelanjutan dalam 15 tahun. SDG menekankan pentingnya pencapaian pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan terpadu dalam tiga dimensi utama: ekonomi, sosial dan lingkungan.
Isu Penting
Konferensi ini menyoroti berbagai isu penting, antara lain penciptaan lapangan kerja khususnya bagi kaum muda, peningkatan produktivitas, pendidikan serta pelatihan kejuruan, penguatan hak-hak buruh sesuai Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja serta upaya mendorong lingkungan kerja yang aman dan terjamin. Para peserta konferensi membahas kebijakan upah berkelanjutan, praktik hubungan industrial yang sehat melalui dialog sosial, jaminan pekerjaan, dan perlindungan sosial. Sepanjang sesi konferensi, tema yang terus muncul adalah kekhawatiran atas meningkatnya ketidaksetaraan.
Para peserta diskusi menyoroti banyak kesamaan pandangan dan menyepakati pengembangannya lebih lanjut dengan dukungan ILO dalam beberapa bulan ke depan. Tujuannya adalah menyusun agenda promosi pekerjaan layak sebagai pendorong utama pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.
Gilbert Houngbo, Wakil Direktur Jenderal ILO bidang Operasi Lapangan dan Kemitraan, menyatakan bahwa komitmen para mitra sosial dalam mengembangkan pilar utama strategi nasional pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang sangat menggembirakan. Ia menambahkan, ILO dengan penuh antusias memberikan dukungan terhadap proses dialog sosial mengenai aspek-aspek penting pekerjaan layak yang tercermin dalam Agenda 2030. Selain itu, ILO akan terus menjalin kerja sama erat dengan mitra PBB untuk mendukung pendekatan terpadu dalam pelaksanaan Agenda 2030 yang tengah dirancang.
Douglas menegaskan kembali komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung pemerintah dalam mencapai hasil optimal bagi 17 SDG. Ia menyampaikan bahwa badan-badan PBB akan berkolaborasi dengan kebijakan dan program pemerintah secara terpadu dan selaras, sambil menghadirkan pengetahuan, keahlian serta pengalaman global kapan pun dan di mana pun diperlukan guna memperoleh hasil yang lebih baik.
Sesi pembukaan konferensi ditutup dengan penandatanganan Deklarasi SDG oleh Menteri Ketenagakerjaan, yang kemudian diikuti oleh seluruh panelis, fasilitator dan peserta. Deklarasi ini menegaskan dukungan bersama terhadap pelaksanaan SDG, terutama Tujuan 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
