Presiden Joko Widodo menolak permintaan Perdana Menteri Manasseh Sogavare untuk mengadakan pertemuan guna membahas isu Papua Barat. Sogavare menyampaikan hal itu di Noumea, Kaledonia Baru, Jumat, saat bertemu pejabat Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis. Sebagai Ketua MSG, perdana menteri melakukan kunjungan 13 hari ke beberapa ibu kota negara anggota. Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis adalah salah satu anggota MSG. Sogavare mengatakan kunjungannya ke ibu kota anggota MSG semula dijadwalkan berakhir di Indonesia. Tujuan kunjungan itu membahas peluang dialog antara Indonesia dan Gerakan Pembebasan Bersatu Papua Barat. Namun, Sogavare menyatakan bahwa Presiden Indonesia telah menunjukkan ketidakinginannya untuk membahas persoalan Papua Barat.
Keputusan Presiden Indonesia menimbulkan pertanyaan mengapa ingin bergabung dengan MSG jika tak mau bahas isu organisasi tersebut. Meski begitu, saya akan terus mendorong isu Papua Barat melalui pemerintah Kepulauan Solomon dan MSG selama memimpin. Di Noumea, juru bicara FLNKS Victor Tutugoro mengatakan Papua Barat harus menjadi agenda serius MSG. Tutugoro meminta Sogavare agar pemerintahnya mengatur dialog antara pemerintah Indonesia dan ULMWP untuk pembahasan tatap muka. Ia menilai penting memberi ULMWP platform agar bisa menyampaikan persoalan Papua Barat langsung kepada pemerintah Indonesia. Sogavare berterima kasih kepada Tutugoro dan menegaskan niat mempertemukan Indonesia dan ULMWP dalam dialog. Sogavare menyatakan bahwa isu Papua Barat memiliki arti besar bagi pemerintah dan masyarakat Kepulauan Solomon.
Pengamat MSG
Ia mengucapkan terima kasih kepada FLNKS atas dukungan mereka dalam menjadikan ULMWP pengamat di MSG pada KTT Pemimpin MSG di Honiara tahun lalu.
Menurut Sogavare, penunjukan utusan khusus untuk Papua Barat tahun lalu mencerminkan seberapa besar perhatian pemerintah Kepulauan Solomon terhadap isu ini. Namun utusan khusus tersebut telah meninggalkan posisinya dan bergabung dengan fraksi independen di parlemen; pemerintah sekarang sedang dalam proses menunjuk pengganti untuk melanjutkan advokasi isu Papua Barat dan perjuangan hak menentukan nasib sendiri.
